Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bersama Tokoh, Selasa (30/10) menyatakan menolak rencana penyerahan pengelolaan Blok Mahakam dengan skema 70 persen kepada Pertamina dan BUMN dan sisanya kepada Total Indonesie-Inpex. Karena itu bertentangan dengan prinsip kepemilikan umum dan tujuan pengelolaan kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat, dalam pandangan Islam.
Menurut, Juru Bicara HTI Ismail Yusanto Negara harus mengelola 100 persen pengelolaan Migas di Blok Mahakam bukan 70 persen, apalagi jika tetap memberikan 30 persen pembagian Blok pada Total atau perusahaan swasta lainnya.
“Alasam bahwa Pertamina tidak menguasai teknologi pantas dipertanyakan,” ujarnya saat konferensi pers HTI bersama Ormas di Kantor HTI, Tebet, Jakarta.
Ia menambahkan persoalan finansial juga tidak menjadi masalah, karena semua fasilitas untuk memproduksi minyak yang sudah habis masa kontraknya, sudah terbayar.
Ismail mengungkapkan bukan saja Blok Mahakam, semestinya semua Blok Migas yang bakal habis kontraknya nantinya harus dikembalikan lagi kepada negara untuk dikelola Pertamina atau BUMN.
“Pengelolaan 100 persen akan berdampak kepada kesejahteraan rakyat dan juga memberikan jaminan produksi minya dan gas untuk kepentingan domestic sebagai strategi mencapai ketahanan energi yang sangat diperlukan di masa mendatang,” jelasnya.
Ia mengajak untuk berjuang bersama-sama bagi tegaknya kembali syariah dan khilafah karena hanya dengan penerapan syariah islam secara kaffah dalam bingkai khilafah sajalah semua sumber daya kekayaan alam negeri ini akan benar-benar dikelola oleh negara.
Hadir saat konferensi pers dan temu HTI dan Tokoh, H Muhammad Mufti (Syarikat Islam Indonesia) Zulkifli (Pokja Da’wah Khusus), Marwan Batubara (IRESS), Rahman (PP Parmusi), Imam Suhardjo (PP Parmusi), M. Sabil Raun (Al Ittihadiyah), M. Amin Lubis (Perti), Azzam Khan (Advokat/ILC), dan Edy Mulyadi (Rumah Perubahan), Adityawarman Thoha (Purn TNI-AD). (mediaumat.com, 31/10/2012)
