Umat Islam Harus Melawan!

Muhammad Ismail Yusanto, Jubir HTI

Fitnah terhadap Islam dan umat Islam semakin terus saja bergulir, kali ini fitnah tersebut terlontar dari kelompok liberal antek penjajah dan Dewan HAM PBB. Apa seharusnya yang dilakukan umat Islam? Bagimana bentuk perlawanannya?  Apa yang harus dilakukan agar fitnah tersebut tidak terus berulang? Jawabannya ada dalam wawancara wartawan Media Umat Joko Prasetyo dengan Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto. Berikut petikannya.

Dewan HAM PBB menuding umat Islam Indonesia intoleran dengan bukti kasus GKI Yasmin, Ahmadiyah dan Irshad Mandji. Tanggapan Anda?

Itu tudingan ngawur. Bagaimana bisa hanya dengan dasar satu dua kasus lantas dibuat kesimpulan seperti itu? Tudingan itu benar jika, misalnya umat Islam  Indonesia mempersoalkan seluruh gereja yang ada di Indonesia, bukan hanya GKI Yasmin. Juga, tidak memberikan pilihan kepada Ahmadiyah  dan Irshad Manji.

Faktanya kan tidak begitu. Di Indonesia ribuan gereja lama tetap tegak berdiri, dan gereja baru terus berdiri. Pilihan buat Ahmadiyah  dan Manji juga tetap diberikan.

Jadi duduk persoalan GKI Yasmin, Ahmadiyah dan Irshad Mandji seperti apa?

Sengkarut GKI Yasmin sesungguhnya adalah soal hukum. Tidak ada hubungannya dengan isu intoleransi. GKI Yasmin dibangun dengan cara menipu warga. Tanda tangan warga di sekitar lokasi yang semula merupakan daftar hadir acara sosial disalahgunakan sebagai bukti seolah-olah warga telah menyetujui pembangunan gereja itu. Jadi secara teknis administratif proses pembangunan gereja itu telah cacat dan menimbulkan luka kepada warga sekitar.

Sementara terkait Ahmadiyah, sesungguhnya itu soal penghinaan terhadap Nabi dan Alquran.  Di satu sisi mereka menganggap diri bagian dari umat Islam, tapi di sisi lain meyakini Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi setelah nabi Muhammad SAW. Mereka juga menganggap Tadzkirah sebagai kitab suci. Padahal  isinya tak lain adalah pengacak-acakan terhadap Alquran.

Sedangkan menyangkut Irshad Manji, dengan menyatakan bahwa Alquran telah diedit oleh Nabi Muhammad SAW dan menyatakan bahwa lesbianisme adalah bentuk kasih sayang Allah, jelas Manji telah berbuat mungkar bahkan telah kafir.

Pertanyaannya, apakah kita umat Islam terhadap semua hal tadi, terhadap penipuan yang dilakukan oleh GKI Yasmin, terhadap penghinaan yang dilakukan oleh Ahmadiyah dan kemungkaran  Irshad Manji, harus diam saja?

Kesimpulannya, dalam ketiga kasus itu bukan masalah toleran atau tidak toleran?

Iya, benar. Menghadapi semua penipuan dan penghinaan serta kemungkaran itu tentu umat Islam tidak boleh tinggal diam. Umat Islam harus bergerak dan melawan, karena kita punya kewajiban untuk menjaga atau melindungi kehormatan Alquran, kehormatan Rasulullah SAW dan kesucian Islam.

Sikap ini sebenarnya wajar belaka, karena siapa saja yang dihina,  apalagi menyangkut sesuatu yang sangat mulia, pasti tidak akan tinggal diam. Jadi, sungguh tidak adil, ketika umat Islam melawan penipuan dan membela kehormatan agamanya, kehormatan Alquran dan Nabinya malah disebut intoleran.

Lantas kok bisa-bisanya PBB menuduh Muslim Indonesia tidak toleran?

Itulah yang kita tidak habis mengerti. Sebenarnya, umat Islam Indonesia ini bukan hanya sangat toleran, bahkan terlalu toleran. Demikian tolerannya umat Islam di Indonesia, membuat umat non Muslim bisa hidup dan bergerak leluasa di negeri ini, termasuk dalam mengembangkan agamanya.

Sementara, umat Islam minoritas di Thailand Selatan atau di Rohingya Burma bahkan hingga sekarang masih terus hidup tertindas. Jangan lagi menjadi pejabat,kepala daerah, atau menteri seperti umat non Muslim di Indonesia, sekadar beribadah dan menunjukkan jati diri sebagai Muslim pun mereka tak bisa. Mana itu suara Dewan HAM PBB terhadap semua penindasan itu?

Ada persekongkolan GKI Yasmin, Ahmadiyah dan LSM liberal untuk diskreditkan umat Islam Indonesia di dunia internasional?

Benar.

Indikasinya?

Tudingan Dewan HAM PBB itu bukan sebuah kebetulan. Pasti ada tangan-tangan jahat di dalam negeri sini yang sengaja memblow-up kasus-kasus itu ke dunia internasional. Tujuannya untuk menarik perhatian dan pembelaan dari masyarakat internasional, dan juga supaya LSM itu dianggap telah bekerja oleh pihak donor atau pemberi dana.

Ini modus yang sudah sering dilakukan oleh berbagai kalangan di negeri ini. Bila ada kasus yang mentok di dalam negeri, mereka lantas angkat kasus itu di dunia internasional.

Terlepas dari itu, mengapa LSM liberal dan Dewan HAM PBB tidak mengatakan non Muslim intoleran ketika umat Islam dibantai di Ambon, dan Poso?

Itulah anehnya. Terasa betul ketidakadilan terhadap umat Islam dan sikap diskriminasi itu. Bila menyangkut keadaan umat Islam, mereka tidak bergerak sigap sebagaimana bila ada keadaan yang menurut mereka buruk menimpa non Muslim.

Coba, mana suara mereka membela Muslim Rohingnya yang hari-hari ini mengalami penindasan hebat oleh rezim Burma? Juga mana suara mereka untuk Muslim Pattani di Thailand Selatan yang nasibnya sama dengan Muslim Rohingnya, atau Muslim di Ambon dan di Poso yang beberapa tahun lalu dibantai. Dan sekarang pun umat Islam Indonesia di wilayah mayoritas non Muslim juga mengalami kesulitan.

Inilah yang membuktikan bahwa yang disebut doktrin HAM itu bukanlah sesuatu yang bersifat universal dan bebas kepentingan. Buat mereka, penindasan yang menimpa Muslim itu biasa, tapi bila menimpa non Muslim itu baru berita. Jadi memang ada standar ganda.

Mengapa pula mereka tidak mempersoalkan pelarangan pembangunan masjid di Kompleks Brimob Abepura Papua dan di sejumlah lokasi  tempat minoritas Muslim lainnya berada?

Ya, itu tadi. Kasus yang menimpa umat Islam buat mereka selain tidak bernilai politik, juga tidak bernilai ekonomi. Pihak donor, yang kebanyakan adalah lembaga di negara Barat Kristen, tentu saja tak mau ambil peduli terhadap keadaan umat Islam yang nyatanya juga banyak mengalam penindasan  di wilayah mayoritas non Muslim.

Apalagi sebagian dari pihak donor itu terkait dengan misi misionasi. Tugas mereka tentu saja adalah memastikan bahwa agama Kristen terus berkembang di Indonesia dan umat Kristiani terus bebas bergerak tanpa hambatan.

Bagaimana seharusnya umat Islam bersikap terhadap minoritas non Muslim yang ngelunjak, mayoritas non Muslim yang menindas dan LSM liberal yang memfitnah?

Umat Islam harus melawan. Tidak boleh diam. Soal hukum harus dihadapi dengan hukum. Fitnah dihadapi dengan pembeberan fakta yang sebenarnya  disertai dengan penjelasan yang mantap.

Dan bila ada serangan fisik, harus dihadapi dengan fisik juga. Inilah jihad difa’i (membela diri). Jangan takut.  Kalaulah sampai meninggal, insya Allah itu syahid. Menurut Nabi siapa saja (Muslim) yang meninggal karena membela harta, keluarga dan agama, dia mati sahid. Semulia-mulia kematian adalah mati syahid.

Dan untuk melakukan perlawanan itu, diperlukan kekompakan seluruh komponen umat Islam di negeri ini khususnya, juga yang di luar negeri. Maka jaringan antar kelompok Muslim itu sangat penting. Dan yang paling penting adalah bahwa semua keadaan buruk itu, penindasan, ketidakadilan dan diskriminasi yang menimpa umat Islam itu terjadi karena umat Islam dalam keadaan lemah dan tidak memiliki pelindung.

Di sinilah pentingnya perjuangan bagi tegaknya kembali al-khilafah, karena hanya khilafah saja yang mampu menyatukan umat Islam sedemikian sehingga umat memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melindungi kemuliaan Islam dan umatnya (izzul Islam wal Muslimin), sehingga semua penindasan dan ketidakadilan tadi  tak akan terjadi lagi. Insya Allah.[]