Massa HT Berunjuk Rasa Menentang Kenaikan BBM

HTI Press. Rencana pemerintah menaikan harga BBM di akhir Mei nanti terus menuai protes masyakat. Pada Selasa siang (13/ 5), ratusan massa Hizbut Tahrir Indonesia dan umat Islam berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM. Massa datang dari berbagai daerah di Jabodetabek ini. Tampak di antaranya ibu-ibu dan anak-anak. Selain membawa panji Islam yang kerap dibawa para pengunjuk rasa HTI, mereka juga membawa poster dan sepanduk yang diantaranya bertuliskan, “BBM Milik Rakyat tapi Rakyat Melarat”, “Harga BBM Naik Kemiskinan Meningkat”, “Dengan Syariah dan Khilafah Rakyat Sejatera”. Dalam aksi HTI itu bergabung juga para demonstran dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pelajar Islam Indonesia (PII).

Para orator memberikan semangat kepada para pengunjuk rasa dengan teriakan takbir dan yel-yel penolakan atas kenaikan BBM itu. “Pemerintah telah melakukan pembunuhan system. Banyak rakyat yang tak bisa merawat kesehatannya ke rumah sakit karena biaya mahal, tak bisa beli obat karena harga mahal dan juga tak bisa beli BBM karena harga yang mahal. Melihat hal itu apakah kita akan diam?” tanya Farid Wajdi, salah seorang orator dalam orasinya, yang dijawab langsung massa, tidak. Aksi ini, kata Farid, serius karena menyangkut nasib rakyat, yang di dalamnya ada ibu-ibu dan anak-anak. “Karena itu kita tidak bisa diam, Kita haru melawan,” ujarnya lagi.

Muhammad Al Khaththath, sekjen Forum Umat Islam mengatakan bahwa fungsi kepala negara menurut hadist rasulullah adalah melindungi rakyatnya. “Imam atau kepala negara adalah laksana perisai atau tameng dari serangan atau perang yang dilakukan musuh baik secara militer, ekonomi, bahkan akidah,” ujar Al Khaththath sembari mengutip suatu hadist.

“Tapi nyatanya SBY-JK tak melaksanakan fungsinya. Yang dilakukan mereka bukannya melindungi kepentingan rakyatnya, yang 240 juta dan mayoritas muslim ini. Mereka malah melindungi kepentingan kapitalis, konglomerat dan asing,” terang Al Khaththath.

Orator dari Pelajar Islam Indonesia mengatakan, system demokrasi yang diterapkan di negeri muslim ini sudah gagal. “Kami dari Pelajar Islam Indonesia menyatakan system yang diterapkan di Indonesia ini sudah gagal. Karena itu kita tegakkan Khilafah,” ujarnya disambut teriakan takbir dari massa. Ia pun menegaskan, “Jika SBY-JK tak menurunkan harga BBM, maka kita serukan SBY-JK untuk turun.”

Sementara itu Hizbut Tahrir Indonesia, seperti disampaikan Jubir HTI Ismail Yusanto kepada wartawan, menuntut kepada pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan BBM itu. Pernyataan pemerintah yang mengatakan bahwa kenaikan harga minyak mentah dunia ini menyebabkan subsidi meningkat, ini patut dipertanyakan, mengingat tidak semua minyak yang kita pakai itu impor. “Makanya aneh jika itu disetarakan dengan harga minyak internasional,” ujar Ismail.

Menurut Ismail, Indonesia masih memproduksi sekitar 910 ribu barel setiap hari. Karena itu kalau pemerintah berbicara apa yang disebut subsidi mestinya itu terkait minyak yang diimpor, bukan seluruh minyak yang dipakai. Sebab dalam perhitungan Kwik Kian Gie, dari produksi minyak itu sesungguhnya ada selisih, dan malah ada 35 Triliyun uang cash yang didapat pemerintah.

Yang juga perlu dipertanyakan adalah pernyataan yang mengatakan bahwa kenaikan BBM ini akan mengurangi jumlah orang miskin. Sebab dalam simulasi yang dilakukan berbagai pakar, ternyata justru kebijakan ini akan meningkatkan jumlah orang miskin sebanyak 26 juta, dan inflasi sekitar 26 persen.

“Kemudian yang penting kami tegaskan adalah bahwa sesungguh dalam masalah BBM ini, hubungan antara pemerintah dan rakyat bukanlah seperti penjual dan pembeli, tapi sesungguhnya antara pemilik BBM, yakni rakyat itu, dengan pihak yang mendapatkan mandat untuk mewakili rakyat dalam mengelola bahan bakar minyak. Karena itu rakyat berhak untuk mendapatkan miliknya dengan harga yang sewajarnya, dengan harga semurahnya,” terang Ismail.

Bahan bakar minyak mentah dan sumber daya alam lainnya, tambahnya adalah milik rakyat, karena itu harus dikembalikan rakyat. “Tegasnya kami menyerukan kepada pemerintah untuk melakukan nasionalisasi dari perusahaan-perusahaan minyak dan gas yang ada,” ujarnya. Minyak yang ada itu , kata ia seharusnya dikelola oleh pemerintah sepenuhnya, yakni BUMN untuk kesejahteraan rakyat. Bukan seperti sekarang ini, di mana perusahaan-perusahaan itu lebih banyak dikelola oleh perusahaan asing.

Jika pemerintah mari terus ngotot menaikkan harga BBM, maka jelas berarti pemerintahan sekarang ini adalah pemerintahan dzolim. “Ini pemerintahan dzolim. Pemerintahan sekarang ini tidak layak lagi untuk didukung oleh rakyat. Rakyat harus mempertimbangkan sungguh-sungguh keberlangsungan dari pemerintahan yang terus menerus memberikan kesengsaraan kepada rakyat. Karena itu kami menyerukan kepada rakyat untuk memilih pemimpin yang amanah, yakni pemimpin yang baik, yang mau tunduk kepada system yang baik. Sistem yang baik itu system syariah yang jelas akan mengatur bagaimana sesungguhnya mengelola sumber daya alam ini,” tegasnya. [abu ziad]