Gila, Anggaran Pemeliharaan Rumah Jabatan DPR Rp101,1 M

Sekretariat Jenderal DPR kembali diduga melakukan pemborosan alokasi anggaran. Kali ini, anggaran untuk pemeliharaan rumah jabatan anggota (RJA) DPR dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Setjen DPR Tahun 2012 sebesar Rp101,1 miliar. Ini merupakan rilis terbaru yang dikeluarkan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra).

“Alokasi anggaran untuk Pemeliharaan Rumah Jabatan Anggota Dan Wisma Peristirahatan DPR RI untuk 2011 sebesar Rp50.3 miliar (50.350.972.000), dan untuk anggaran 2012 sebesar Rp98 miliar (98.023.096.000),” kata Koordinator investigasi dan advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi, dalam siaran pers, Selasa (10/4).

Uchok menambahkan alokasi anggaran pemeliharaan rumah jabatan anggota dan wisma peristirahatan DPR pada 2012 sebesar Rp98 miliar dipergunakan untuk registrasi kegiatan sebesar Rp2,9 miliar. Alokasi anggaran untuk registrasi dinilai sangat tidak masuk akal.

“Alokasi anggaran sebesar Rp98 miliar dipergunakan juga untuk pembayaran restribusi listrik, telepon, gas, dan air Kompleks RJA DPR Ulujami, RJA kalibata, dan rumah jabatan pimpinan sebesar Rp3,2 miliar. Alokasi anggaran Rp98 miliar dipergunakan untuk pembangunan rumah negara sebesar Rp85 miliar. Dan, pembangunan rumah negara ini tidak ada penjelasan dari DIPA Setjen,” ujarnya.

Selain alokasi anggaran pemeliharaan RJA dan wisma peristirahatan DPR sebesar Rp98 miliar, ada juga anggaran tambahan terpisah untuk program pemeliharaan Ketertiban umum gedung, kantor, RJA, dan wisma DPR sebesar Rp3,1 miliar yang digunakan untuk pembayaran honor pada tenaga honorer pamdal sebanyak 53 orang yang belum diangkat menjadi PNS sesuai Standar.

“Alokasi total anggaran untuk pemeliharaan RJA dan wisma peristirahatan DPR sebesar Rp98 miliar ditambah Rp3,1 miliar menjadi Rp101,1 miliar. Dengan demikian, terlalu besarnya alokasi anggaran pemeliharaan RJA dan wisma peristirahatan DPR adalah akan berakibat akan adanya penaikan harga BBM, lantaran ini merupakan realitas nyata penjebolan APBN yang disadari anggota dewan,” tandasnya. (mediaindonesia.com, 10/4/2012)