HTI : Kunjungan Hillary Clinton Kokohkan Penjajahan Amerika di Indonesia

HTI-Press. Hizbut Tahrir Indonesia kembali menunjukkan sikap tegasnya terhadap setiap bentuk penjajahan terhadap Indonesia. Dalam pernyataan persnya (03/09/2012) HTI menolak kedatangan menlu AS Hillary Clinton karena hanya untuk mengokohkan penjajahan Amerika di Indonesia.

“Setiap langkah diplomatik pejabat tinggi AS ke negara lain, termasuk ke Indonesia, tidak lain adalah untuk makin mencengkeramkan pengaruh AS sebagai negara imperialis di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur, khususnya Indonesia, yang memang sangat strategis bagi kepentingan politik dan ekonomi AS. Oleh karena itu,  kepada pemerintah dan rakyat Indonesia diserukan untuk menolak kunjungan itu,” tegas juru bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto.

Dalam rangkaian lawatan diplomatik ke wilayah Asia Timur dan Pasifik, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Hillary Clinton pada 3 – 4 September akan berkunjung ke Indonesia.
Kunjungan ini dilakukan di tengah AS sedang memfokuskan kebijakan luar negerinya di wilayah Asia, yang kini menjadi kunci penting pertumbuhan perekonomian dunia dan di tengah kekhawatiran sejumlah negara terhadap pertumbuhan ekonomi dan militer China.

Menurut Jubir HTI dalam kunjungan ini Menlu Hillary akan melakukan pembicaraan khusus dengan Menlu Marty dan Presiden SBY. Meski tidak dijelaskan lebih lanjut agenda apa saja yang akan dijalani Hillary saat berada di Indonesia, tapi kunjungan itu tidak bisa dilepaskan dari sejumlah isu penting yang terkait dengan kepentingan AS di Indonesia.

Pertama, rencana pemerintah AS untuk membangun gedung baru Kedubes AS di Jakarta.  Rencananya, kompleks kedubes baru itu akan meliputi gedung utama dengan 10 lantai, gedung parkir, gedung-gedung penunjang, ruang tunggu konsuler, tiga pintu gerbang dan restorasi sebuah gedung bersejarah di kompleks ini. Gedung itu akan digunakan oleh para staf kedubes AS dan misi AS untuk ASEAN dengan ruang kerja seluas 36.000 meter persegi. Dengan begitu, Kedubes AS di Jakarta bakal menjadi Kedubes AS terbesar ketiga setelah di Irak dan Pakistan. Proyek senilai U$450 juta (sekitar Rp 4,2 triliun) ini direncanakan akan selesai dalam lima tahun dan akan melibatkan lebih dari 5.000 pekerja.

Kedua, rencana PT Freeport Indonesia meminta perpanjangan kontrak hingga 2041. Dalam kontrak karya generasi kedua yang dimulai pada tahun 1991, batas kontrak eksploitasi adalah 2021. Mereka punya hak mendapatkan perpanjangan 2 kali 10 tahun atau totalnya hingga tahun 2041. Sebelum habis masa kontrak itu, PT Freeport ingin diperpanjang lagi karena mereka tahu persis besarnya kandungan emas di sana.

PT Freeport baru saja menginvestasikan 125 Juta USD (sekitar Rp 1,1 triliun) untuk kegiatan pengembangan eksplorasi yang dilakukan jauh keluar area kerja mereka sekarang ini hingga mencapai Puncak Soekarno. Hasilnya, sangat mengejutkan. Disana ditemukan emas yang kandungannya jauh lebih besar dari apa yang mereka dapatkan selama ini. Tentu saja mereka tidak mau kehilangan peluang yang sangat menggiurkan itu.

Berkenaan dengan hal itu, Hizbut Tahrir Indonesia menyatakan menolak kunjungan Menlu AS Hillary Clinton ke Indonesia. Sebab, setiap langkah diplomatik pejabat tinggi AS ke negara lain, termasuk ke Indonesia, tidak lain adalah untuk makin mencengkeramkan pengaruh AS sebagai negara imperialis di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur, khususnya Indonesia, yang memang sangat strategis bagi kepentingan politik dan ekonomi AS. Oleh karena itu,  kepada pemerintah dan rakyat Indonesia diserukan untuk menolak kunjungan itu.

Hizbut Tahrir Indonesia juga  menolak rencana pembangunan gedung baru Kedubes AS di Jakarta karena fasilitas itu pasti bakal menjadi sarana untuk makin mengokohkan penjajahan AS yang selama ini telah berjalan, khususnya di lapangan politik dan ekonomi. Dan setiap bentuk penjajahan pasti akan merugikan rakyat dan negara Indonesia. Kalaulah tampak bahwa dalam pembangunan gedung Kedubes itu menguntungkan Indonesia karena bakal melibatkan ribuan pekerja dan ratusan pemasok, tapi kerugian yang bakal ditimbulkan oleh penjajahan yang dilakukan oleh AS di masa datang pasti akan jauh lebih besar.

“ Pemerintah Indonesia harus tidak mengijinkan rencana pembangunan gedung itu, penolakan ini harus dilakukan sebagai bukti bahwa pemerintah Indonesia memang benar-benar menjaga keamanan negeri ini. Tapi bila tidak, maka itu juga menjadi bukti bahwa pemerintah telah tunduk pada tekanan negara imperialis sadis itu,” ungkap jubir HTI.

Lebih lanjut HTI menjelaskan kedatangan Hillary Clinton tidak bisa dilepaskan dari negoisasi rencana perpanjangan kontrak PT Freeport. HTI dengan tegas menolak  rencana perpanjangan kontrak PT Freeport. Menurut pandangan Islam, barang tambang yang jumlah kandungannya sangat melimpah seperti yang saat ini dikelola oleh PT. Freeport adalah milik umum atau milik rakyat. Negara harus mengelolanya agar hasilnya nanti digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

“Membiarkan barang tambang kandungannya sangat banyak itu dikelola oleh PT. Freeport atau perusahaan swasta lain, hasilnya pasti hanya akan dinikmati oleh segelintir orang seperti yang selama ini terjadi. Ini jelas bertentangan dengan prinsip kepemilikan umum dan tujuan pengelolaan kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Ismail Yusanto.

Dalam seruannya Hizbut Tahrir Indonesia  kembali menegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk berjuang bersama-sama bagi tegaknya kembali syariah dan khilafah. ” Hanya dengan penerapan syariah Islam dalam bingkai Khilafah sajalah, negara ini akan benar-benar merdeka baik secara ideologis, politik, ekonomi dan militer serta terhindar dari cengkeraman negara imperialis seperti yang saat ini terjadi,” tegas Ismail Yusanto. (AF)