Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Mediaumat.com. Jakarta. Indonesia Police Watch (IPW) menolak gagasan Nomor Polisi Genap-Ganjil untuk atasi kemacetan yang dilontarkan Gubernur Jakarta Jokowi. “IPW mendesak agar Polda Metro Jaya tidak mendukung gagasan tersebut karena sangat tidak realistis dan merugikan rakyat,” tegas Neta S Pane kepada mediaumat.com, Rabu (12/12) melalui surat elektronik.
Ketua Presidium IPW tersebut memaparkan terjadinya kemacetan parah di Jakarta adalah akibat tidak jelasnya konsep pemerintah dalam mengendalikan jumlah kendaraan bermotor. Bahkan pemerintah cenderung berpihak kepada kepentingan asing dlm menghumbar produksi kendaraan bermotor. Di sisi lain pemerintah tidak peduli dengan keberadaan angkutan umum. “Dalam kondisi ini, pantaskah kemudian rakyat dikorbankan dengan program Jokowi? Ironisnya yang mengorbankan justru gubernur yang dianggap sebagai pro rakyat,” sesalnya.
Sebagai gubernur, lanjut Neta, Jokowi harusnya mengetahui bahwa ketidaknyamanan angkutan umumlah yang membuat warga Jakarta terpaksa mengandalkan kendaraan pribadi. Seharusnya Jokowi tahu bahwa sumber kemacetan bukan hanya karena kepadatan kendaraan pribadi, tapi juga akibat jalanan umum dikuasai parkir liar dan pedagang kaki lima. Di Jakarta, sedikitnya ada 21.500 titik yang dikuasai parkir liar dan pedagang kali lima. Mulai dari Jatinegara, Matraman, Salemba, Cawang, Grogol, Roxi, Blok M, Cengkareng, dll. Selain itu terminal bayangan (tempat angkot ngetem) hampir di lokasi-lokasi strategis di Jakarta juga menjadi biang kemacetan.
“Seharusnya Jokowi membenahi dulu angkutan umum yg sangat tidak memadai. Pelayanan busway saja masih sangat buruk, selain berjubel, di atas jam 21.00 busway tidak berhenti di semua halte.”
Untuk mengatasi kemacetan Jakarta, IPW pun menyarankan Jokowi agar mendesak pemerintah pusat segera mengendalikan produksi otomotif. “Bila perlu melakukan moratorium, sehingga Jakarta tidak menjadi lokasi “pembuangan tumpah ruah” industri otomotif asing yang sekarang ini sudah nyata-nyata membuat kesemrawutan di mana-mana,” pungkasnya.(mediaumat.com, 12/12/2012)
Sistem transportasi yang berpihak kepada seluruh kepentingan rakyat tanpa pandang bulu harus dengan pola pengaturan yang Islami dimana Islam mengatur bahwa jalan adalah milik umum sehingga negara dalam mengaturnya seharusnya lebih berorientasi kepada pelayanan umum, misalnya dengan menambah jumlah sarana transportasi plat kuning dengan fasilitas senyaman dan seaman mungkin, mengurangi sarana transportasi plat hitam apalagi plat merah dengan membatasi jumlahnya, memperlebar ruas jalan, dll.
Juga harus diperhatikan, karena seringnya jalan/trotoar dijadikan sarana untuk mengais rezeki maka pemerintah harusnya juga memperhatikan sektor ekonomi.
Juga tidak kalah penting, karena mereka yang terbiasa melanggar peraturan itu tingkat kesadaran terhadap kehidupan yang tertib itu rendah akibat pendidikan mereka yg rendah maka pemerintah juga harus memperhatikan sistem pendidikan sampai kalangan terdidik menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang lurus (Islam).
Dan tentu untuk memperbaiki itu semua juga terkait dengan bidang-bidang yang lain seperti budaya, sosial, politik, keamanan dan lain-lain….
Sehingga memang harus pebaikan total sich…
Pelan tapi pasti melalui “revolusi”
Wallahu a’lam