PENELITIAN Wakil Ketua DPR Pramono Anung (PDIP) membuat kita semakin trenyuh dan risau. Ternyata DPR memang banyak dihuni para pekerja yang sekadar mencari nafkah, bukan tempat para idealis memperjuangkan kepentingan rakyat.
Pramono membuat penelitian itu sebagai syarat program doktoralnya di Universitas Padjadjaran Bandung. Dia mengambil tema motivasi menjadi anggota dewan. Hasilnya motivasi terbesar seseorang masuk ke DPR ialah faktor ekonomi.
Hasil penelitian itu membuat kita kian paham mengapa anggota DPR rajin membuat kebijakan yang langsung menambah pundi-pundi mereka. Selain mendapat honorarium tetap sebagai wakil rakyat, mereka menerima pula tunjangan komunikasi, transportasi, listrik, beras, dan aneka tunjangan lainnya.
Tak hanya itu. Mereka membangun kompleks perumahan DPR dengan biaya ratusan miliar rupiah. Akan tetapi, rumah tersebut tidak dihuni. Sebagai gantinya mereka malah minta uang akomodasi.
Meski dikecam, mereka tetap saja pelesiran ke luar negeri dengan kemasan studi banding. Di mancanegara mereka berbelanja.
Mereka pun tetap malas mengikuti rapat. Sering rapat dimulai terlambat, bahkan ditunda-tunda, karena tidak memenuhi kuorum.
Begitulah, DPR berubah menjadi tempat orang-orang malas yang mencari nafkah, bahkan menjadi kaya dengan bergelimang tunjangan dan kemudahan.
Partai politik perlu menjadikan penelitian Pramono itu sebagai bahan tatkala merekrut wakil rakyat untuk 2014. Partai politik ditantang menjaring calon wakil rakyat yang tidak tamak pada harta dan tidak rakus pada kekuasaan.
Semestinya, yang pantas menjadi anggota DPR ialah mereka yang telah selesai dengan urusan ekonomi sehingga tidak lagi melakukan transaksi gelap di hotel berbintang. Patut dipertimbangkan, bahkan, yang menjadi wakil rakyat ialah mereka yang sudah kerap bepergian ke mancanegara sehingga tidak tergiur lagi pelesiran ke luar negeri dengan uang rakyat.
Kita percaya masih ada anggota DPR yang memiliki moral dan integritas yang baik. Hasil penelitian Pramono menunjukkan masih ada wakil rakyat yang memiliki motivasi untuk membuat undang-undang serta membela kepentingan masyarakat serta kaum minoritas.
Namun, ketika masih lebih banyak anggota dewan yang tidak becus, citra DPR secara kelembagaan pasti tercederai. Kendati demikian, anggota dewan yang memiliki moral dan integritas yang baik tidak perlu merasa ternoda oleh perilaku tercela anggota dewan lainnya.
Kita bahkan wajib menjaga anggota dewan yang bermoral dan berintegritas agar tidak goyah, tidak terombang-ambing dalam badai yang menistai DPR.
Dengan demikian, kekhawatiran Pramono bahwa DPR menjadi rumah hantu karena orang yang bermoral dan berintegritas tidak mau masuk ke DPR tidak bakal terjadi.
Rakyat memang sudah lama mendambakan DPR sebagai tempat para negarawan, bukan kumpulan orang-orang upahan. (mediaindonesia.com, 8/5/2012)