Gas Mahal dan Langka, DPRD Babel Ngaku Tak Bisa Berbuat

HTI-Press. Pangkalpinang. “Kami sudah berusaha selama ini untuk mencoba mengatasi persoalan langka dan mahalnya gas elpiji tabung dua belas kilogram. Semua pihak terkait seperti Disperindagkop, Pertamina, Agen dan Hiswana Migas sudah kami panggil, tapi lagi-lagi kami tak bisa berbuat banyak. Jangan kira kami tak berbuat, kami sudah rekomendasikan solusi atas persoalan ini tapi tidak jalan, ya mau gimana lagi,” kata Didit Srigusjaya Ketua Komisi II DPRD Bangka Belitung saat dialog dengan delegasi HTI Babel di DPRD Babel, Kamis, 31 Januari 2013.

Lebih jauh dikatakan Didit, apalagi gas tabung 12 kilogram yang tidak ada subsidi, jadi memang sulit dikontrol meskipun memang ada batasan soal harga yakni harus sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET). “Untuk Kota Pangkalpinang dan kabupaten lainnya di kisaran Rp 110 ribu- Rp 112 ribu sekian.”

Didit tak menampik melambungnya harga gas elpiji tabung 12 kg tiga pekan terakhir hingga menembus angka Rp 210 ribu per tabung 12 kg akibat permainan spekulan. Mereka ingin mendapatkan untung dengan mengorbankan kepentingan rakyat.

“Kami tanggal 5 Februari ini akan memanggil Disperindagkop, Pertamina, Agen dan Hiswana Migas. Mereka harus bertanggung jawab, dan kami mendesak aparat terkait untuk menindak tegas siapa saja yang curang,” katanya.

Sementara Siswanto Sekretaris Komisi II menyatakan rasa herannya atas kenaikan harga gas yang tidak wajar. “Saya dari Pulau Belitung, logikanya harusnya Belitung yang naik, ini justru Belitung tak pernah naik, normal saja. Artinya ini ada permainan. Tapi kita juga sulit seharusnya eksekutif dalam hal ini Disperindagkop tidak tutup mata,” katanya.

Delegasi yang terdiri HTI Fakhruddin Halim (Humas HTI Babel); Firman Saladin, Han Syafarian dan Endy Surahman diterima langsung oleh Didit Srigusjaya (Ketua Komisi II), Wakil Ketua Komini II, Siswanto (Seretaris Komisi II/Golkar), Abdullah Ma’ruf (PPP), Yuslih Ihza Mahendra (PBB), Fauzi, Rustam Mattaris (Demokrat).

Sementara Ridwan Thalib dari PKS sesaat sebelum acara dimulai keluar ruangan. “Pak Ridwan tadi izin tidak bisa ikut. Maklum bosnya lagi ada masalah di Jakarta,” kata Didit tersenyum.

Fakhruddin menegaskan bahwa baik DPRD maupun eksekutif sangat lamban dalam mengatasi persoalan ini. “Seharusnya sudah ada langkah antisipatif, sebab sudah berulang kali terjadi. Selain itu seharusnya pihak terkait berani menindak mereka yang menjual gas di atas HET. Ini yang dituduh level pengecer padahal mereka tidak berani menaikkan harga kecuali mereka sudah beli ke sub agen atau agen memang sudah mahal,” katanya bersemangat.

HTI, katanya, menyesalkan atas kejadian ini, rakyat yang sudah ditekan akibat desakan ekonomi semakin tertekan dan ini secara psikologis bisa berdampak buruk.

Sementara Firman Saladin mengatakan kenaikan gas, BBM atau sejenisnya buah dari diterapkan ekonomi neoliberal di Indonesia. “Jadi sampai kapan pun persolan ini akan terus terjadi selama sistem ekonomi kapitalistik diterapkan,” paparnya.

Untuk itu, katanya, semua pihak harus berani untuk mengambil sikap yakni meninggalkan sistem bobrok demokrasi-kapitalisme. “Syariat Islam dan Khilafah solusinya. Sebab, sistem Islam akan mengatur pengelolaan migas untuk kepentingan rakyat bukan segelintir orang,” katanya.[] FH