Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
HTI Press. Surabaya- “Kita sama-sama tidak ingin membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat, “ kata Mochtar anggota Fraksi Partai Golkar di ruang Banggar DPRD Jatim, Selasa (11/06) ketika menerima delegasi HTI DPD Jatim yang dipimpin Harun Musa Ketua HTI DPD Jatim.
Suli Daim anggota dari Fraksi PAN membenarkan. Hal yang sama, bahkan sudah menjadi sikap fraksi dan partai, Suhandoyo dan Sugianto dari Fraksi PDI-Perjuangan telah jelas menolak kenaikan harga BBM pada 17 Juni nanti.
Di luar Gedung, massa HTI DPD Jatim sebanyak 800 orang (pria dan wanita) melakukan aksi damai dimulai dari depan Kantor Gubernuran, mengitari Tugu Pahlawan Surabaya dan berakhir di jalan Indrapura depan DPRD Jatim. Orasi-orasi, bentang spanduk dan giant banner, sebar press relase Jubir HTI mengiringi aksi damai tersebut.
Yang menarik perhatian media adalah aksi teatrikal, dilakukan simbolisasi berbagai elemen masyarakat menyeret jerigen-jerigen. Tampak hadir meliput dan melakukan wawancara dari Trans TV, Trans 7, Kompas TV, Metro TV, SCTV, Indosiar, JTV dan bebrapa media cetak dan media online. Dan juga seorang dari anggota Fraksi Gerindra sibuk mengabadikan aksi.
Selang satu hari berikutnya, Rabu (12/06) giliran HTI DPD Surabaya yang dipimpin oleh Muhammad Ismail ketua HTI DPD Surabaya, menyampaikan sikap penolakan kenaikan harga BBM ke DPRD Surabaya. Diterima oleh Ahmad Suyanto Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Fraksi PKS, yang berjanji untuk meneruskan ke DPR RI dengan dibuktikan mem-faks-kan press reelase Jubir HTI ke DPR RI saat itu juga Hearing tersebut diiringi dengan aksi on the spot oleh belasan mahasiswa dari kampus di Surabaya.
Tidak hanya HTI yang menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM, tapi juga dari beberapa elemen masyarakat. Di banyak ruas jalan utama di Surabaya, terpasang banyak spanduk yang menyatakan penolakan kenaikan harga BBM juga, di antaranya dari Mahasiswa Jatim Anti-kapitalis, Koalisi Arek Suroboyo, Aliansi Rakyat Menggugat dan lain-lain.
Jika Pemerintah tetap menaikkan harga BBM, maka berarti Pemerintah telah tuli. Tidak mendengarkan teriakan banyak rakyatnya, tetapi lebih menuruti kalkulasi ekonomi neo-liberal, bukan kalkulasi ekonomi syariah. Yakni mengembalikan kepemilikan tambang dan migas kepada rakyat, yang dikelola oleh negara dan dikembalikan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. BBM murah, dengan syariah, pasti. []mi-jatim
