Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
HTI Press, Jakarta. Sejumlah pimpinan ormas dan tokoh Islam hadir dalam Workshop Tokoh Terbatas yang diselenggarakan oleh Lajnah Fa’aliyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia (LF DPP HTI). Workshop yang mengambil tema “Masa depan Demokrasi vs Khilafah” itu dimulai pukul 8.30 dan berakhir pukul 13.30 pada Sabtu (26/1) di Hotel Gren Alia Cikini, Jakarta.
Diantara 32 tokoh yang nampak hadir dalam Workshop itu adalah: H.M. Mufti (Ketua Umum SII); Ahmad Syafi’i Mufid (Litbang Departemen Agama, Ketua Forum Islamic Center); Mahmud Yunus (Ketua Umum PITI); Azam Khan (Advokat-ILC); dr. Rizky Adriansyah (Mer-C); Abdul Halim (Ketua DDII); M. Sabil Raun (Al Ittihadiyah); Achmad Michdan (Pembina TPM); Amin Lubis (Ketua PERTI); Abdurrahman Saffara (LAPMAS); H.M. Hasbi Ibrohim (LAKI P.45); Edi Mulyadi (Sekretaris Rumah Perubahan); Mas’ud (Sekjen PPMI); Hidayat (DMI); dan Ahmad Daryoko (Presiden KSPN).
Setelah mengikuti pengantar materi workshop yang disampaikan oleh Ketua DPP HTI, Rohmat S. Labib, para tokoh kemudian menanggapi dan menyampaikan pandangannya. Forum diskusi yang dipandu oleh Ust. Dr. Riza Rosadi itu mengerucut pada pandangan akan pentingnya tokoh umat bersatu dalam penegakan syariah dan Khilafah.
“Banyaknya tokoh dari berbagai lembaga yang hadir ini menunjukkan gagasan penegakkan syariah dan khilafah makin mendapat dukungan tokoh umat. Hal ini juga menunjukkan bahwa HTI diterima oleh berbagai kalangan,” ujar Ahmad Syafi’i Mufid (Litbang Departemen Agama sekaligus Ketua Forum Islamic Center). Sementara, Ketua Umum PITI, Mahmud Yunus, menyampaikan bahwa sudah saatnya Tokoh Umat menyampaikan bahaya demokrasi dan mendorong umat untuk ikut memperjuangkan syariah dan Khilafah. “Jadi soal wajibnya mendakwahkan dan memperjuangkan tegaknya syariah dan Khilafah itu sudah harus disampaikan oleh para tokoh kepada jamaahnya masing-masing,” ungkapnya.
Menanggapi gagasan para tokoh itu, Rohmat S. Labib menegaskan bahwa sudah saatnya kita tinggalkan demokrasi dan tegakkan Khilafah. “Cukup sudah umat ditipu dengan demokrasi selama ini. Sudah saatnya kita tinggalkan Demokrasi dan berjuang bersama demi tegaknya Khilafah,” tegas Labib.
Acara ini juga dihadiri oleh tokoh Muslimah. “Kita sudah lama berusaha mengatasi problem umat namun sampai saat ini tak kunjung selesai. Sudah saatnya kita mengambil Islam sebagai solusinya secara total,” ujar Chairi Inayah (Wanita Sarikat Islam Indonesia). Senada dengan itu, tokoh musimah yang lain pun mendukung penegakan syariah sejak usia dini. “Syariah dan Khilafah harus dikenalkan kepada anak-anak kita sejak usia dini. Termasuk para orang tua mereka,” ungkap A.Chandra Meutia dari BPTKI (PAUD) PP. DMI.
Tokoh Muslimah yang nampak hadir dalam Workshop itu diantaranya adalah: Luthfiah H.R. (PB. Wanita Al Irsyad); Chairi Inayah (Wanita SII), A.Chandra Meutia – BPTKI (PAUD) PP.DMI; Mufidah Said BWZ (PB. Wanita Al Irsyad); Hj. Zanuni (Aisyiyah); Zuriaty (BKMM); dan Hendri Saparini (Pengamat Ekonomi).
Sebagai closing statement, pada kesempatan itu ketua LF DPP HTI Muhammad Rahmat Kurnia bertanya kepada para tokoh, “Apakah syariah itu haq (benar)?” Para tokoh menyambut serentak, “Haq!” Rahmat melanjutkan, “Apakah khilafah itu haq?” Lagi-lagi, seluruh tokoh menjawab dengan mengatakan, “Haq!” Lalu, Rahmat mengutip pandangan syekh Mahmas bin Abdullah bin Muhammad, “Kewajiban seorang Muslim apabila mengetahui kebenaran (haq) adalah mengikutinya dan mengatakannya tanpa rasa takut oleh siapa pun. Sebab, ini bagian dari amar ma’ruf nahi munkar. Siapa saja yang berdiam diri dari mengatakan kebenaran maka ia adalah setan yang bisu”.
Di akhir workshop itu, para tokoh sepakat bahwa demokrasi merupakan sistem kufur yang merusak dan perlu menyampaikan gagasan penegakan syariah dan Khilafah kepada jamaahnya masing-masing.[]W_almaroky
