Tokoh Politik Jabar Nyatakan Dukungan terhadap Khilafah

HTI Press, Bandung. Para Tokoh Jawa Barat mendapatkan penghormatan untuk menghadiri acara Diskusi Politik Tokoh Jawa barat yang diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir DPD I Jawa Barat ber tempat di jalan Surapati no 53 Rumah Makan Sindang Reret Sabtu (13/04). Acara diskusi politik ini bersifat terbatas dihadiri kurang dari 30 tokoh Jawa Barat tema yang diangkat oleh HTI DPD I Jawa Barat adalah “Demokrasi VS Khilafah”.

Dalam penyampaiannya Farid Wajdi (DPP HTI) menjelaskan perbandingan mengenai konsep demokrasi dengan khilafah “Demokrasi merupakan sebuah tatanan ideologi yang memadukan nilai-nilai kebebasan individu dan kelompok serta lebih mementingkan suara terbanyak, berbeda dengan islam bahwa islam sebagai way of life yang terdiri dari konsep dan metode yang harus di jalankan yaitu khilafah yang menyelesaikan segala problem solving.” Ungkapnya. Beliau mempertegas mengenai pilar-pilar khilafah “ada beberapa pilar dasar khilafah diantaranya adalah kedaulatan ada di tangan syara’, kekuasaan ada di tangan umat, mengangkat khalifah merupakan kewajiban bagi kaum muslim, serta hanya khalifah yang akan melegalisasi hukum” tambahnya.

Acara yang bersifat interaktif dan dialogis ini diperkuat dengan gagasan para tokoh Jawa Barat Drs H. Hadiyanto (ketua DDII Jabar) menambahkan “harus adanya kesinambungan antara tokoh dan umat bersama Hizbut Tahrir dalam memperjuangkan khilafah serta bersama-sama untuk mendakwahkan islam kepada umat, serta masyarakat Jawa Barat harus mendukung mengenai dakwah syariah dan khilafah” sebutnya. Hadir pula Bapak H Agung S. Soetrisno (ketua KADIN jabar) yang juga mencurahkan pendapatnya mengenai fakta ekonomi yang berkembang saat ini di Indonesia “ekonomi Indonesia yang berkembang saat ini adalah ekonomi kapitalis dimana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin, menunjukkan Indonesia harus segera berbenah dan berpaling dari sistem demokrasi” jelasnya. Dalam pandangan militer Kol (Purn) Herman Ibrahim yang juga hadir sedikit memberikan tanggapannya “tidak ada perjuangan tanpa provokasi, maka dibutuhkan hal yang lebih mengenai provokasi dalam perjuangan penerapan syariah islam dan penegakan khilafah islam” tambahnya.

Dalam diskusi tokoh politik ini para peserta menyatakan kesepakatannya bahwa tidak layak menyandingkan sistem demokrasi dengan sistem khilafah yang berasal dari wahyu sebagaimana yang diungkapkan oleh Prof. DR. M Najdib (Ketua ICMI Jabar) “seharusnya demokrasi sudah tidak kita bicarakan lagi, karena sudah terlihat bobroknya. Fokus kita sekarang adalah bagaimana menyegerakan penegakan khilafah dan menyampaikannya ke tengah-tengah umat bahwa wajibnya khilafah bagi seluruh kaum muslim” tegasnya.

Agenda diskusi politik Jawa Barat ini dihadiri beberapa tokoh di antaranya: Prof DR. Anas Subarnas (Guru Besar UNPAD), Dr (HC) Mursalin Dahlan, dr. Norman Heriyadi Sp. F, KH. Husein Haikal (Syarikat Islam), KH A Kamaludin M, Ag (Tokoh Pendidikan) KH A. Ridwan (PW PERSIS), Drs, Yaya Rusmana MA (Mathlalu Anwar), Suryana M, Si, Ir, Sarwanto dan Aceng Muhamad Bachri. []Owie