Ahmadiyah antara Persoalan Akidah dan Siyasah

Ahmadiyah antara Persoalan Akidah dan Politik

Persoalan aliran sesat Ahmadiyah di negeri ini tak hanya menyangkut masalah akidah tapi juga politik. Karena itu wajar bila masalah ini tak kunjung selesai.

Demikian yang terungkap dari diskusi Forum Kajian Stragis Kota Bogor (FKSK) yang diselenggarakan oleh DPD Hizbut Tahrir Indonesia Kota Bogor, Ahad (17/2) lalu bertema, Ahmadiyah antara Persoalan Akidah dan Siyasah.

Pada diskusi ini hadir sebagai pembicara KH Shiddiq Al Jawi (Aktivis Hizbut Tahrir Indonesia), Ahmad Michdan SH (ketua Tim Pengacara Muslim) dan HM Amin Djamaluddin (ketua Lembaga Pengkajian dan Penelitian Islam). Acara yang diselenggarakan di Hotel Pangranggo ini dipadati oleh ratusan jamaah dari berbagai ormas, di antaranya sejumlah tokoh Bogor seperti KH Abbas Aula Lc (MUI Bogor), Drs Fachrudin Soekarno (Koordinator Komunitas Muslim Bogor), Fawzi Sutopo (Anggota DPRD kota Bogor) dan lainnya.

KH Shiddiq Al Jawi menjelaskan bahwa kasus Ahmadiyah ini terkait dengan masalah politik baik di dalam negeri maupun internasioanal. Dilihat dari sisi politik dalam negeri, katanya, kasus Ahmadiyah ini berhubungan dengan tahun 2009, yakni pemilu. Mengapa demikian? Karena yang berkepentingan sebenarnya adalah wapres Jusuf Kalla. Ia memerintahkan Menteri Agama, dan Menteri Agama memerintahkan Kabalitbang, Prof Atho Mudzhar untuk memberikan solusi yang sebaik-baiknya pada Ahmadiyah tapi dengan prinsip win win solution. “Ini artinya Ahmadiyah ini akan diizinkan untuk terus berdiri, dengan syarat Ahmadiyah ini memberikan suara kepada partainya Wapres,” ujarnya.

Analisis ini, lanjut Al Jawi, didukung oleh pengalaman politik di Indonesia, di mana kelompok-kelompok sesat atau pun yang dianggap sesat oleh mainstream umat Islam, ternyata dipelihara oleh partai politik tertentu dalam rangka untuk mendapatkan suara dari kelompok sesat itu. Ia memberi contoh dipeliharanya Islam Jamaah atau nama lainnya Lemkari atau LDII. Kelompok tersebut tidak dilarang dengan syarat suaranya diberikan ke Golkar.

“Jadi atas pengalaman itu dan memang realitasnya Jusuf Kalla memiliki peran besar dalam kasus Ahmadiyah ini, maka saya katakan realitasnya Ahmadiyah ini kasusnya terkait dengan 2009,” terangnya.

Dari sisi politik luar negeri, Al Jawi mengatakan, kasus Ahmadiyah ini adalah permainan negara-negara besar, yakni negara Barat dalam rangka untuk mendesakkan HAM, kebebasan beragama dan faham-faham liberal. Ini bisa dilihat dari adanya pihak-pihak yang memprotes MUI atau menentang fatwa. Siapa mereka itu? “Itu bisa dari luar negeri atau kelompok-kelompok liberal yang dananya dari luar negeri,” terangnya.

Di samping itu, bisa dilihat dari birokrat-birokrat yang menyelesaikan Ahmadiyah ini ternyata adalah orang-orang liberal. Ia memberi contoh Kabalitbang Depag RI, Prof Dr Atho Mudzhar, itu adalah orang liberal. Dulu Atho pernah menjadi Rektor IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Kemudian Dirjen Bimas Islam, Prof Dr Nasarudin Umar, dia juga orang liberal karena sering melontarkan isu-isu feminisme dan gender. Dan yang lainnya adalah Prof Dr Azyumardi Azra, Deputi Seswapres bagian Kesra. Diketahui dia juga liberal. Birokrat-birokrat liberal inilah yang menjadi operator untuk melanggengkan Ahmadiyah di Indonesia. “Jadi kasus Ahmadiyah ini bukan semata-mata aliran sesat tapi fenomena politik, baik dalam negeri maupun luar negeri” tegasnya.

Amin Djamaluddin sependapat bila masalah Ahmadiyah ada hubungannya dengan politik. Ini bisa dibuktikan, ketika mencuat kasus Ahmadiyah di Kuningan, teman Amin yang tinggal di kuningan bercerita bahwa Wapres Jusuf Kalla langsung mengontak Polres kuningan untuk menyelesaikan kasus ini. “Dengar-dengar katanya ketua Ahmadiyah di sana adalah ketua Golkar,” ujar Amin.

Tentang track record orang-orang di Depag yang ingin melegalkan Ahmadiyah, Amin menjelaskan bahwa mereka itu sebenarnya tidak faham betul tentang Ahmadiyah, meskipun mereka itu bergelar professor. Yang lucu lagi katanya, ada seorang peneliti utama yang sudah tua dan bergelar bergelar profesor di Balitbang Depag itu tapi ia sangat mendukung Ahmadiyah. Peneliti yang bernama Rosihan Anwar ini membela Ahmadiyah dengan alasan bahwa Ahmadiyah itu sudah lama di Indonesia, masyarakatnya baik, sosialnya baik, kenapa harus dilarang. “Saya jawab yang bila seperti itu bukan Bapak saja. Ada utusan berdarah Yahudi dari Amerika yang datang ke MUI dan minta penjelasan kenapa Ahmadiyah itu dilarang, juga membela Ahmadiyah,” ujar Amin.

Menurut Amin kesesatan Ahmadiyah sudah nyata dan sangat jelas. Buktinya pun sangat banyak, tersebar dalam dalam buku-buku asli terbitan mereka, seperti kitab Tazkirah. Sambil membuka kitab Tadzkirah, ia kemudian menjelaskan beberapa ayat yang Alquran yang dibajak Mirza Ghulam Ahmad. “Jadi kalau bicara Ahmadiyah datanya lengkap,” ujar Amin lagi. Kalau Ahmadiyah itu benar-benar tobat, mestinya pemerintah melarang buku-buku Ahmadiyah yang saat ini masih beredar bebas.

Demikian juga dengan syahadatnya jemaat Ahmadiyah yang mengecoh umat Islam. “Bunyi syahadatnya memang sama, tapi wujud nabi yang dimaksud berbeda,” ujarnya. Muhammad yang dimaksud dalam syahadat orang Ahmadiyah itu, bukan Muhammad yang dilahirkan di Mekkah tapi Mirza Ghulam Ahmad yang dilahirkan di India, jelas Amin lagi sambil mengutip beberapa tulisan dari buku Ahmadiyah yang menjelaskan hal itu.

Ahmadiyah jelas telah menyimpang dari akidah Islam. Menurut Ahmad Michdan, Ahmadiyah itu telah melanggar undang-undang yang berkaitan dengan penodaan agama. Penodaan agama oleh Ahmadiyah, di antaranya menyatakan tadzkirah sebagai kitab sucinya. Juga menyatakan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. “Padahal UU kita menjamin kemurnian agama seseorang,” ujarnya. UU kita menjelaskan bahwa agama yang dianut oleh seseorang tidak boleh dinodai. Jadi penodaan yang dilakukan Ahmadiyah sangat jelas, karena itu harus dilarang. Di pasal 156a KUHP disebutkan hukumannya 7 tahun bagi orang yang melakukan penistaan agama.

Memiliki Kesadaran Politik

Terkait masalah Ahmadiyah ini umat Islam harus memiliki satu kesadaran politik, bahwa faktanya kasus Ahmadiyah itu tidak sesederhana yang kita lihat. Artinya bukan sekadar fenomena aliran sesat dan kemudian harus kita larang. Itu benar, tapi di balik itu ada aktor-aktor politik yang bermain baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

“Jadi kita harus memahami kesadaran politik. Kita memahami fakta yang ada dengan kaca mata Islam,” terang Shiddiq Al Jawi.

Umat Islam ini secara keseluruhan harus mengambil suatu langkah yang tegas terhadap Ahmadiyah. Ahmadiyah itu harus dibubarkan dari bumi Indonesia. Karena itu diperlukan kerjasama umat Islam dari berbagai pihak, baik umat Islam secara umum, MUI, atau pihak-pihak lain yang konsern terhadap masalah ini.

“Yang kita perlukan sekarang adalah keutuhan kita, persatuan kita. Selain itu kita semua harus berpegang kepada Alquran dan As Sunnah. Bila demikian insya Allah kita semua nanti akan bertemu, ” ujar Amin Djamaluddin

“Pantau terus kegiatan Ahmadiyah di lingkungan kita,” Ahchmad Michdan menambahkan. Sehingga tidak ada lagi kegiatan Ahmadiyan di sekeliling kita. Di samping itu tambahnya, dalam menangani aliran sesat yang akan terus bermunculan, harus dimulai dari diri kita. Yakni dengan membina keluarga kita agar tidak terjerat dengan aliran sesat yang akan terus bermunculan.

[pd/www.suara-islam.com]

Kutipan Kitab Tadzkirah milik Ahmadiyah

Ustadz Rosyid (Ketua HTI DPD II Kota Bogor) bersama Asisten Walikota dan Ketua FUI, ustadz Abbas Aula, Lc.

Host FKSK Bogor: Ustadz Samsul Arifin

Peserta memenuhi ballroom Hotel Pangrango 2 Bogor

KH Shiddiq Al Jawi (DPP Hizbut Tahrir Indonesia)

Ahmad Michdan SH (ketua Tim Pengacara Muslim)

HM Amin Djamaluddin (ketua Lembaga Pengkajian dan Penelitian Islam)

Peserta ibu-ibu

Bapak Fawzi Sutopo (Anggota Komisi VI DPRD Kota Bogor)

KH Abbas Aula Lc (MUI Bogor)

[Foto by IS/tim LI]