Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Belum sepekan menjabat sebagai Menteri Keuangan, Chatib Basri langsung meminta kenaikan BBM per Juni depan. Tentu saja kebijakannya yang sangat neolib itu dikecam publik, salah satunya oleh Hizbut Tahrir Indonesia. “Sungguh zalim!” hardik Yahya Abdurrahman, Ketua Lajnah Siyasiyah DPP HTI, Kamis (23/5).
Menurutnya, bila menggunakan hukum Islam, tambang migas merupakan milik umum yang wajib dikelola negara, haram hukumnya diserahkan kepada asing apalagi swasta. “Karena tidak menggunakan hukum Islam, barang tambang termasuk migas yang harusnya milik umum justru dibiarkan dijarah asing. Sehingga rakyat harus beli mahal,” ungkapnya.
Pemberian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), juga merupakan bukti bahwa pemerintah memahami dengan menaikan harga BBM, rakyat akan semakin sengsara. Tapi BLSM pun tidak akan menolong rakyat miskin.
“Karena hanya 5 bulan, sedangkan biaya hidup sudah lebih dulu naik dan dampak kenaikan BBM terus berlanjut. Bagaimana pula nasib rakyat yang tidak dapat BLSM? Bukankah mereka terus didera dampak kenaikan BBM?” pungkasnya.
Seperti dilansir tempo.co (23/5), Menkeu Chatib Basri meminta kenaikan BBM Juni depan. Sebagai kompensasi ada BLSM 11,6 trilyun selama 5 bulan.
Jejak Chatib
Sedangkan mediaumat.com (16/6/12) melansir hasil wawancaranya dengan Pengamat Kebijakan Publik Ihsanuddin Noorsy terkait jejak Chatib Basri. Menurut Noorsy, Chatib pernah menjadi staf khususnya Sri Mulyani ketika Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan. Pernah juga di Komite Ekonomi Nasional. Bahkan pada saat Chatib Basri menjadi narasumber di Pansus Bank Century dengan menyatakan diri sebagai akademisi, sesungguhnya dia sudah menjadi staf ahli Menkeu.
“Artinya, jelas dia dipakai oleh Demokrat untuk membela kebijakan Sri Mulyani atau lebih tepatnya Partai Demokrat. Kalau kali ini dia dipakai SBY, dia memang pembela Demokrat lebih tepatnya pembela neolib,” ungkap Noorsy.
Pada Nov 2007, lanjut Noorsy, Chatib bersama Faisal Basri dan Umar Juoro adalah ekonom yang membela Pemerintah di Mahkamah Konstitusi dalam soal Judicial Review UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal. Dengan UU ini malah membuktikan bahwa Indonesia makin konsisten menegakkan prinsip-prinsip ekonomi neoliberal.
“Dengan demikian terbukti siapa Chatib dan bagaimana karakter kabinet Indonesia bersatu yang sekarang ini,” ungkapnya.
Menariknya, lanjut Noorsy, pada saat off air talk show di Trans TV dalam kasus penjualan Indosat, dia mengatakan pada Noorsy, “Kantongi nasionalismemu!” (Mediaumat.com, 25/5)
