Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Teatrikal dalam Muktamar Khilafah 2013 Kalteng
Sistem demokrasi yang diterapkan Indonesia saat ini dinilai telah gagal mengakomodir keinginan umat Islam, terutama akibat faham kebebasan yang seringkali melecehkan syariat Islam.
Anggota DPP Hizbut-Tahrir Indonesia, Abu Miqdad, di Palangka Raya, Senin, menyatakan, “Sistem demokrasi yang diterapkan selama ini terlalu mengagungkan faham kebebasan.”
“Faham kebebasan diperluas, baik kebebasan berpendapat, maupun kebebasan lainnya yang justru melahirkan pertentangan terhadap ideologi Islam yang berasal dari Allah SWT,” kata Miqdad.
Kata dia, kebebasan yang ditawarkan sistem demokrasi lebih banyak mengacu pada pertentangan terhadap Islam. Sistem demokrasi dipandang sangat lemah dalam mengakomodir keinginan umat, sehingga muncul ketidakadilan di tengah masyarakat.
Di kesempatan serupa, seorang tokoh Hizbut-Tahrir Indonesia, Tun Kelana J, sistem demokrasi seringkali menimbulkan perpecahan karena berbagai kepentingan. Selalu terjadi kegagalan dalam pelaksanaan demokrasi, sehingga pencapaian tujuan tidak sesuai dengan keinginan mayoritas ummat yang ada di negeri ini.
“Itu sebabnya Hizbut-Tahrir Indonesia menginginkan ada perubahan dalam sistem pemerintahan. Hizbut-Tahrir ingin semuanya disesuaikan dengan syariat Islam,” katanya.
Menurut dia, hanya sistem syariat Islam satu-satunya cara memperbaiki negeri ini dari kebobrokan. Dirinya berharap pemerintah negeri ini mengembalikan semua sistem yang ada kedalam tuntunan Islam seperti yang diajarkan Allah SWT.
Sejak beberapa tahun terahir, Hizbut-Tahrir semakin meningkatkan intensitas dakwah di Kalimantan Tengah. Hal ini, kata Tun Kelana menjadi kewajiban setiap ummat Islam untuk menegakkan syariat Islam.
“Strateginya kami memperbanyak dakwah di tengah masyarakat Islam, sehingga dengan sendirinya ummat Islam itu sendiri nantinya yang melakukan tuntutan kepada pemerintah untuk menegakkan syariat yang diamanatkan sejak zaman Rasulullah SAW,” kata dia. (ANTARA, 13/5/2013)
