Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Penuntutan terhadap 29 Muslim yang memimpin demonstrasi dan yang lainnya yang didakwa dengan UU anti-terorismeEthiopia menimbulkan keprihatinan yang serius atas persidangan yang adil di Ethiopia. Sidang dijadwalkan untuk dianjutkan di Addis Ababa pada tanggal 2 April 2013, setelah ditunda selama 40 hari.
Kasus ini telah menjadi masalah besar atas proses hukum. Sebagian terdakwa diduga telah dianiaya dalam tahanan sebelum persidangan. Pemerintah telah memberikan para terdakwa akses terbatas kepa para penasehat hukum dan telah mengambil tindakan yang merusak asas praduga tak bersalah atas mereka. Sejak tanggal 22 Januari, Pengadilan Tinggi telah menutup sidang untuk umum, termasuk untuk media, para diplomat, dan para anggota keluarga terdakwa.
“Tampaknya tidak ada batas bagi pemerintah Ethiopia untuk menggunakan UU Anti-terorisme dan pengadilan yang tidak adil untuk menghentikan protes damai,” kata Leslie Lefkow, Wakil Direktur Afrika. “Perlakuan pemerintah atas para pemimpin Muslim telah menunjukkan pertanda dari penuntutan bermotif politik.”
Para terdakwa termasuk para pemimpin Muslim dan para aktivis lainnya yang ditangkap dan ditahan pada Juli 2012 setelah terjadi protes masyarakat selama enam bulan di Addis Ababa dan kota-kota lain oleh anggota komunitas Muslim Ethiopia karena adanya dugaan campur tangan pemerintah dalam urusan agama. Yang lainnya yang diadili termasuk Yusuf getachew, mantan editor majalah Islam Yemuslimoch Guday yang telah dilarang, dan dua lembaga swadaya masyarakat Muslim lainnya yang diduga dikelola oleh ketiga terdakwa. Solomon Kebede ditangkap dan ditahan di bawah undang-undang anti-terorisme.
Menurut angka resmi, kaum Muslim adalah sekitar 30 persen dari jumlah penduduk Ethiopia. Gerakan protes dimulai setelah pemerintah bersikeras bahwa Dewan Agung Urusan Islam harus menerima anggota dari sekte Islam yang dikenal sebagai al Ahbash yang mencoba untuk memaksakan ajarannya pada komunitas Muslim. Pemerintah juga berusaha mempengaruhi beroperasinya Masjid Awalia di Addis Ababa.
Pada Januari 2012 anggota komunitas Muslim membentuk sebuah komite untuk mewakili mereka dalam diskusi dengan pemerintah. Sembilan dari 17 anggota komite ini adalah di antara mereka yang diadili yakni: Abubekar Ahmed, Ahmedin Jebel, Ahmed Mustafa, Kamil Shemsu, Jemal Yassin, Yassin Nuru, Sheikh Sultan Aman, Sheikh Mekete Mühe, dan Sheikh Tahir Abdulkadir. Mereka ditangkap saat pasukan keamanan Ethiopia mulai menumpas gerakan protes besar protes di masjid Awalia dan Anwar di Addis Ababa dan protes di kota-kota lainnya, dengan menangkap dan menyerang ratusan demonstran. Meskipun pemerintah belum merilis angka, sumber yang kredibel mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa sebanyak 1.000 orang ditangkap pada bulan Juli saja.
Para wartawan yang mencoba untuk memberitakan atau melaporkan protes itu juga ditahan atau diintimidasi. Meskipun adanya penangkapan itu, protes setiap minggu terus terjadi di seluruh negeri.
Seperti dalam persidangan kasus-kasus terorisme sebelumnya di Ethiopia atas para wartawan dan para pemimpin oposisi, sidang saat ini juga telah dirusak oleh adanya pelanggaran dalam proses persidangan. Para terdakwa dibatasi aksesnya ke pengacara dan kepada para kerabatnya, dan sejumlah terdakwa pada awalnya ditahan selama hampir dua bulan tanpa diberikan akses ke para penasihat hukum mereka.
Para pengacara terdakwa berulang kali telah mengeluh kepada pengadilan tentang perlakukan terhadap klien mereka, dan menuduh bahwa anggota komite Muslim dan Getachew dianiaya selama proses penahanan pra-sidang di Kepolisian Departemen Investigasi Kriminal Federal, yang dikenal sebagai penjara Maekelawi, di Addis Ababa , dan terkenal karena penyiksaan. Keluhan itu tampaknya tidak diselidiki. Kedua pengadilan itu adalah contoh pertama sementara pengadilan tinggi telah mengaku tidak memiliki yurisdiksi atas hal ini.
Para terdakwa semuanya dituntut atas “aksi teroris” mereka di bawah Pasal 3 tahun 2009 UU Anti-Terorisme Ethiopia, yang merencanakan dan melakukan persekongkolan untuk melakukan tindakan teroris menurut pasal 4. Deskripsi dakwaan dalam lembar pengisian pertama tidak mengandung unsur-unsur dasar atas kejahatan yang diduga telah dilakukan para terdakwa.
Human Rights Watch, organisasi HAM lainnya, dan Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB telah berulang kali menyuarakan keprihatinan mereka tentang ketentuan yang terlalu luas dari UU Anti-Terorisme itu, yang telah digunakan untuk mengkriminalisasi kebebasan berekspresi yang sah dan perbedaan pendapat dengan damai. Tiga puluh empat orang, termasuk sebelas wartawan dan empat pendukung oposisi lainnya, yang diketahui telah dihukum berdasarkan UU itu antara tahun 2011 hingga pertengahan 2012 dalam persidangan yang tampaknya bermotif politik.
Pemerintah juga telah merusak anggapan asumsi bahwa para terdakwa tidak bersalah dengan menyiarkan materi yang memanas-manasi situasi dan menuduhh mereka di televisi negara. Pada bulan Februari, TV Ethiopia Television (ETV) milik pemerintah menyiarkan sebuah program yang disebut “Jihadawi Harakat” (“Perang Jihad”) yang mencakup rekaman atas setidaknya lima terdakwa yang difilmkan dalam penahanan pra-sidang, termasuk para anggota komite Muslim Kamil Shemsu, Ahmed Mustafa , Abubekar Ahmed, dan Yassin Nuru, dan aktivis Turki Nuru. Dalam program itu, gerakan protes Muslim di Ethiopia disamakan dengan kelompok-kelompok ekstremis Islam bersenjata seperti militan al-Shabaab Somalia, dan menjatuhkan tuduhan kepada para pemimpin Muslim dalam protes itu sebagai para teroris. Pengadilan Tinggi mengeluarkan putusan yang melarang siaran itu tetapi ETV mengabaikan perintah pengadilan.
Siaran ETV adalah yang terbaru dalam serangkaian program televisi – dimana banyak dari siaran itu yang diproduksi oleh pemerintah dari Kementerian Komunikasi yang bekerja sama dengan polisi atau jasa keamanan-dan mencoba untuk mengotori para terdakwa dalam pengadilan terorisme. Pada bulan November 2011, ETV menyiarkan “Akeldama” (“Negeri Yang Penuh Darah”) selama persidangan terorisme 24 orang, termasuk para anggota terkemuka dari oposisi politik dan para wartawan. Program ini, yang termasuk didalamnya sebagian terdakwa dalam penahanan pra-sidang, yang berada di bawah tekanan, menjelaskan dugaan keterlibatan para terdakwa dalam “plot teroris.”
Dua wartawan Swedia adalah menjadi subjek lain yang serupa pada tahun 2011 setelah mereka ditangkap di wilayah Somalia timur Ethiopia. Mereka dikenakan eksekusi palsu selama pembuatan film.
“Pengadilan yang tidak adil terhadap aktivis pemrotes Muslim ini diperparah oleh program TV pemerintah bahwa orang-orang membenci mereka karena mereka adalah ‘teroris’ dan mengancam menimbulkan kecurigaan kepada semua Muslim dan protes mereka yang terus-menerus dilakukan,” kata Lefkow. “Pemerintah Ethiopia menuntut orang-orang yang hanya berusaha melindungi hak-hak mereka bagi kebebasan beragama dan kebebasan berbicara.”
Pemerintah juga terus menggunakan undang-undang anti-terorisme untuk membungkam media.
Kebede, penerus Getachew pada Yemuslimoch Guday, telah ditahan selama lebih dari dua bulan dalam penahanan pra-sidang tanpa dikenakan tuduhan apapun. Heis ditahan di penjara Maekelawi, tanpa diberi akses kepada penasihat hukumnya, yang mempertinggi kekhawatiran tentang perlakuan dan keselamatannya.
Tanggal 15 Maret adalah contoh pengadilan pertama yang memberikan polisi tambahan 28 hari untuk penyelidikan lebih lanjut dalam kasus Kebede itu. UU Anti-Terorisme memungkinkan penahanan pra-sidang hingga empat bulan tanpa adanya tuduhan, yang merupakan salah satu masa penahanan terpanjang dalam undang-undang anti-terorisme di seluruh dunia, yang melanggar kewajiban hukum internasional Ethiopia. Di bawah konstitusi Ethiopia, para tahanan harus dikenakan tuduhan atau dikeluarkan dalam waktu 48 jam.
“Daripada memenjarakan para pemrotes dan wartawan yang kritis, pemerintah seharusnya mengubah undang-undang anti-terorisme itu dan menghentikan pengadilan yang bermotif politik,” kata Lefkow. “Pemerintah seharusnya menjangkau komunitas Muslim dan mendiskusikan keluhan-keluhan mereka daripada membungkam suara-suara dan para pemimpin mereka.” (rz/ Reuters ,Kamis, 4 April, 2013 )
