Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Harga BBM Naik, Rakyat Dikasih Balsem
HTI Press, Palembang. Rencana Pemerintah menaikkan harga BBM menjadi Rp. 6.500/liter dan Rp. 5.500/liter mendapat penolakan dari puluhan massa Hizbut Tahrir Indonesia Kota Palembang melalui aksi damai yang dilakukan di Kantor Gubernur Sumatera Selatan dan DPRD Sumatera Selatan, Kamis (23/5).
Sejak pukul 8 WIB, Massa sudah berkumpul di Bundaran Air Mancur, kemudian berjalan kaki menuju Kantor Pemprov Sumatera Selatan yang berjarak sekitar tiga kilometer. Setelah menyampaikan aspirasi Kepada Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili Asisten III, Ahmad Nadjib, Massa bergerak menuju Kantor DPRD Sumatera Selatan dan diterima oleh Anggota Komisi I, Arudji. Di sepanjang jalan mereka meneriakkan “Kenaikan Harga BBM, Tolak. Syariah Islam, Tegakkan”.
Mahmud Jamhur salah satu orator pada aksi tersebut mengatakan pemerintah berusaha meredam kemarahan rakyat akibat kenaikan harga BBM dengan memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (Balsem).
“Tetapi sebagaimana Balsem yang hanya menghilangkan rasa sakit sementara. Bantuan Pemerintah ini pun sifatnya sementara. Selanjutnya rakyat akan semakin sengsara karena harga-harga yang lain ikut-ikutan naik.” Kata Mahmud yang juga Ketua DPD I HTI Sumsel.
Sedangkan Ketua HTI Kota Palembang, Ustadz Syaiful Islam mengungkapkan bahwa penolakan rencana kenaikan harga BBM karena kebijakan tersebut jelas dholim dan pasti akan menyengsarakan rakyat.
“Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi Nasional (Susenas 2010) menunjukkan bahwa pengguna BBM 65% adalah rakyat kelas bawah dan miskin, 27% menengah, 6% menengah ke atas dan hanya 2% orang kaya. Ini menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM jelas akan menyengsarakan rakyat.” Kata Syaiful dalam orasinya.
Syaiful juga menyatakan rencana kenaikan harga BBM adalah kebijakan khianat karena kebijakan menaikkan harga BBM sesungguhnya untuk menyukseskan liberalisasi sektor hilir (niaga dan distribusi) setelah liberalisasi sektor hulu sempurna dilakukan. Liberalisasi migas adalah penguasaan yang lebih besar kepada swasta (asing) dan pengurangan peran Negara. Kebijakan seperti ini jelas akan sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat yang notabene adalah pemilik sumber daya alam itu sendiri.
Selanjutnya Syaiful mengingatkan pemerintah bahwa menaikkan harga BBM di tengah kesulitan hidup seperti sekarang ini bias mendorong timbulnya gejolak sosial akibat tekanan ekonomi yang tak tertahankan oleh puluhan juta rakyat miskin.
“Gejolak itu bukan tidak mungkin akan berkembang menjadi semacam revolusi sosial sebagaimana telah terjadi di sejumlah Negara Timur Tengah” Pungkas Syaiful.[] YusKhoiri
