Obama Punya Wewenang Gunakan Drone Untuk Membunuh Warga Amerika di Wilayahnya

Presiden Barack Obama memiliki kewenangan untuk menggunakan serangan pesawat tak berawak untuk membunuh warga AS di dalam negeri Amerika, kata Jaksa Agung AS.

—————-

Eric Holder menyatakan bahwa penggunaan kekuatan militer mematikan terhadap orang Amerika di negara asalnya akan menjadi legal dan dibenarkan dalam “keadaan luar biasa” yang sebanding dengan serangan teroris 11 September.

“Presiden bisa punya pilihan selain untuk memerintahkan militer untuk menggunakan kekuatan jika diperlukan untuk melindungi tanah air,” kata Holder.

Pernyataannya itu digambarkan sebagai “lebih dari menakutkan” oleh Senator Rand Paul, seorang Republikan dari Kentucky, yang menuntut mengetahui posisi pemerintahan Obama mengenai masalah tersebut.

“Ini merupakan penghinaan hak konstitusional yang dimiliki semua orang Amerika,” kata Paul, yang menjadi motor gerakan anti pemerintah Tea Party, yang diperkirakan akan mencalonkan diri sebagai calon presiden AS pada tahun 2016.

Holder menulis kepada Paul setelah senator itu mengancam untuk memblokir pengangkatan John Brennan sebagai direktur CIA kecuali jika dia menerima jawaban atas serangkaian pertanyaan tentang kegiatan-kegiatannya.

Paul Rabu malam ikut dalam sidang Senat untuk berusaha melakukan taktik menunda pemungutan suara untuk meminta persetujuan Brennan sebagai direktur CIA. “Saya tidak akan dapat berbicara selamanya, namun saya akan berbicara selama yang saya bisa,” katanya.

Obama telah menuai kritik tajam karena kerahasiaan seputar perpanjangan kampanye “pembunuhan yang ditargetkan” terhadap para tersangka teroris Al-Qaeda dengan menggunakan serangan rudal oleh pesawat tak berawak.

Kampanye rahasia itu diperkirakan telah menewaskan 4.700 orang di Pakistan, Yaman dan Somalia. Seperempat dari para korban diperkirakan adalah penduduk sipil dan telah mendorong kemarahan di kalangan pegiat HAM.

Menurut penelitian oleh Biro Jurnalisme Investigatif, serangan pesawat tanpa awak itu telah menewaskan antara 474 hingga 881 warga sipil – termasuk 176 anak-anak – di Pakistan antara tahun 2004 hingga tahun lalu.

Kritik di AS difokuskan pada implikasi bagi para tersangka teroris yang juga adalah warga negara AS, setelah Anwar al-Awlaki, seorang ulama radikal yang lahir dan mendapat pendidikan di AS, tewas di Yaman pada tahun 2011.

Pemerintah mengklaim memiliki kewenangan hukum untuk membunuh warga Amerika dengan ketentuan bahwa mereka adalah para operator senior al-Qaeda yang memberikan ancaman nyata dan akan menjadi “tidak layak” untuk menangkap mereka.

Pembenaran ini muncul pada bulan lalu dalam sebuah memo yang bocor dari departemen Kehakiman. Pada minggu ini, Obama sepakat untuk memberikan Kongres memo hukum yang rahasia yang menargetkan orang Amerika sendiri.

Para pegiat kebebasan sipil menuduh presiden dan para pembantunya memberikan diri mereka kekuatan untuk menolak hak konstitusional warga Amerika tanpa adanya pengawasan dari Kongres atau lembaga peradilan lain.

Holder mengatakan “mungkin, saya kira, untuk membayangkan suatu keadaan yang luar biasa di mana diperlukan dan ada kelayakan sesuai konstitusi dan hukum yang berlaku di Amerika Serikat bahwa presiden bisa memerintahkan militer menggunakan kekuatan mematikan di dalam wilayah Amerika Serikat , “tulisnya.

Senator Chuck Grassley, seorang Republikan dari Iowa, mengatakan kepadanya bahwa referensi “keadaan luar biasa” adalah seperti Peristiwa 11 September atau pemboman Pearl Harbour tahun 1931 yang “sangat berkaitan”.
Daphne Eviatar, penasihat senior pada Human Rights First, mengatakan: “Sulit untuk melihat bagaimana pihak berwenang berada dalam posisi untuk bisa menangkap seseorang namun malah melakukan pembunuhan terhadap mereka.”

“Pemerintah harus menerbitkan semua memo hukum mengenai informasi pembunuhan yang ditargetkan. Informasi rahasia bisa diedit jika perlu. Tidak ada alasan untuk membenarkan pendapat hukum yang membenarkan program-program yang dilakukan AS terus dalam kerahasiaan.” (rz/telegraph.co.uk, 6/3)