Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
HTI Press, Bandung. Menanggapi rencana Pemerintah yang pada awal Mei akan menaikan harga BBM, ratusan massa dari Hizbut Tahrir Indonesia DPD Jawa Barat melakukan Aksi Damai sebagai bentuk penolakannya terhadap rencana tersebut di depan Gedung Sate, Kota Bandung, pada Kamis (25/4).
Dalam Pernyataannya, Humas HTI Jabar, Luthfi Afandi menyatakan bahwa kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dipastikan akan menambah beban hidup rakyat. Padahal sudah diketahui, bahwa tanpa kebijakan tersebut, hari ini rakyat pun sudah hidup menderita. “Kenaikan harga BBM, pasti akan diikuti juga dengan kenaikan harga kebutuhan kebutuhan lainnya. Walhasil, rakyat pasti akan menanggung beban paling besar atas kebijakan ini”
Ia pun mempertanyakan alasan pemerintah yang menganggap bahwa Subsidi BBM merupakan beban bagi APBN yang bila tak segera dikurangi jumlahnya akan membuat APBN menjadi tidak sehat.” Jika Subsidi BBM dianggap membebani APBN, mengapa anggaran untuk bayar bunga dan cicilan pokok utang yang totalnya sebesar 171.7 Triliun tak pernah dipersoalkan? ”
Bahkan menurut Arim Nasim, dari DPP HTI, tanpa pengurangan subsidi BBM pun APBN Indonesia sebenarnya sudah tidak sehat. Adapun yang menjadi sebab tidak sehatnya adalah Logika Kapitalistik yang digunakan Pemerintah dalam mengelola APBN. ”Dalam logika Kapitalistik, pendapatan Negara akan dipusatkan pada penerimaan pajak yang bersumber dari rakyat. Sementara Sumber Daya Alam yang memiliki potensi besar untuk dijadikan pemasukan Negara justru dijual pada pihak Kapitalis atau Swasta, baik lokal maupun asing”
Logika tersebut menurutnya akan terus membuat posisi rakyat menderita. “Hari ini, hampir 84% Sumber daya Migas Indonesia dimiliki para Kapitalis. Para Kapitalis yang mayoritasnya Asing dapat menikmatinya dengan mudah. Sementara rakyat justru terus dipaksa membayar mahal untuk membelinya”
Oleh karena itu, Arim yang juga merupakan Pengamat Ekonomi UPI ini menyatakan, bahwa satu satunya cara untuk menyelesaikan kemelut BBM ini adalah dengan mengusir para Kapitalis dan Ideologi yang dibawanya.”Kita harus mengusir dan mengganti Sistem Kapitalis”
Sebagai gantinya, Beliau menambahkan, Negara wajib menegakkan Sistem Islam. Karena menurutnya, Islam punya mekanisme yang tepat dalam hal pengelolaan Migas, termasuk di dalamnya pengelolaan BBM. “Dalam Islam, Sumber Daya Alam seperti Migas adalah milik umum. Pengelolaannya tidak bisa diberikan pada individu atau swasta, tapi harus dikelola Negara. Dan dalam hal ini Negara bertugas melayani rakyat bisa menikmatinya dengan mudah” [FA]
