Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kecewa terhadap sikap Menteri ESDM Jero Wacik yang dinilai menentang tuntutan penambahan kuota BBM bagi Kalimantan. Presiden SBY diminta mencopot Menteri ESDM dan Dirjen Migas.
“Menteri ESDM maupun Dirjen Migas layak diganti, karena tidak peka dengan permasalahan yang dihadapi rakyat,” tegas Staf Ahli Gubernur Kalsel Hadi Susilo, Rabu (23/5).
Meski perjuangan empat gubernur se-Kalimantan untuk mendapatkan tambahan kuota BBM bersubsidi mendapat dukungan dari Komisi VII DPR RI, Menteri ESDM maupun Dirjen Migas tetap ngotot menolak dengan alasan APBN. Selain menilai tidak peka, Dirjen Migas justru menuding para gubernur egois dan tidak mengerti mekanisme APBN.
“Antrean BBM, cuma terjadi di Kalimantan, sedangkan Jawa, Sumatera, dan daerah lain tidak ada. Para gubernur yang melihat dan merasakan permasalahan dihadapi rakyatnya untuk minta tambahan kuota, kok dibilang egois,” ujar Hadi.
Hadi menanyakan, jika Dirjen Migas Evita yang jadi gubernur, apa akan diam saja terhadap permasalahan dihadapi rakyatnya?
“Pendapat Evita semacam ini bikin kita jengkel, bahkan mengundang emosi rakyat Kalimantan. Kita ini di Negara Pancasila, negara yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” keluh Hadi.
Jika kondisi kelangkaan BBM terjadi Pulau Jawa dan Sumatera, apa mereka akan diam saja? (mediaindonesia.com, 23/5/2012)
hanya dalan negara Khilafah Islamiyah kita dapat mendapatken kesejahteraan dri Allah SWT