Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Pinjaman Dana Moneter Internasional kepada Mesir ditunda hingga bulan depan.
Ahmed El Zend, Kepala Persatuan Hakim Mesir, sebuah badan profesi hakim yang tidak resmi yang memiliki anggota paling banyak di Mesir, mengatakan 90% anggotanya memutuskan untuk tidak mengawasi referendum. Namun, Komisi Tinggi Pemilu, badan peradilan mengawasi referendum, mengatakan ada cukup banyak hakim yang bertugas di luar negeri yang bisa mengawasi pemungutan suara namun bila referendum dilakukan dalam dua tahap, yakni pada tanggal 15 Desember dan 22 Desember.
Untuk mencegah kebuntuan politik, Menteri Pertahanan, Abdel-Fatah el-Sissi, menyerukan “pertemuan dialog nasional” untuk mencoba untuk menemukan konsensus Antara Ikhwanul Muslimin dan kelompok-kelompok oposisi.
Keterlambatan cairnya pinjaman senilai $ 4.8 milyar, yang telah disepakati bulan lalu, terjadi di tengah meningkatnya protes terhadap pemerintah, yang dituduh berperilaku otoriter dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden untuk mencoba memaksakan konstitusi baru.
Pada hari Senin, Presiden Mesir, Mohamed Mursi, mencabut rencana kenaikkan pajak yang direncanakan, yang dilihat sebagai unsur penting untuk cairnya pinjaman.
Kelompok oposisi, sudah marah atas langkah-langkah lain yang diambil oleh Mursi, menyambut pajak yang termasuk pajak minuman beralkohol, rokok dan berbagai barang dan jasa.
Blok utama oposisi, Front Keselamatan Nasional (NSF), memutuskan pada hari Rabu apakah akan memboikot referendum atau tidak kampanye.
Selama periode referendum, tentara diberi kekuasaan yang dimiliki polisi oleh Morsi, yang memungkinkan untuk menangkap warga sipil.
Militer tampil sebagai penjamin keamanan nasional tetapi sejauh ini belum berselera untuk kembali ke peran politik setelah jatuhnya mantan pemimpin Hosni Mubarak negara. (guardian.co.uk,12/12)
