Hizbut Tahrir Indonesia di Berbagai Kota Serentak Menggelar Aksi “Bersihkan Indonesia dari Pornografi-Pornoaksi dengan Syariah”

HTI-Press. Ribuan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia di berbagai daerah di Indonesia serentak melakukan aksi damai (masirah) mendesak “Bersihkan Indonesia dari Pornografi-Pornoaksi dengan Syariah”, Ahad (26/10/08). Aksi damai HTI tersebut diantaranya digelar di Medan, Yogyakarta, Banjarmasin dan Makassar.

Di Medan Sumatera Utara, Aksi damai HTI dimulai sejak pagi di Lapangan Merdeka Medan. Mereka kemudian berjalan kaki sambil mengusung sejumlah spanduk dan poster, diantaranya bertuliskan pesan “Bersihkan Indonesia dari Pornografi & Pornoaksi dengan Syariah”, “Syariah Membersihkan Ponografi Pornoaksi”, “Kapitalisme Liberalisme Biang Kemaksiyatan” dan “Khilafah Melindungi Umat dari Pornografi Pornoaksi”.

Seruan serupa juga disampaikan HTI Yogyakarta. Massa HTI ini masih mengritisi isi RUU Pornografi dan Pornoaksi yang masih digodok di Komisi VII DPR. Mereka menilai, RUU itu belum bisa dijadikan landasan untuk memberantas pornografi dan pornoaksi hingga ke akar-akarnya.

Aksi digelar massa HTI Yogyakarta di kawasan Malioboro hingga perempatan Kantor Pos Besar. Uniknya, massa membawa dua ekor kambing bertuliskan ““Mbeek…Sopo Wudo Neng Dalan Podo Karo Aku”. Menurut demonstran, dua kambing tersebut menggambarkan ketelanjangan manusia bisa disamakan dengan perilaku hewan.

Para orator secara bergantian menegaskan bahwa pornografi dan pornoaksi menjadi salah satu peyebab bobroknya moral bangsa Indonesia khususnya generasi muda, oleh karenanya harus diberantas dan dibersihkan. Bukan justru dijadikan komoditas baik ekonomi, budaya apalagi politik. Agama manapun pasti sepakat bahwa dampak pornografi dan pornoaksi pasti akan merugikan masa depan bangsa.

Dalam aksi tersebut, Hizbut Tahrir Indonesia juga menegaskan bahwa hanya dengan meninggalkan sekuler-kapitalis-liberalis dan menggantikannya dengan syariah Islam, pornografi dan pornoaksi pasti akan hilang.

Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ribuan warga kota Banjarmasin yang diorganisir DPD II HTI Kota Banjarmasin juga mengadakan aksi damai dengan tema yang sama.

“Pengesahan RUU Pornografi-Pornoaksi ini memang sudah lama dinantikan. Harapan kita, dengan disahkannya RUU itu menjadi UU, maka pornografi yang sudah terlanjur sedemikian maraknya di negeri ini bisa dihilangkan. Akan tetapi, bila dicermati, harapan itu agaknya tidak secara otomatis bisa tercapai. Karena ternyata materi dalam RUU tersebut banyak mengandung kelemahan,” kata Hidayatul Akbar, selaku juru bicara HTI Kalsel, kemarin.

Menurut Hidayat, RUU tersebut mengandung kelemahan menyangkut batasan pornografi pada Pasal 1 ayat 1. Kemudian, ada kerancuan antara pornografi yang dilarang dan yang dibolehkan, yaitu pada pasal 13 ayat 1. Bahkan, beberapa bagiannya, pasal 13 ayat 2, bisa dianggap memberi jalan bagi berkembangnya pornografi itu sendiri.

“Jadi, alih-alih pornografi akan lenyap dengan terbitnya UU Pornografi ini, malah mungkin pornografi dan pornoaksi akan berkembang dengan berlindung pada diktum kebolehan pornografi di tempat dan cara khusus atau atas nama seni dan budaya,” ujarnya.

Aksi diikuti oleh beragam kalangan, tua muda, anak-anak hingga lansia, laki-laki maupun perempuan. Mereka menyuarakan syariah dan khilafah sebagai solusi yang dianggap terbaik untuk mengatasi terus maraknya pornografi dan pornoaksi belakangan ini. Meski diikuti banyak peserta dengan rute yang cukup jauh, aksi berjalan dengan tertib.

Aksi serupa juga digelar di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selesai menggelar halal bi halal di Gedung Kartini, kaum Muslim yang dipimpin HTI Sulsel melanjutkan agendanya untuk menggelar aksi menentang pornografi dan pornoaksi di Indonesia. Usai sholat dzuhur berjamaah di Masjid Raya Makassar, massa melakukan long march menuju Masjid Al-Markaz al-Islami Makassar.

Secara bergiliran beberapa orator silih berganti mendesak agar pornografi dan pornoaksi dibersihkan dari bumi Indonesia. Mereka menawarkan bahwa syariah saja yang dapat membersihkan pornografi dan pornoaksi. Sementara Khilafah akan melindungi umat dari pornografi dan pornoaksi.

“Seharusnya negara tidak boleh kalah dengan ponografi, dan syariat Islam dapat membebaskan Indonesia dari ponografi dan pornoaksi,” ujar Humas HTI Sulsel Hasanuddin Rasyid usai pembacaan pernyataan sikap HTI di hadapan massa. (nl/li/dari berbagi sumber)

Galeri Foto:

• Masirah HTI Sulsel: Syariat Islam dapat Membebaskan Indonesia dari Pornografi-Pornoaksi
• Kaum Muslim Banjarmasin: Syariah dan Khilafah Solusi Atas Maraknya Pornografi-Pornoaksi
• Aksi HTI Medan, “Bersihkan Indonesia dari Pornografi & Pornoaksi dengan Syariah”
• Aksi HTI DIY: Bersihkan Indonesia dari Pornografi-Pornoaksi dengan Syariah