Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Sikap keterlaluan pemerintah bukan semata karena akan menaikan harga BBM di waktu yang tidak tepat, lebih dari itu, Arim Nasim menilai karena pemerintah selalu mempermasalahkan subsidi untuk rakyat banyak.
“Subsidi untuk rakyat banyak selalu dipermasalahkan sedangkan subsidi untuk konglomerat seperti kasus lumpur Lapindo sampai 7,2 trilyun dan bunga rekapitulasi perbankan tidak pernah disesalkan,” ungkap Ketua Lajnah Maslahiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia tersebut kepada mediaumat.com, Senin (13/5).
Menurutnya, pemerintah seperti itu lantaran menerapkan sistem kapitalisme yang mengharuskan pemerintah berpihak kepada konglomerat dengan berbagai cara agar bisnisnya terhindar dari kebangkrutan, salah satunya dengan rekapitulasi perbankan (penyertaan modal dari APBN kepada bank yang hampir bangkrut). Tetapi dalam waktu yang bersamaan selalu berupaya mengurangi bahkan mencabut subsidi bagi rakyat banyak, salah satunya dengan menaikan harga BBM.
Maka, lanjutnya, selain tuntutan keimanan, mengganti sistem kufur tersebut dengan penerapan syariah dalam bingkai khilafah adalah solusinya. “Saatnya ganti rejim dan ganti sistem agar kehidupan umat sejahtera dan barakah dalam naungan syariah dan khilafah,” pungkasnya.
Seperti dilansir merdeka.com (11/5), Direktur Center for Petroleum and Energy Economic Study Kurtubi menyatakan, momentum yang tepat untuk menyesuaikan harga BBM sudah terlewat. Terlebih, saat ini harga-harga komoditas di pasaran sudah tinggi. Alasan lain adalah menjelang puasa, lebaran dan tahun ajaran baru bagi anak sekolah.
Jika pemerintah nekat memaksakan kebijakan kenaikan harga, maka diyakini akan sangat memberatkan. “Keterlaluan pemerintah ini,” katanya.(mediaumat.com, 14/5/2013)
