Segera Tinggalkan AS dan Sekutunya!

[BULETIN AL-ISLAM EDISI 384]

Lima belas Desember 2007 yang lalu, Konferensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) di Nusa Dua, Bali, berakhir dramatis. Konferensi Tingkat Internasional ini sejatinya diharapkan menghasilkan sebuah kesepakatan seluruh peserta untuk menyelamatkan bumi dari bahaya efek rumah kaca. Bumi ‘terancam’ tenggelam oleh pemanasan global dengan mencairnya es di kutub utara dan selatan. Direktur Eksekutif Greenpeace Internasional, Gerd Leipold mengatakan bahwa pada musim panas, Kutub Utara Arctic akan bebas dari es dalam 5-6 tahun ke depan (Antara, 16/12).

Bukan hanya itu saja bahayanya. Laporan yang dirilis oleh Human Development Report 2007/2008: “Fighting Climate Change: Human Solidarity in a Devided World” menyebutkan bahwa pemanasan global akan: Pertama, merusak produksi pertanian dan security food. Perubahan iklim akan berdampak pada curah hujan, temperatur, dan ketersediaan air untuk pertanian. Tanah-tanah pertanian akan mengalami gangguan dalam pasokan air, sehingga produksi pertanian akan merosot. Daerah kering sub-Sahara Afrika, misalnya, diperkirakan luasnya akan bertambah sebesar 60-90 juta hektar.

Kedua, kelangkaan air. Perubahan pola aliran air dan pencairan es akan meningkatkan ekologi stres yang akan mempengaruhi aliran air untuk irigasi dan ketersediaan air untuk penduduk. Pada tahun 2080 diperkirakan dunia mendapatkan tambahan 1,8 miliar orang yang kekurangan air. Sebaliknya, Asia Tengah dan Cina bagian utara dalam jangka pendek akan mengalami kenaikan aliran sungai akibat pencairan glaisser yang berkisar 10-15 meter di Pegunungan Himalaya.

Ketiga, hancurnya ekosistem dan keragaman hayati. Perubahan iklim juga akan mengubah sistem ekologi. Saat ini diperkirakan setengah dari terumbu karang dunia mengalami kerusakan (bleaching) akibat pemanasan global. Ekologi yang berbasis es seperti yang terdapat di kawasan Arctic akan mengalami dampak serius. Sebagian binatang dan tumbuhan mungkin dapat beradaptasi, namun cepatnya perubahan iklim ini membuat sebagian tidak dapat mengikuti perkembangan itu. Dengan suhu pemanasan 3 derajat celcius, 20-30 persen spesies tanah akan mengalami kepunahan. Walhasil, pemanasan global memang menjadi ancaman dunia.

Setelah berunding selama dua minggu dan molor sehari, para delegasi dari 190 negara akhirnya menyetujui konsensus menekan laju perubahan iklim dalam dokumen “Bali Roadmap”. Seperti kita ketahui bahwa “Bali Roadmap” tidak menghasilkan statemen tegas tentang besaran pengurangan emisi energi (penyebab utama pemanasan global) dalam jangka waktu tertentu. Hal ini karena AS dan negara maju lainnya menolak dengan tegas usulan angka pasti yang mengikat pengurangan emisi industri mereka antara 25 – 40 % hingga tahun 2020 nanti.

Komprominya, Bali Roadmap hanya menegaskan kewajiban negara-negara maju melaksanakan komitmen dalam hal mitigasi secara terukur, dilaporkan dan bisa diverifikasi; termasuk pengurangan emisi yang ‘terkuantifikasi’. Target angka pengurangan emisi secara jelas seperti yang dituntut bukti-bukti sains dan kepentingan kemanusiaan pun akhirnya tergusur dan hanya menjadi catatan kaki. Sungguh sangat tragis. Bahaya pemanasan global telah nyata kita rasakan, namun upaya pencegahan terganjal oleh sikap ‘angkuh’ serta dominannya AS dan negara maju lainnya terhadap negara-negara berkembang. Banyak kalangan akhirnya menilai bahwa ‘Konferensi Bali‘ gagal.

Kesombongan AS dan Negara-Negara Maju

Jelas, ini adalah bentuk keangkuhan AS dan negara-negara maju lainnya. AS dan negara-negara maju lainnya tidak mau kepentingan politik dan ekonominya ‘terkurangi’. Sebab, jika mereka sepakat mengurangi emisi karbon maka ‘bencana’ mungkin akan dialami oleh AS dan negara-negara maju lainnya. Sebab, industri-industri merekalah penyumbang utama emisi karbon dunia. Jika mereka sepakat mengurangi emisi karbon, berarti mereka setuju mengurangi jumlah industri mereka atau mengurangi jumlah produksi industri mereka. Inilah bencananya. Mereka tentu tidak mau, karena penopang utama perekonomian mereka adalah sektor industri. Menurut data terakhir (2007) UNDP, karbon emisi perkapita dunia saat ini adalah 4,5. Dari angka tersebut, ternyata AS menyumbang 20,6, Kanada 20, Australia 16,2 dan Jepang 9,9. Baru sisa kecilnya disumbang oleh negara-negara berkembang. Sungguh ironis. AS dan negara maju lainnya adalah penyumbang terbesar emisi karbon. Namun, mereka menolak menguranginya.

Karena itu, jauh hari sebelum Konferensi PBB di Bali ini diadakan, Presiden AS, George W. Bush kembali menegaskan penolakannya atas Protokol Kyoto tentang pembatasan internasional atas tingkat pencemaran akibat emisi (Republika, 2/12). Bahkan konferensi sempat buntu dan diundur. Gara-garanya AS tetap berkeberatan terhadap aturan mengikat untuk mengurangi emisi karbon.

Tidak aneh jika hasil Konferensi Bali dikomentari sinis oleh AS. Sekretaris Pers Gedung Putih, Dana Perino, menyatakan apa yang tertuang dalam Bali Roadmap menunjukkan perhatian serius tentang perbedaan tanggung jawab antara negara berkembang dan negara maju. ”Permasalahan perubahan iklim tak hanya semata diwujudkan pada pengurangan emisi oleh negara-negara maju,” katanya. ”Negosiasi seharusnya jelas membedakan terminologi ukuran ekonomi negara-negara berkembang, level emisi mereka, dan tingkat penggunaan energi, sehingga bisa ditentukan skala tanggung jawabnya,” tambah Perino.

Intinya, AS menuntut kesetaraan agar negara berkembang seperti Cina mempunyai kewajiban yang sama tentang pengurangan emisi. (Republika, 17/12)

Ini semua menunjukkan bukti bahwa AS dan negara-negara maju lainnya egois. Mereka tidak memperhatikan generasi dan nasib bumi yang akan datang.

Untuk Kepentingan AS dan Negara-negara Maju

Jelas bahwa ‘Bali Roadmap’ lebih banyak mengakomodasi kepentingan AS, baik secara politik dan ekonomi. Mengapa demikian? Pertama: Departemen Kehutanan RI meluncurkan Re-ducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD). REDD diharapkan merupakan sebuah skema reduksi emisi karbon dari penggundulan dan kerusakan hutan di negara berkembang. Proposal ini terganjal oleh sikap AS. AS dan negara maju mendesakkan agar insentif dalam REDD dimasukkan dalam konteks penggunaan lahan (land use) (Republika, 13/12). Jelas, AS ingin cuci tangan. Menurut Walhi, konsep REDD lebih terkesan sebagai upaya mengalihkan inti masalah perubahan iklim menjadi konsesi bagi negara-negara maju tetap menghasilkan emisi yang masif. Negara maju berpopulasi 15% dari total populasi global, tetapi emisi karbon yang mereka timbulkan adalah 70% dan menimbulkan apa yang sekarang disebut dengan perubahan iklim. (Okezone, 6/12/2007)

Kedua: Adanya program Clean Development Mechanism (CDM) yang digagas pada UNFCCC Montral, Desember 2005 yang lalu. Dengan mekanisme CDM ini, industri di negara berkembang dapat menjual upaya pengurangan emisinya kepada negara maju. Artinya, negara-negara maju bisa ‘berlepas tangan’ tatkala sudah memberikan bantuan sejumlah dana kepada negara-negara berkembang dalam mempertahankan dan memperbaiki hutannya untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan penyerap dari emisi karbon. Dengan kata lain, CDM melegalkan ‘perdagangan karbon’. Inilah yang kemudian menjadi kekhawatiran sejumlah kalangan, termasuk Ketua ICOP-13, Rahmat Witular. “Saya sangat menyadari, perubahan iklim telah berbelok menjadi persoalan bisnis,” ujar Rachmat (Republika, 3/12).

Sayang, seperti bantuan-bantuan lainnya, bantuan program CDM ini masih sarat dengan kepentingan politik dan ekonomi negara-negara maju. Sebagai misal, bantuan tahap pertama AS untuk perbaikan hutan di Indonesia sebesar 181,3 miliar selama 10 tahun, masih mensyaratkan Pemerintah Indonesia untuk memperteguh sikapnya terhadap perang melawan terorisme dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

Jelas, Konferensi Bali sejatinya untuk kepentingan AS dan negara-negara maju, baik hasilnya maupun keputusan turunannya. Ailun (Greenpeace China) menegaskan bahwa negara-negara berkembang datang ke Bali dengan usulan jelas. Yang mereka dapatkan hanyalah strategi kotor dari Bush yang menantang semua bahasan, terutama terkait dengan jutaan umat manusia yang telah menderita akibat perubahan cuaca. Amerikalah yang berperan di Bali. (Okezone, 16/12)

Wahai Kaum Muslim:

Demikianlah sikap negara-negara kafir. Padahal Allah, Pemilik sejati alam ini, telah memerintahkan manusia untuk menjaga lingkungan hidup mereka. Ini adalah sebuah kewajiban. Allah SWT telah berfirman:

وَلاََ تُفْسِدُوا فِي اْلأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاََحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya. (QS al-A‘raf [7]: 56).

Karena itu, sudah waktunya kita meninggalkan AS dan sekutunya, termasuk para komprador yang senantiasa membebek kepada mereka. Sudah saatnya Islam dijadikan solusi terhadap segala permasalahan yang menimpa peradaban manusia. Jika kita masih mengekor kepada AS dan sekutunya, tunggulah kehancuran lebih besar menimpa kita semua. Bukankah Allah SWT telah memperingatkan:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَار جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ

Tidakkah kalian memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan, yaitu Neraka Jahanam? Mereka masuk ke dalamnya dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. (QS Ibrahim [14]: 28-29).

Wallâhu a’lam bi ash-shawâb. []

Komentar al-islam:

DPP HTI: Pemerintah Ingin Liberalisasi Ekonomi dengan Cabut Subsidi BBM (Eramuslim.com, 18/12/07).

Itu berarti, Pemerintah akan terus menyengsarakan rakyat.