Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
TajukRiau Pekanbaru, Pimpinan Pondok Pesantren Islam Al Muslimun Pelalawan Riau KH Usman Dalimunthe mengungkapkan bahwa kembali Asas Tunggal itu tidak diperlukan karena kita sudah punya bhinneka tunggal ika, pola pikir seperti ini adalah pola pikir yang phobia terhadap islam, seharusnya DPR tidak seperti itu karena islam itu damai dan tidak memaksakan, kenapa kemudian RUU Ormas ini memaksakan setiap ormas berasas tunggal pancasila, jadi kalau seandainya ada muslim yg mendukung RUU Ormas ini maka seharunya dia harus belajar aqidah islam lagi, ujarnya..
Sementara di tempat terpisah Dr. Ardiansyah, SH, MA, MH Dosen Universitas Lancang Kuning dan pakar hukum tata negara riau, DPR harus mendengar suara masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membangun negeri ini. Pemerintah perlu memfasilitasi dan mendukung berkembangnya organisasi masyarakat. DPR, Pemerintah dan organisasi masyarakat perlu saling memahami dan menghormati berbagai perbedaan pandangan. Untuk itu, RUU Ormas harus memenuhi syarat filosofis, yuridis, dan sosiologis, sehingga pengaturan ormas bersesuaian dengan prinsip kebebasan berserikat. Setiap rancangan undang-undang harus sesuai dengan UUD 1945 dan berbagai undang-undang agar pasal-pasal yang terdapat di dalam undang-undang tidak kontradiktif. RUU Ormas hanya akan membangkitkan trauma masyarakat terhadap otoritarianisme gaya Orde Baru. Hal ini jelas merupakan kemunduran besar bagi kehidupan bernegara. Jelasnya (apri)
