4600 Tokoh Umat Sukseskan Konferensi Khilafah di Jakarta

HTI Press. Jakarta. Dengan wajah ceria para tokoh dari berbagai kalangan berbondong-bondong menghadiri Konferensi Tokoh Umat (KTU), Kamis (21/6) pagi di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta.

Sekitar 4600 kiai, ustadz, mubalighah, politisi, pengusaha, akademisi se-Jabodetabek dan sekitarnya dengan antusias mengikuti secara seksama konferensi yang bertema Khilafah, Model Terbaik Negara yang Menyejahterakan. Hal itu dibuktikan setidaknya dengan tetap duduknya mereka dari pagi hingga sore dan juga keaktifan mereka memberikan umpan balik (feedback) kepada para pembicara.

Di antara mereka nampak hadir pula, KH Shoffar Mawardi (Ma’had Daarul Muwahhid); Fikri Bareno (Al Ittihadiyah); Alfian Tanjung (Taruna Muslim); Mahmud Yunus (PITI); Irena Handono (Pakar Kristologi); Maisyarah M Ali (Aisyiyah); Yosmardin (Pengamat Ilmu Politik dan Pemerintahan); dan Ahmad Daryoko (Konfederasi Serikat Pekerja BUMN Strategis).

Namun ada juga beberapa tokoh yang mengikuti acara hingga zuhur saja, lantaran kondisi yang tidak memungkinkan. Di antaranya seperti yang disampaikan Presidium Mer-C Joserizal Jurnalis yang terpaksa pulang usai shalat Zhuhur. “Ustadz ana kurang sehat, maaf sekali saya pulang duluan, tanpa khilafah kita menjadi permainan zionis,” ungkapnya kepada panitia seraya badannya menggigil.

Kecerian peserta berubah menjadi geram, tatkala para petinggi Hizbut Tahrir Indonesia memaparkan fakta dan data betapa kayanya sumber daya alam negeri ini namun karena salah kelola, rakyatnya menjadi miskin.

Maka tidak aneh bila sebagian besar pemasukan APBN-P 2012 Indonesia bukan dari sumber daya alam tetapi dari pajak (74,5 persen) dan utang. Padahal menurut Ketua Lajnah Maslahiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia Arim Nasim pemasukan APBN Indonesia baru dengan SDA saja sudah surplus, bila menggunakan syariah Islam.

Menurutnya, dari akumulasi data resmi yang dikeluarkan pemerintah, ternyata penghasilan total pertahun dari pengelolaan sumber daya alam Rp 1.642 trilyun. “Artinya, APBN-P 2012 yang besarnya Rp 1.548, 3 trilyun dapat tertutupi bahkan surplus!” ujarnya.

Belum lagi kalau dikurangi bunga utang negara yang besarnya Rp  117,8 trilyun. “Surplusnya jadi lebih besar lagi yakni Rp 211,5 trilyun, lantaran dalam Islam haram hukumnya bayar bunga!” ujarnya kemudian disambut takbir peserta.

Menurut Ketua DPP HTI Dwi Condro Triono, surplus akan semakin melimpah ruah, bila pos dari pemasukan lainnya dihitung, seperti: anfal, fai, ghanimah, khumus, kharaj, jizyah, zakat dan lainnya. “Dari zakat saja sudah 217 trilyun,” ujar Ketua DPP HTI Dwi Condro Triono mengutip data Baznas.

Oleh karena itu, Representative Central Media Office of Hizbut Tahrir Tun Kelana Jaya menyatakan gara-gara diterapkannya sistem kapitalisme, Indonesia menjadi negeri yang ironis. “Negerinya kaya, rakyatnya miskin, utangnya banyak!” pekiknya.

Karena diterapkannya sistem kapitalisme, sumber daya alam yang sejatinya adalah milik rakyat, malah dikelola dan dinikmati oleh asing beserta para anteknya yang duduk di kursi kekuasaan.

Kegeraman peserta berubah menjadi semangat untuk turut berjuang mengganti sistem dan rezim tatkala mendengarkan pemaparan Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Rokhmat S Labib.

Menurut Rokhmat ironi bangsa ini terjadi lantaran dua faktor.  Pertama, sistem yang diterapkan adalah sistem yang rusak dan bobrok. Kedua, penguasanya tidak amanah bahkan menjadi antek penjajah.

Karena itu yang menjadi problemnya maka dua perkara itu pula yang harus diganti. “Sistemnya diubah dan penguasanya diganti,” pekik Rokhmat kemudian disambut takbir ribuan peserta.

“Bila sistemnya diganti apa yang menjadi solusinya?” tanya Rokhmat.

Dengan lantang dan antusias peserta pun menjawab berulang-ulang. “Khilafah, khilafah, khilafah…” pekik ribuan peserta serentak.

Setelah peserta diam, Rokhmat pun kembali berbicara. “Kerusakan ini terjadi karena dosa-dosa meninggalkan syariah, syariah Islam tidak bisa diterapkan secara kaffah kecuali diterapkannya khilafah!” pekiknya kemudian gemuruh pekikan khilafah kembali membahana.

Sedangkan terkait penguasa, Rokhmat menyatakan umat harus mencabut dukungan dari penguasa korup tersebut dan tidak memberikan kesempatan untuk berkuasa lagi. “Jangan contreng mereka! Jangan contreng mereka!” tegasnya.

Sebagai ganti mereka, umat tinggal memilih orang-orang yang shalih, bertakwa, dan amanah. Insya Allah, tidak sulit bagi umat untuk mencari mereka. Sebab, penghuni terbesar negeri adalah umat Islam. Hanya saja, selama sistemnya masih kapitalisme-liberalisme dan demokrasi, maka pergantian penguasa itu tidak menghasilkan perubahan apa pun.

Lihatlah, betapa banyak orang yang sebelumnya baik, begitu menjadi penguasa dalam sistem bobrok ini, berubah menjadi korup dan tidak amanah. “Maka persoalan kedua ini hanya bisa dilaksanakan ketika perubahan sistem kapitalisme menjadi syariah dan khilafah telah berhasil dilakukan!” tegasnya.

Tanggapan Peserta

Mendengarkan pemaparan yang begitu jelas, rinci dan mengguhah tersebut peserta merasa tercerahkan.  “Dengan kegiatan ini kami mendapatkan satu pencerahan dan pendalaman mengenai fakta yang terjadi di negeri ini. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini terus berlanjut dan masyarakat Indonesia dibukakan hati dengan apa yang diperjuangkan HTI. HTI luar biasa dengan konsepnya,” ujar KH Tubagus Mulyadi Mawahib, Pimpinan Pondok Pesantren dan Majelis Dzikir Shalawat Muabad, Gadog, Bogor.

“Kegiatan ini bagus. Sebab dengan kegiatan ini memberikan pendidikan politik kepada seluruh tokoh umat,” Akmal Azis. Manager Community Development PT Bakrie.

“Bagi saya materi yang disampaikan sangat menarik, bukan hanya membuat terharu tapi juga kagum, serta memberikan pencerahan. HTI bisa memaparkan fakta yang jelas. Saya sangat terinspirasi, apalagi yang menyampaikan materi adalah tokoh-tokoh muda,” H Sultoni, Direktur Sosial Dewan Dakwah Islam/Ketua Majelis Penanganan Sosial Muhammadiyah, Subang, Jawa Barat.

“Secara materi, acara ini sangat bagus. Saya sangat setuju dengan ide-ide yang disampaikan HTI. Semula saya tidak mengerti, kini saya lebih tersadarkan dengan kondisi umat dan kebijakan pemerintah. Saya berharap kegiatan ini bisa sering dilakukan,” Hj Mutia, pimpinan majelis taklim di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten.

Bahkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri sampai meminta seluruh materi KTU untuk dipelajari dan disebarluaskan.

“Karena khilafah itu untuk kesejahteraan manusia bukan hanya untuk kesejahteraan umat Islam, maka kita memang harus menegakkan khilafah, banyak dalil yang menunjukkan itu,” ujarnya.[] Joko Prasetyo