Demokrasi, Tak Bisa Diharapkan

HTI press. Bandung- Pesimisme terhadap perubahan pasca Pilgub Jawa Barat yang akan segera digelar pada (24/2) mengemuka dalam acara Islamic Intellectual Meeting (IIM), yang diselenggarakan oleh LKM (Lanah Khusus Mahasiswa) HTI Bandung Raya di Auditorium Miracle kampus UNIKOM Kota Bandung, Ahad (10/2). Acara ini mengangkat tema “Euforia Pesta Demokrasi ala Pilgub Jabar; Kemana Seharusnya Mahasiswa Berpihak?”

Acara yang berlangsung mulai sekitar pukul 08.30 hingga 12.00 ini dihadiri Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Bandung, diantaranya UPI, UNPAD, ITB, UIN, PIKSI Ganesha, STFB, Ma’had al-Imarat dll. Hadir sebagai Narasumber, Dr.Arim Nasim (perwakilan tokoh intelektual, pengamat politik-ekonomi UPI/DPP HTI), Imaduddin Al Faruq (Pimred Media Pembebasan) dan Ipank Fatin Abdullah (LKM HTI Bandung raya).

Dalam paparannya, DR.Arim menyatakan bahwa Pemilu dalam Sistem Demokrasi tak akan bisa memberikan hasil yang baik. Hal itu dikarenakan Sistem Demokrasi meniscayakan keterlibatan para pemilik modal alias Kapitalis. Biaya politik yang mahal dalam sistem Demokrasi pasti mendorong para Kapitalis terlibat menggelontorkan dana bagi para calon pemimpin yang hendak meraih kekuasaan.
Campur tangan kapitalis ini, menurutnya, adalah pemicu bagi lahirnya para penguasa yang tidak pro-rakyat, “Sulit diharapkan calon pemimpin yang memenangi pemilu akan memihak pada rakyat. Karena bila mereka telah memperoleh kekuasaan, mereka kelak akan lebih memprioritaskan kebijakan untuk kepentingan para Kapitalis yang telah mendanai mereka ketimbang rakyatnya sendiri”

Lebih lanjut beliau menambahkan, sistem Demokrasi yang diklaim mengedapankan suara mayoritas rakyat, pada faktanya justru menenggelamkan peran dan kepentingan rakyat. “Dalam Demokrasi, kekuasaan rakyat hanya terbatas memilih pemimpin saja dalam pemilu, tak lebih dari itu. Titik. Rakyat yang mayoritas tidak dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan”

Menariknya di acara yang berkolaborasi dengan LDK UMMI UNIKOM ini dihadiri oleh mahasiswa yang berasal dari Senegal. Beliau memaparkan keburukan sistem demokrasi di Senegal yang ternyata tidak jauh beda dengan di Indonesia. “Pada akhirnya, yang mengendalikan pemerintahan adalah orang-orang yang memiliki modal.” Ujar mahasiswa al-Imarat itu.

Kemana Mahasiswa Berpihak?

Imaduddin al Faruq menuturkan, kendati Demokrasi tak bisa diharapkan, bukan berarti mahasiswa layak untuk diam dan tidak memiliki sikap yang jelas, “Mahasiswa harus tetap memiliki sikap Politik.” Baginya, sikap politik tak mesti terlibat pemilu belaka, sikap politik juga bisa diwujudkan dengan memberikan pencerdasan langsung ke tengah masyarakat tentang upaya memperbaiki keadaan.

Kemudian Ipank Fatin Abdullah menambahkan, bahwa aktivitas pencerdasan tersebut harus diarahkan pada aktivitas yang teararah. Maksudnya dengan memahamkan masyarakat akan kerusakan yang ditimbulkan sistem Demokrasi, serta memberikan pemahaman tentang sistem politik alternatif yang benar dan mampu menjadi solusi. Sistem Politik tersebut tentunya adalah yang ditetapkan oleh Dzat Maha Benar, Allah SWT, yakni sistem Khilafah.
”Mahasiswa harus berjuang secara serius. Melakukan pertarungan pemikiran. Menjelaskan bahwa Demokrasi adalah biang kerusakan, dan Islam adalah solusi”, ujarnya. Ipank kemudian mengatakan pada peserta yang berjumlah sekitar 200 orang itu, bahwa LKM HTI adalah salah satu wadah dalam mewujudkan perjuangan tersebut. [FA]

Ketua Lajnah Maslahiyah DPP HTI, Arim Nasim