HTI Press. Apakah Anda setuju dengan kenaikan BBM? Pertanyaan ini dijawab serentak oleh peserta “Tidakkk !!”. Demikian cuplikan dari acara Halqoh Islam dan Peradaban (HIP) Kota Semarang edisi Maret 2012. Acara yang berlangsung sejak pukul 09.00 pagi hingga 12.00 ini bertempat di Gedung PKK Jl Sriwijaya Kota Semarang.
HIP yang diselenggarakan oleh DPD II HTI Kota Semarang ini, menghadirkan empat pembicara yaitu Bp Singgih Saptadi, ST, MT dari akademisi, kemudian Bp Ir Abdullah, MT, Ketua DPD I HTI Jateng, dan Bp HM Rukiyanto, fungsionaris PDI Perjuangan Kota Semarang yang juga anggota DPRD Kota Semarang. Sedangkan peserta beragam dari kalangan umum, media , serta para pemerhati permasalahan yang diangkat.
Acara dibuka oleh Ketua DPD II HTI Kota Semarang, Ust Khoirul Anam, M.Si, dan dipandu oleh moderator sekaligus host dengan pembawaan yang akrab, yaitu Bp Hakim.
Bp Singgih Saptadi dari kalangan akademisi menjelasakan data mengenai kondisi migas di Indonesia, kebijakan pemerintah. Singgih juga menjelaskan hitung-hitungan kebutuhan BBM di Indonesia, pembelian migas oleh Pertamina dari pemerintah sampai dengan kekurangan yang harus diimpor. Dalam penjelasannya sampai memberikan kesimpulan bahwa justru pemerintah malah kelebihan uang, yaitu sebesar perolehan hasil penjualan ke pertamina – kekurangan yang dibayar Pemerintah (subsidi), jumlahnya juga fantastis, Rp. 97,955 Trilyun. Lalu kemana perginya angka ini? Malah mau menaikkan BBM “bersubsidi” ?
Bp Singgih juga memaparkan “Dapat dilihat dengan jelas siapa yang diuntungkan dengan kenaikan BBM ini, yaitu terutama swasta asing !”. Karena dari hulu hingga hilir, swasta asinglah yang lebih banyak berperan, dengan pengurangan “subsidi” ini.
Bp Rukiyanto memberikan telaah dari kacamata masyarakat umum. Masyarakat saat ini sudah teramat berat beban ekonomi yang dipikulnya dengan daya beli yang sangat rendah. Jika BBM dinaikkan niscaya beban itu akan semakin berat. Sedangkan menurut beliau “Pemimpin daerah kita kurang mempunyai rasa empati terhadap penderitaan rakyat. Dengan menyampaikan bahwa kenaikan harga BBM hanya seharga dua batang rokok, sungguh sangat menyakitkan hati rakyat. Dengan tegas saya MENOLAK rencana kenaikan BBM !”. Di akhir sesi, Bp Rukiyanto menyatakan siap untuk turut serta dengan aksi damai (masyiroh) HTI untuk menolak rencana kenaikan BBM ini di Semarang, yang akan diselenggarakan Jumat, 30 Maret 2012.
Ustadz Ir Abdullah MT memaparkan Konsep Islam dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Diawali dengan hadits “Manusia itu berserikat (bersama-sama memiliki) dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api”. [HR Ahmad, Abu Dawud, An Nasaiy, dll), Ustadz Abdullah menjelaskan pandangan Islam tentang SDA dan pengelolaannya. Sampai pada sebuah kesimpulan bahwa Kebijakan Menaikkan Harga BBM adalah Kebijakan Diskriminatif dan Mendzalimi Rakyat dan merupakan buah dari Kebijakan Liberalisasi Migas. Kebijkan tersebut adalah Kebijakan yang Lahir dari Sekulerisme-Liberalisme bukan Dari Islam. Oleh karena itu masyarakat perlu menolak kenaikan harga BBM, sebab alasan pemerintah adalah keliru dan tidak sesuai dengan Ajaran Islam, didasari hadits
مَنْ عَمِلَ عَمَلالَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ
Siapa saja yang mengerjakan suatu perbuatan yang tidak atas perintah kami, maka perbuatan itu tertolak”.[HR. Imam Bukhari dan Muslim].
Konsep Islam ini, hanya dapat diterapkan dengan penerapan syariah secara total, oleh karenanya Ust Abdullah mengakhiri dengan sebuah analogi yang menarik. Kita ini sedang sakit, yaitu hinggapnya penyakit kapitalisme dengan segala paketnya! Dan kita sebenarnya tahu jika satu satunya obat penyembuhnya adalah kembali kepada Islam, dengan menerapkan syariah dalam bingkai Daulah Khilafah. Akan tetapi obat ini hanya kita punyai saja, “disimpan dalam etalase”. Mana mungkin penyakit kita akan sembuh? Oleh karenanya Ust Abdullah mengajak pembicara dan peserta untuk bersama-sama memperjuangkan penerapan syariah Islam secara kaffah dalam bingkai Khilafah. Allhohu Akbar.(brojo p laksono/Infokom HTI Jateng)
saatnya bersatu menuju islam.. allah tidak akan pernah mengingkari janjinya tidak seperti anggota dewan… kalau mau pamilu aja ngaku ngaku deket dengan rakyat…