Nama Menpora ‘Menghilang’ di Audit BPK

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Taufiequrachman Ruki, menilai laporan audit investigasi BPK mengenai proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, telah diintervensi. Pasalnya, dalam laporan tersebut, nama Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan sejumlah perusahaan kontraktor tidak dinyatakan terlibat.

Padahal, dalam pemeriksaan awal yang dilakukan BPK, kata Taufiequrachman, terdapat sejumlah bukti keterlibatan Andi Mallarangeng dan sejumlah perusahaan kontraktor tersebut dalam proyek Hambalang.

”Karena tidak ada nama Menpora dan korporasi-korporasi yang menerima aliran dana dalam laporan tersebut, saya meminta tim pemeriksa untuk memperbaiki laporannya. Kalau tetap tidak ada nama Menpora dan perusahaan-perusahaan itu, saya tidak akan tanda tangan laporan tersebut,” kata mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu kepada Kompas, Kamis (18/10), di Jakarta.

Perusahaan-perusahaan yang menurut Taufiequrachman terlibat dalam proyek Hambalang antara lain PT Dutasari Citralaras dan PT Adhi Karya. Di PT Dutasari Citralaras, istri Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum pernah menjadi komisaris.

Taufiequrachman menjelaskan, laporan audit investigasi tentang proyek Hambalang memang telah dilaporkan kepadanya selaku pengarah pemeriksaan investigatif sejak beberapa minggu lalu. Namun, karena dalam kesimpulan laporan tersebut nama Menpora dan sejumlah perusahaan kontraktor dalam proyek Hambalang tidak dimasukkan sebagai pihak yang terlibat, Taufiequrachman meminta tim pemeriksa untuk memperbaiki laporan itu.

Kemudian ia menghadiri pertemuan keenam organisasi BPK dunia (INTOSAI) di Polandia dari 29 September hingga 6 Oktober 2012. Penanggung jawab pemeriksaan investigatif, J Widodo Mumpuni, juga jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit sejak 24 Agustus sampai 4 Oktober 2012.

Menteri pasti tahu

Ketika rapat sidang anggota BPK pada 17 Oktober 2012, ternyata nama Menpora dan korporasi penerima aliran dana belum juga dimasukkan dalam kesimpulan laporan. ”Saya tidak habis pikir mengapa nama Menpora dan perusahaan kontraktor tidak masuk. Sebagai menteri, ia (Andi Mallarangeng) pasti mengetahui proyek tersebut. Saya menduga ada intervensi dalam pembuatan laporan tersebut,” katanya tanpa merinci lebih lanjut soal intervensi tersebut.

Rapat sidang anggota BPK membahas laporan audit investigasi proyek Hambalang, menurut rencana, akan digelar kembali pada Rabu pekan depan. Taufiequrachman menginginkan laporan audit investigatif proyek Hambalang sudah diperbaiki sehingga prosesnya bisa selesai pekan depan.

Sebelumnya, anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Golkar, Zulfadhli, berharap BPK segera menyelesaikan audit investigasi atas kasus Hambalang dan menyerahkan hasilnya kepada DPR. DPR sudah meminta audit atas kasus itu sejak Februari 2012. ”Karena hasil audit belum diterima, Panitia Kerja Hambalang Komisi X DPR belum dapat menyimpulkan kelanjutan dari proyek itu,” ujar Zulfadhli.

Dedi Gumelar, anggota Komisi X, menyatakan, akan meminta unsur pimpinan DPR menanyakan hasil audit investigasi atas kasus Hambalang kepada BPK. ”Hasil audit itu dapat mempercepat pengusutan KPK atas kasus Hambalang,” kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini (Kompas, 18/10).