Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Rencana kenaikan harga BBM menuai kecaman dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kotawaringin Barat. Mreka menggelar aksi simpatik turun ke jalan-jalan keramaian pada Minggu pagi.
Aksi berpusat pada empat titik keramaian di Kota Pangkalan Bun meliputi pertigaan lampu merah Bank Kalteng/Barata, pertigaan SMP-1 Arsel, perempatan Kantor Satpol PP Kobar, dan terakhir di perempatan/pos polisi pasar Indra Sari. Aksi simpatik dimulai pukul 08.00 hingga 10.00 WIB.
“Kenaikan harga BBM merupakan kebijakan zalim dan pengkhiatan terhadap rakyat. Untuk itu, harus ditolak,” tegas Ketua DPD II Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kobar Abu Nasir, kemarin.
Ada sejumlah alasan yang mereka usung tentang mengapa kebijakan ini harus ditolak yaitu, pertama, sebagaimana analisa yang disampaikan para ekonom, penaikan harga BBM jelas akan mendongkrak angka inflasi dan menjadikan rakyat semakin sengsara.
“Peningkatan kemiskinan akan memberi dampak lanjutan berupa masalah sosial dan keamanan seperti maraknya pengemis, memicu depresi dan sakit jiwa karena tidak kuat menanggung beban hidup hingga meningkatnya laju kriminalitas,” tegas Abu Nasir.
Alasan kedua, kebijakan penaikan harga BBM berpijak di atas sebuah kebohongan, karena pemerintah selalu beralasan jika subsidi tidak dicabut, APBN 2012 akan jebol.
Fakta yang mereka dapatkan justru berkata lain bahwa selisih pendapatan migas dalam APBN 2012 dan APBN-P 2012 jika jadi disahkan sebesar 40 triliun, sedangkan beban subsidi saat ini Rp130 triliun. Jika tidak dicabut, subsidi membengkak menjadi Rp176 triliun, karena imbas dari kenaikan harga minyak dunia yang berarti ada minus Rp46 triliun.
Defisit ini bisa ditutupi oleh pendapatan migas sebesar Rp40 triliun, sedangkan sisanya Rp6 triliun bisa diperoleh dari efisiensi budget anggaran perjalanan luar negeri yang mencapai Rp21 triliun setiap tahunnya.
Humas HTI Kobar Andri Saputra menuturkan alasan sesungguhnya di balik penaikan harga BBM adalah untuk memuluskan liberalisasi migas pada sektor hilir. Bahkan mereka berani menyebut kalau hal ini sudah dipersiapkan sejak lama dan telah mendapat legitimasi dengan munculnya UU Migas Nomor 22 Tahun 2001.
Dampak dari itu semua, perusahaan migas asing akan leluasa bermain dan meraup untung besar dari bisnis migas di sektor hilir. “Tak perlu kaget, jika nantinya di daerah seperti Kota Pangkalan Bun akan menjamur SPBU-SPBU asing seperti Shell, Petronas, Total, Chevron dan lain lain,” jelasnya.
Ada pula hal yang dinilai mereka tidak kalah penting, semua ini bisa terjadi sebagai buah dari penerapan sistem ekonomi neoliberal. “Penaikan harga BBM semakin membuktikan perangkat sistem ekonomi dalam kerangka demokrasi bukanlah sistem terbaik karena hanya menciptakan ketidakadilan ekonomi bagi masyarakat,” jelasnya.
Alhasil, kampanye penegakan Syariah dan Khilafah menjadi semakin penting untuk disuarakan sebagai solusi tuntas seluruh problematika yang di hadapi negeri ini, termasuk dalam hal pengelolaan migas. HTI Kobar menyuarakan mengenai penegakan Syariah Islam dalam naungan Daulah Islam akan mampu menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, baik muslim maupun nonmuslim.
Untuk semakin memperkuat dukungan penolakan kenaikan harga BBM, HTI Kotawaringin Barat menggelar aksi simpati berupa penyebaran rilis penolakan harga BBM kepada masyarakat umum yang akan diikuti oleh puluhan aktivis HTI Kobar.
Humas HTI Kobar Andri Saputra menyebut aksi ini merupakan bagian rangkaian opini HTI se-Indonesia yang bertujuan untuk memberi pencerahan kepada rakyat agar menyadari bahwa kebijakan penaikan harga BBM merupakan langkah keliru dan hanya menguntungkan asing. (radarsampit.com, 26/3/2012)
