Analisa dan Kritik Terhadap Draft RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender

Poin 1.

Gender adalah pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya yang sifatnya tidak tetap  dan dapat dipelajari, serta dapat dipertukarkan menurut waktu, tempat dan budaya tertentu dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lainnya.

• Pasal ini menyamakan ajaran Islam dengan teori sosial budaya serta produk pemikiran manusia yang memang bisa direkonstruksi sesuai tempat dan waktu.

• Ajaran Islam tentang kedudukan pria-wanita adalah wahyu Allah yang bersifat fix dan permanen.

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan kesempatan mengakses, berpartisipasi mengontrol dan memperoleh manfaat pembangunan di semua bidang kehidupan.

• Pasal ini mengandung muatan liberalisme/kebebasan, tanpa mengindahkan lagi peran wanita sebagai anak yang berada dalam perwalian, atau sebagai istri dan ibu dalam sebuah keluarga. Dengan demikian pasal ini berpotensi merusak tatanan keluarga muslim.

Keadilan gender adalah suatu keadaan dan perlakuan yang menggambarkan adanya persamaan hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat dan warga negara.

• Pasal ini bertentangan dengan fitrah manusia, khususnya kaum wanita yang memiliki tabiat dasar sebagai ibu dan istri.

• Pasal ini jelas bertentangan dengan syariat Islam yang mengatur peran dan kedudukan wanita baik sebagai anak maupun sebagai istri dan ibu dalam sebuah keluarga, di antaranya kewajiban taat pada orang tua atau suami. Demikian pula bertentangan dengan hukum kewajiban memberi nafkah bagi seorang ayah atau suami kepada anak gadis atau istrinya.

• Pasal ini dan pasal-pasal lainnya yang serupa justru menambah beban bagi kaum wanita karena berarti mereka juga sama-sama wajib mencari nafkah layaknya ayah atau suami mereka.

Diskriminasi adalah segala bentuk pembedaan, pengucilan atau pembatasan dan segala bentuk kekerasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin tertentu, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan manfaat atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya, terlepas dari status perkawinan, atas dasar persamaan hak antara pemermpuan dan laki-laki.

• Pasal ini mengandung prinsip liberalisme karena menjamin kebebasan dalam bidang-bidang kehidupan

• Selain itu pasal ini juga bertentangan dengan syariat Islam yang sudah mengatur posisi dan peran pria-wanita dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dsb. Seperti misalnya wanita tidak wajib mencari nafkah, tidak wajib berjihad, tidak perlu menjadi kepala negara, dsb.

Kesetaraan dan keadilan gender dilaksanakan berdasarkan asas:

a.        Kemanusiaan;

b.       Persamaan substantif;

c.        Non-diskriminasi;

d.       Manfaat;

e.       Partisipatif; dan

f.         Transparansi dan akuntabilitas.

• Terlihat jelas yang menjadi landasan RUU KKG ini adalah humanisme dan asas manfaat yang subyektif-relatif, sehingga memungkinkan terjadinya perselisihan di dalamnya.

• Pasal ini juga bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang landasannya adalah keimanan, bukan humanisme dan asas manfaat/kepentingan.

a.       Mewujudkan kesamaan untuk memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam semua bidang kehidupan, dan

b.      Mewujudkan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang setara dan adil.

(1). Dalam bidang politik dan pemerintahan setiap orang berhak;

c. memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan

• Pasal ini ingin menghilangkan hukum Islam yang tidak memperbolehkan wanita menjabat kepala negara.

• Dalam Islam kaum wanita tetap memiliki hak dan kewajiban beramar maruf nahi mungkar termasuk kepada penguasa

Perempuan berhak memperoleh tindakan khusus sementara paling sedikit 30 % (tiga puluh perseratus) dalam hal keterwakilan di legislative, eksekutif, yudikatif, dan berbagai lembaga pemerintahan non-kementerian, lembaga politik dan lembaga non-pemerintah, lembaga masyarakat di tingkat daerah, nasional, regional dan internasional.

• Acuan atau landasan paling sedikit 30% absurd; mengapa harus minimal 30%? Bukankah yang paling pokok adalah kualitas keterwakilan dan bukan kuantitasnya?

• Dalam Islam wanita boleh menjadi menyampaikan aspirasi kaumnya dan beramar maruf nahi mungkar. Ia bisa menjadi anggota majlis ummah ataupun tidak, yang penting hukum Islam yang mengatur hak dan kewajiban kaum wanita terlaksana.

Dalam perkawinan, setiap orang berhak:

a.       Memasuki jenjang perkawinan dan memilih suami atau istri secara bebas;

b.      Memiliki relasi yang setara antara suami dan istri;

c.       Atas peran yang sama sebagai orang tua dalam urusan yang berhubungan dengan anak;

d.      Menentukan secara bebas dan bertanggung jawab jumlah anak dan jarak kelahiran

e.      Atas perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak dan

f.        Atas pemilikan, perolehan, pengelolaan, pemanfaatan, pemindahan tangan beserta pengadministrasian harta benda.

• Pasal ini berarti bisa memberikan kebebasan perkawinan; muslimah bisa dengan laki-laki non muslim, sehingga menghilangkan hukum-hukum pernikahan dalam Islam.

• Pasal ini mengandung muatan yang membahayakan keutuhan keluarga dalam ajaran Islam, karena tumpang tindihnya perang ibu dan ayah serta istri dan suami.

• Bila istri diberikan peran setara bukankah berarti istri juga harus bertindak sebagai pencari nafkah? Bukankah itu berarti menjadi ‘double burden'(beban ganda) bagi para istri/ibu?

• Kesetaraan perwalian dan pemeliharaan anak jelas mengacaukan peran dan tanggung jawab suami-istri dalam keluarga, karena berarti ibu bisa melimpahkan peran ini kepada suami atau pihak lain. Pasal ini berpotensi merusak pendidikan dan pengasuhan anak dalam keluarga

• Kesetaraan dalam pengadministrasian harta benda juga bertentangan dengan hukum waris dalam Islam. Pembagian waris dalam Islam telah diatur oleh Allah dengan seadil-adilnya, di mana pria mendapatkan bagian yang proporsional karena ia juga berkewajiban menanggung nafkah anggota keluarganya yang perempuan seperti saudara perempuan dan juga istrinya.

Untuk bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan, setiap orang berhak:

a.       Atas rasa aman dan mendapatkan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;

b.      Mendapatkan perlindungan dari kekerasan;

c.       Mendapatkan perlindungan dari perlakukan yang merendahkan martabat manusia; dan

d.       Mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif

• Ukuran merendahkan dan diskriminatif jelas tidak mengacu pada Islam, tapi pada humanisme dan liberalisme, sehingga berpotensi menghilangkan sejumlah hukum Islam semisal kewajiban berjilbab, kewajiban menjalankan kehidupan domestik (keluarga), termasuk pemberian sanksi dari suami manakala seorang istri melakukan nusyuz (pembangkangan) terhadap perintah suaminya.

c. Menjamin terlaksananya upaya penghapusan diskriminasi dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan budaya,

f. menyusun dan melaksanakan kebijakan yang tepat untuk mengubah perilaku sosial dan budaya yang tidak mendukung kesetaraan dan keadilan gender

• Berarti pasal ini akan menjadi acuan untuk penyusunan beragam agenda untuk mewujudkan liberalisme terhadap kaum wanita dan keluarga. Termasuk akan melakukan edukasi secara luas untuk melakukan dekonstruksi terhadap ajaran Islam. Bahkan pasal ini juga bisa mendorong pemberian sanksi hukum

Menanamkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender kepada anak sejak usia dini dalam keluarga.

• Pasal ini akan mendorong penanaman nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam tentang keluarga secara luas di masyarakat melalui berbagai institusi di masyarakat yang langsung berhubungan dengan keluarga semisal PKK, PAUD, Posyandu, dsb.