Resolusi DK PBB Terhadap Program Nuklir Iran

PERNYATAAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA
Nomor: 112/PU/E/03/07, Jakarta, 28 Maret 2007 M

Seluruh anggota Dewan Keamanan PBB, termasuk Indonesia sebagai anggota tidak tetap, beberapa hari lalu secara bulat menyetujui Resolusi PBB nomer 1747 yang intinya menambah sanksi terhadap Iran karena negara tersebut dianggap tidak mematuhi Resolusi nomer 1737 yang dikeluarkan pada 23 Desember 2006. Resolusi 1737 berisi kewajiban Iran untuk menghentikan upaya pengayaan uranium dalam rangka pengembangan nuklir. Dalam jangka waktu 60 hari sejak resolusi itu disahkan Iran harus menghentikan semua kegiatan pengayaan uraniumnya. Tapi Iran menolak kewajiban itu dengan alasan bahwa upaya itu dilakukan untuk kepentingan damai. Sebagai negara penandatangan NPT (Nuclear Non-Proliferation Treaty), Iran merasa berhak untuk mengembangan nuklir asal untuk kepentingan damai.

Secara kasat mata, resolusi itu jelas-jelas sangat tidak adil. Sebagai salah satu negara penandatangan NPT, sesuai ketentuan dalam traktat tersebut, Iran sesungguhnya memiliki hak untuk menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai. Dan itu sudah dilakukan oleh Iran sejak tahun 1950-an, dan itupun atas bantuan AS. Untuk bantuan itu, AS bahkan mendapatkan keuntungan lebih dari 6 milyar US dollar. Mestinya tindakan Iran itu tidak boleh dipersoalkan, apalagi faktanya ada sejumlah negara di Asia seperti India, Pakistan, Korea Utara dan Israel yang bahkan telah mengembangkan senjata nuklir – sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan butir-butir ketentuan dalam NPT yang menyebut bahwa negara yang boleh memiliki senjata nuklir hanya 5 negara, yakni AS, Prancis, Inggris, Rusia dan Cina. Mengapa terhadap Iran yang mengembangkan teknologi nuklir untuk kepentingan damai (persisnya untuk penyediaan pasokan listrik 6000 MW yang amat diperlukan untuk pengembangan industrialisasi Iran) sanksi dijatuhkan, sementara terhadap sejumlah negara, khususnya Israel yang telah memiliki lebih dari 200 hulu ledak nuklir, dibiarkan saja? Nyata sekali bahwa dengan Resolusi 1747 itu, DK PBB telah bertindak tidak adil. Dan celakanya Indonesia justru mendukung ketidakadilan itu.

Berkenaan dengan soal ini, Hizbut Tahrir Indonesia menyatakan:

1. Mengutuk Resolusi DK PBB Nomer 1747 itu sebagai resolusi yang tidak adil dan amat menindas. Ini menjadi bukti kesekian kali sikap hipokrisi dan standard ganda negara-negara Barat terhadap dunia Islam yang semata dilakukan untuk melanggengkan dominasi Barat dan menutup ruang sama sekali bagi kemajuan dan kebangkitan dunia Islam.
2. Menyesalkan keputusan pemerintah Indonesia yang mendukung Resolusi DK PBB Nomer 1747. Dengan dukungan itu, Indonesia secara telanjang telah terlibat dalam konspirasi yang menciptakan ketidakadilan dunia serta penindasan terhadap negeri-negeri muslim. Indonesia telah bertindak seolah bukan bagian dari dunia Islam dan lebih mau tunduk kepada kemauan negara-negara Barat meski untuk itu harus memukul saudaranya sendiri. Ini jelas sekali bertentangan dengan prinsip persaudaraan dan solidaritas Islam yang selama ini terus digalang di tengah-tengah umat Islam.
3. Menyerukan kepada umat Islam untuk secara serius mempersoalkan keputusan ini dan mempertanyakan legitimasi moral presiden sebagai pemimpin dari sebuah negeri Muslim yang secara telak telah tidak menampakkan diri sebagai seorang pemimpin yang memiliki integritas terhadap prinsip-prinsip ajaran Islam dalam berhadapan dengan dominasi negara-negara Barat imperialis.

Jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia

Muhammad Ismail Yusanto
Hp: 0811119796 Email: Ismaily@telkom.net

KANTOR JURU BICARA HIZBUT TAHRIR INDONESIA
Gedung Anakida Lantai 4
Jl. Prof. Soepomo Nomer 27, Jakarta Selatan 12790
Telp / Fax : (62-21) 8353253 Fax. (62-21) 8353254
Websiite : http://www.al-islam.or.id/www.hizbut-tahrir.or.id
Email : info@al-islam.or.id