Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
HTI Press. Sabtu, 16 Februari 2013, Lajnah Fa’aliyah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) kembali menyelenggarakan Workshop Tokoh Terbatas Nasional. Workshop ini merupakan workshop nasional ketiga di tahun 2013 dengan peserta yang berbeda. Hadir dalam acara tersebut 20 orang dari berbagai organisasi.
Rohmat S. Labib dalam pemaparan materi menjelaskan bahwa Indonesia pernah mendapatkan democracy award. Tapi, lanjutnya, apakah setelah diterapkan demokrasi Indonesia menjadi lebih baik? Tidak. Kemiskinan tetap besar, korupsi terus menggila hingga 34,4 triliun dalam periode 2004-2012, dekadensi moral meningkat, uang rakyat dihambur-hamburkan. Sekedar contoh, untuk pilkada (495 kabupaten/kota) saja butuh Rp 21,12 triliun. Uang untuk pembuatan satu Rancangan Undang-Undang (RUU) butuh 12 Milyar pada tahun 2013. Padahal potret anggota DPR dari kehadiran rapat saja minim. Biaya pembuatan UU yang mahal tersebut justru melahirkan UU yang berpihak kepada asing penjajah.
Ketua DPP HTI ini pun menjelaskan berbagai fakta dan dalil hingga menyimpulkan, “Demokrasi merupakan sistem kufur yang merusak. Harus diganti. Penggantinya adalah khilafah”.
Workshop yang dimoderatori oleh Dr. Riza Rosadi ini mendapat sambutan yang antusias dari peserta. Ahmad Michdan (TPM) menyatakan sepakat demokrasi itu rusak dan solusinya adalah khilafah. Musuh besar khilafah adalah AS. Saat ini Korea Utara berani melawan AS. Saking semangatnya beliau pun menyarankan, “HTI membuka cabang di Korea Utara”.
H. Azhar (Korps Muballigh Jakarta) menyampaikan, “Demokrasi bertentangan dengan Islam, penyakit demokrasi mulai dari kepala hingga kaki, karenanya harus dirombak semuanya.”
Adang Hermansyah (Garis) melihat bahwa demokrasi berbahaya, “Demokrasi membiarkan kemaksiatan, ini berbahaya bagi anak dan cucu serta istri kita. Perlu penegakkan khilafah”.
Dengan penuh semangat, Mukhlis Abdullah (Muhammadiyah) menyampaikan, “Islam merupakan rahmatan lil ‘alamin sekaligus ancaman global bagi Barat. Pada penjajahan syariat Islam tidak dipermasalahkan, baru saat awal kemerdekaan syariat Islam dipersoalkan. Mengandalkan DPR untuk menerapkan syariah adalah mimpi.” Beliau melanjutkan harapannya, “HTI ada dari Sabang sampai Merauke. HTI perlu menyampaikan syariah dan khilafah dengan bahasa mereka sehingga mereka bia mendukung HTI”.
Sementara, Dr. Musjby (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia) memberikan apresiasinya, “HTI adalah satu-satunya lembaga Islam yang bisa dipercaya di dunia, karena HTI belum terlihat cacatnya dan HTI benar-benar membawa panji syariah”.
Nampak hadir Eggi Sudjana (Suara Independen Rakyat Indonesia/SIRI), Ahmad Michdan (Tim Pengacara Muslim/TPM), Haris Damrah dan Azhar (Korps Mubaligh Jakarta/KMJ), Mukhlis Abdullah (Muhammadiyah), Adang Nurmansyah (Gerakan Reformis Islam/Garis), Musy’abi (International Muslim Brother), Amin Lubis (Persatuan Tarbiyah Islamiyah/Perti), Ahmad Zaki (PB PII), Yusuf K (KB PII Jakarta), Tri G (Laskar Empati Pembela Bangsa/Lepas), Mufti (PP Perti, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia), dsb.[]
