Komnas HAM Sebut Penembakan Teroris Wahidin Rekayasa

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyesalkan ulah Polisi dari Detasemen Khusus Antiteror 88 Mabes Polri yang menembak mati dua terduga teroris jaringan Poso di Masjid Nur Alfiah, RS Wahidin Sudirohusodo, Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Jumat (4/1/2013) sekitar pukul 10.45 wita.

Terjuluk teroris bernama Hasan alias Kholik dan Syamsuddin alias Asmar alias Buswah. Keduanya tewas ditembak Densus saat berada di depan pintu masuk Masjid tersebut.

Wakil Ketua Komnas HAM, Muhammad Nurkhoiron, mengatakan, justru Densus dalam insiden maut itu melanggar undang-undang HAM. Meski, dua orang yang polisi duga sebagai jaringan teroris tersebut masih sebatas dugaan namun aparat sudah main hakim sendiri. Selain itu, kata Nurkhoiron, kejadian cenderung diskenariokan atau rekayasa.

“Giliran Makassar/Sulsel jadi kelinci percobaan Densus 88. Teman-teman pemantau Komnasham menemukan indikasi orang-orang teroris itu adalah “peliharaan” mereka juga. Komnasham sedang kumpulkan bukti bahwa penanganan teroris dengan cara seperti ini itu salah besar. Justeru densus yang melanggar HAM karena orang yang ditembak mati baru dugaan,

Jadi kejadian di Makassar itu ada skenario untuk membuat masyarakat sekitar, terutama kalangan ustad, kalangan pesantren, ulama tersudutkan, apalagi menjelang Pilgub. Proyek polisi soal teroris ini betul-betul melanggar undang-undang HAM dan bahkan melanggar undang-undang kepolisian sendiri. Polri mestinya harus menjelaskan kejadian ini dengan benar, bukan ngaur, belum ada kejelasan siapa jejaring yang polisi maksudkan,” jelas M Nurkhoiron kepada Tribun Timur via telepon selularnya, Sabtu (5/1/2013).

Lebih lanjut, menurut M Nurkhoiron, polisi atau densus 88 perlu dievaluasi. Kalau aparat dibiarkan sewenang-wenang mengeluarkan stigma sekaligus melumpuhkan terjuluk teroris, kata M Nurkhoiron, maka akan semakin mengancam ketentraman dan kedamaian masyarakat Kota Makassar khususnya. (tribunnews.com, 5/1/2013)