HTI Press. Sekitar 100 orang massa dari DPD II HTI Kabupaten Bandung bersama Ulama dan Umat melakukan aksi damai menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM. Aksi dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 dimulai pukul 09:00 wib.
Massa yang terdiri dari mahasiswa, ulama, ustadz, ibu-ibu beserta anak-anak mereka dan masyarakat umum mulai berjalan kaki sejauh 1 km dari Jalan Pesantren Timur dekat Terminal Soreang menuju Gedung DPRD Kabupaten Bandung dengan pengawalan aparat kepolisian. Sambil berjalan para peserta aksi meneriakan yel-yel: “Kenaikan Harga BBM: Asing Untung Rakyat Buntung, Selamatkan BBM Milik Rakyat dengan Syariah dan Khilafah”. Selain itu di sepanjang jalan disebarkan ratusan eksemplar Press Release “TOLAK KENAIKAN HARGA BBM, TOLAK LIBERALISASI MIGAS” kepada para pedagang, aparat kepolisian, pengguna jalan dan masyarakat di seputar Kecamatan Soreang yang menyaksikan aksi damai tesebut.
Sekitar pukul 09.30 massa pun sampai di depan Gedung DPRD Kabupaten Bandung. Aksi dimulai dengan pembacaan Ayat Suci Al-Qur’an oleh Ust. Deni Permana, dilanjutkan orasi oleh: Ust. Tito Kiswanto (Humas DPD II HTI Kab. Bandung), Ust. Asep Kurniawan (LKU DPD II HTI Kab. Bandung), Ust. Muhammad Ibnu Hamid (LTJ DPD II HTI Kab. Bandung), dan Ust. Edwin Widianto (DPD II HTI Kab. Bandung).
Orator pertama, Ust. Tito Kiswanto menyampaikan bahwa alasan pemerintah menaikan harga BBM karena subsidi yang memberatkan APBN merupakan alasan penuh dengan kebohongan, karena yang memberatkan APBN adalah pembiayaan birokrasi yang berbelit-belit dan pembayaran bunga utang luar negeri.
Orator kedua, Ust. Asep Kurniawan menjelaskan bahwa tidak ada predikat yang lebih layak disandingkan kepada pemerintahan yang hendak menaikan harga BBM selain dzalim dan khianat dan tidak ada penghianatan yang lebih besar daripada pengkhianatan seorang penguasa terhadap rakyatnya, tegas beliau sambil mengutip hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwasannya Rasulullah Saw bersabda : “Di hari kiamat kelak setiap pengkhianat akan membawa bendera yang dikibarkannya tinggi-tinggi sesuai dengan pengkhianatannya. Ketahuilah, tidak ada pengkhianatan yang lebih besar dari pada pengkhianatan seorang penguasa terhadap rakyatnya.”
Orator ketiga, Ust. Muhammad Ibnu Hamid menegaskan bahwa penolakan terhadap kenaikan harga BBM merupakan konsekwensi dari keimanan kepada Allah Swt, bukan untuk mendapatkan bayaran. Menurut beliau pemerintah telah berbohong dengan mengatakan bahwa sebagian besar subsidi BBM hanya dinikmati oleh orang kaya saja, padahal pengguna BBM 65% adalah rakyat kelas bawah dan miskin, 27% kelas menengah, 6% menengah ke atas, dan hanya 2% orang kaya.
Orator keempat, Ust. Edwin Widianto membacakan pernyataan sikap Hizbut Tahrir Indonesia yang intinya menolak kebijakan pemerintah menaikan harga BBM karena akan menyengsarakan rakyat sehingga bukan tidak mungkin bisa mendorong timbulnya gejolak sosial akibat tekanan ekonomi yang tak tertahankan oleh puluhan juta orang miskin. Kebijakan ini juga bertentangan dengan Syari’ah Islam. Oleh karena itu kebijakan kapitalistik, dzalim, dan khianat ini harus segera dihentikan. Sebagai gantinya migas dan SDA lain harus dikelola sesuai dengan tuntutan syari’ah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh rakyat baik muslim maupun non muslim. Jalannya hanya satu, yaitu melalui penerapan syari’ah secara kaffah dalam bingkai Khilafah Rasyidah ‘ala minhaj an-nubuwah.
Setelah berorasi, sebagian orator dan sejumlah tokoh masuk ke Gedung DPRD Kabupaten Bandung yaitu: Ust. Tito Kiswanto, Ust. Edwin Widianto, Ust. Salman Iskandar, Ust. Atim Sudigdjo, Ust. Agus Dadang (LF DPD II HTI Kab. Bandung) Ust. Asep Darkiman (Ketua DPD II HTI Kab. Bandung) dan Ust. H. Salam Hidayat (Perwakilan Ulama Kab. Bandung). Delegasi HTI diterima oleh Komisi B (Bidang Ekonomi dan Keuangan) didampingi perwakilan dari komisi A dan komisi C dari Fraksi Golkar, Demokrat, dan PAN.
Anggota Dewan mengapresiasi positif sikap penolakan kenaikan harga BBM yang disampaikan delegasi HTI. Disampaikan juga bahwa Bupati Bandung, Dadang M. Naser telah menyampaikan nota keberatan kepada pemerintah pusat dan mayoritas Anggota DPRD mendukung langkah tersebut. Sebagai tindak lanjut, Ketua Komisi B menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan dari HTI Kab. Bandung bersama Ulama ini selanjutnya akan disampaikan kepada Ketua Dewan dan Bupati serta Pemerintah Pusat. Anggota Dewan juga apresiasi terhadap cara-cara HTI menyampaikan aspirasi karena sangat argumentatif dan didukung data-data. Mereka juga mengharapkan kunjungan berikutnya dari HTI terkait berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat.
Aksi damai ini diliput oleh beberapa media cetak dan elektronik lokal maupun nasional, diantaranya adalah Radio PR 107,5 FM, Bandung Ekspress (Grup Jawa Pos), TVRI Bandung dan SCTV Bandung. Bahkan Radio PR FM menyiarkan secara live aksi damai menolak kenaikan harga BBM ini. Beberapa media cetak dan elektronik tersebut meliput aksi damai ini sampai selesai hingga pukul 11.00 dan massa pun membubarkan diri dengan tertib setelah sebelumnya membubuhkan tanda tangan diatas spanduk yang telah disediakan oleh panitia sebagai bentuk penolakan terhadap kenaikan harga BBM.[] Anis Yunus