Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
HTI Press. Ade Priatna, pengurus SPN Kota Bogor mengatakan bahwa buruh akan sejahtera dengan kenaikan UMK. “Bagi kami kenaikan UMK sebesar Rp. 2.005.000,- sudah melegakan dan patut disyukuri, karena ini adalah angka layak untuk para buruh ditengah kondisi yang sulit saat ini,” jelasnya di Acara Sarasehan Tokoh Bogor, yang sekaligus Dialog Publik Live di RRI Pro 1 Bogor dengan tema “Kupas Tuntas Masalah Buruh, Akankah Sejahtera dengan Kenaikan UMK?”
Namun pernyataan ini disanggah oleh Dr Riza Rosadi [DPP HTI]. Menurutnya persoalan kenaikan UMK sejatinya dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan hidup layak [KHL]. Kehidupan layak seharusnya meliputi jaminan atas tercukupinya secara individu per individu pangan, sandang dan papannya. “Bukan hanya pangan, sandang dan papan saja yang terjamin kebutuhannya namun juga pendidikan, kesehatan dan keamanan pun seharusnya terjamin kebutuhannya,” jelasnya. Jika demikian, mungkinkah UMK yang hanya 2jt itu mampu mencukupi kebutuhan-kebutuhan diatas? Apalagi kenaikan UMK ternyata juga dibarengi oleh kenaikan harga-harga barang karena cost produksi terhadap barang juga naik. “Pengusaha juga tidak mau rugi,” tegas Dr Riza.
Selain itu kebutuhan hidup layak sejatinya bukan hanya masalah buruh. Namun juga menjadi permasalahan hampir sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut BPS standar garis kemiskinan di Indonesia adalah Rp. 243.729,-/kapita/bulan atau dengan kurs dollar (1 US$ = Rp. 9.500) sekitar 25,65 US$/kapita/bulan setara dengan 0,85 US$/kapita/hari. Maka setiap orang di Indonesia yang memiliki pendapatan dibawah Rp. 8.124,32/hari (0,85 US$ x Rp. 8771.95/US$) dikatakan hidup dibawah garis kemiskinan. “Nah dengan standart kemiskinan yang dipakai BPS sudah ada 30,02 juta orang di bawah garis kemiskinan maka jika standart KHL diterapkan jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan akan naik 8 kali lipat. Jadi KHL bukan masalah buruh namun masalah besar negeri ini,” jelas Dr Riza. Oleh karenanya jika buruh ‘berhasil’ memperjuangkan hak nya maka sejatinya masih ada jutaan orang yang harus diperjuangkan. Bahkan mereka sejatinya lebih layak diperjuangkan.
Dr Riza menjelaskan bahwa penyebab ini semua karena sistem yang diterapkan di negeri ini adalah kapitalis. Negara tidak memberikan jaminan kesejahteraan bagi rakyatnya. “Dalam sistem Islam, Negara wajib memberikan jaminan kesejahteraan tiap individu per individu bagi tersedianya sandan, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan. Dalam sistem kapitalistik sekarang, itu semua tidak ada?” jelasnya. Oleh karena itu, masih menurut Dr Riza, permasalahn perburuhan bukan hanya permasalahan antara buruh dengan pengusaha namun lebih dominan karena masalah sistemik, yakni abainya negara dalam jaminan kesejahteraan bagi rakyatnya. “Jika permasalahan jaminan kesejahteraan sudah ditanggung oleh pemerintah maka saya yakin persoalan buruh akan selesai,” tukas Dr Riza.
Dialog yang dilaksanakan pada hari Sabtu [8/12/12] di Studio RRI Pro 1 FM Bogor atas kerjasama DPD 2 HTI Kota Bogor dan LPP-RRI Bogor, menghadirkan para pembicara diantaranya, Dr. Riza Rosadi (DPP HTI), Ade Priatna [Pengurus Serikat Pekerja Nasional Kota Bogor], dan Yusuf Dardiri [Anggota DPRD Kota Bogor]. Puluhan tokoh beragam latar belakang mulai dari Pengusaha, Serikat Pekerja, Pengamat Publik dan Budaya, Para Aktivis Kampus, Kaum Ibu hadir dalam acara sarasehan tersebut.
Yusuf Dardiri [DPRD Kota Bogor] mengatakan bahwa kenaikan UMK tahun ini adalah kemenangan buruh, dan berharap agar kesejahteraan buruh semakin meningkat setelah kenaikan UMK tahun ini. “Jika ditanya apakah dengan kenaikan UMK ini bisa menyejahterakan buruh, jelas tidak?” jelasnya.
Dr. Riza Rosadi selanjutnya menambahkan persoalan kesejahteraan dalam buruh bukan persoalan UMK saja, tetapi bagaimana Negara ini memenuhi hajat hidup bagi masyarakat banyak. “Dan kalau saja Sumber Daya Alam (SDA) itu dikelola dengan baik dan benar, bukan diberikan kepada asing, maka niscaya kesejahteraan tidak hanya bagi buruh saja, tapi untuk seluruh masyarakat banyak,” jelasnya. Sistem yang bisa mengurus secara benar SDA adala hanya sistem islam saja. Karena kapitalis justru merampok dan menyerahkan pada asing dan para pemilik modal saja. []Fir
