Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) tidak menyetujui rencana kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM. Hal ini disampaikan oleh anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan, Aksa Mahmud, yang ditemui detikcom dalam acara penandatanganan kerjasama Bosowa dan Bank Bukopin, di Menara Bosowa, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Kamis (22/3/2012).
“Sudah diparipurnakan, DPD memutuskan tidak setuju harga BBM dinaikkan. Sebab bukan kenaikan itu yang penting, melainkan yang harus diperbaiki adalah bagaimana menyelamatkan uang negara dari korupsi,” ujar adik ipar mantan Wapres Jusuf Kalla ini.
Aksa menambahkan, jika harga BBM dinaikkan, estimasi dana yang akan masuk Rp 50 trilyun. “Tapi kan yang dikorupsi lebih banyak,” katanya.
DPD menyarankan alternatif dengan menunda kenaikan BBM, lanjut Aksa, pemerintah harus melakukan penghematan anggaran di berbagai sektor, utamanya anggaran belanja pegawai yang sangat tinggi.
Aksa menduga pemerintah masih ragu menaikkan harga BBM. Ia juga mengkritik sikap Presiden SBY yang tampaknya tidak berani ambil resiko dan masih gemar curhat.
“Hingga saat ini masih tarik ulur di DPR, hanya Demokrat setuju BBM naik dan BLT dibagikan, partai lainnya belum setuju adanya pembagian BLT. Mungkin presiden merasa tidak aman bila BLT tidak dibagi, bisa jadi BBM tidak jadi naik,” ujar founder Bosowa Group ini. (detiknews.com, 22/3/2012)
