Kunjungan HTI Sulsel ke Ponpes IMMIM: dari RUU Ormas Hingga Khilafah

HTI Press, Makassar– Melanjutkan roadshow HTI Sulsel beberapa pekan ini, Dirwan Abd. Jalil beserta rombongan berkesempatan mengunjungi pesantren IMMIM Makassar yang berlokasi di jalan Perintis Kemerdekaan. Ajang silaturahmi ini di sambut baik oleh Direktur IMMIM, bapak Dr. M. Taufan B, SH, MH.

“sesungguhnya ada kesamaan antara kami dengan HT, yakni sama-sama menolak kapitalisme, liberalisme dan mendorong penerapan ekonomi Syariah.” Ujarnya.

Setidaknya ada tiga poin yang di utarakan Ust. Dirwan dalam kunjungan HTI kali ini. Pertama, terkait draft penolakan rancangan Undang-undang Ormas sekaligus Pernyataan sikap HTI. Kedua, ajakan untuk menghadiri acara Muzakarah Ulama dan Asatidz yang dilaksanakan oleh Forum Ulama dan asatidz Sulsel. Hal ini sebagai bentuk keseriusan umat islam dalam rangka menolak RUU Ormas. Ketiga, adanya agenda Muktamar Khilafah bulan mei nanti.

Dirwan menjelaskan, fokus penyelenggaraan Muktamar Khilafah ini lebih kepada aspek politik yaitu memperkenalkan khilafah dan sistem politik islam lebih jauh. Dimana esensinya adalah persatuan umat islam dan keterikatan mereka pada Allah swt dalam segala dimensi. Hal ini juga sebagai bentuk upaya memberi sokongan kepada perjuangan kaum muslimin Suriah yang telah bergulir hampir dua tahun lamanya.

Bagi dirwan, apa yang terjadi di suriah sangat berbeda dengan suasana Arab Spring negara timur tengah lainnya, sebab kaum muslimin di sana menghendaki terjadinya pergantian sistem ke sistem islam, tidak sekedar pergantian rezim. Apa yang disebutkan dirwan juga di benarkan oleh jajaran pengurus IMMIM yang hadir menerima kunjungan delegasi HTI Sulsel. Mereka sepakat, mesti ada kepemimpinan di dalam tubuh umat yang besar ini.

diskusi semakin hangat ketika Ust. Dirwan menyoroti kondisi Indonesia dimana kerap terjadi mark up anggaran dan jual beli undang-undang. Mendengar itu, direktur IMMIM pun menimpali bahwa sekitar 167 Undang-Undang merupakan orderan asing. Pengurus lainnya tak kalah komentar, salah satu dari mereka mengatakan roda parpol yang berjalan sangat bergantung pada dana parpol dan itu tidak lain berasal dari anggota partai. Ujung-ujungnya terjadilah korupsi.

Sekelumit keresahan anak bangsa memang tidak bisa di tampik. Fakta nyata kebobrokan pun telah terang benderang. Mungkin ini yang membuat Humas IMMIM mengatakan,

“sebenarnya demokrasi ini yang tidak cocok. Mending punya nya HTI.” []