Reportase Wufud DPD 2 HTI Kabupaten Bogor ke DPRD Kabupaten Bogor
HTI Press. Senin (17/6) kemarin, HTI Kabupaten Bogor nasehati anggota Dewan di Bogor agar ikut menolak rencana kenaikan harga BBM subsidi. DPD 2 Hizbut Tahrir Indonesia Kabupaten Bogor secara resmi mengirim delegasinya mendatangi DPRD Kabupaten Bogor di kompleks Pemda Cibinong, untuk menyampaikan sikap resmi menolak kenaikan harga BBM subsidi yang direncanakan oleh pemerintahan SBY –Boediono pada bulan Juni ini. Delegasi diterima oleh Fraksi PPP dan Fraksi PKS di ruangannya masing-masing secara terpisah.
Pada kesempatan pertama, delegasi menyambangi fraksi PPP yang diterima langsung oleh Ketua Fraksinya Bapak Teuku Hanibal dan dua orang anggotanya menemani dan menerima dengan hangat. Ustadz Aan Sufyan selaku Juru bicara delegasi wufud, membuka pembicaraan dengan memperkenalkan tim DPD 2 HTI Kabupaten Bogor dan menyampaikan maksud kedatangan Hizbut Tahrir ke rumah rakyat Kabupaten Bogor tersebut. Tim DPD terdiri dari ustadz Aan Sufyan, ustadz Ibnu Suyana, ustadz Amirullah, ustadz Iwan, ustadz Shafwan, ustadz Alwi dan seorang ‘ulama sesepuh HTI yakni Kyai Muhyidin, pimpinan Ponpes An-Nur Pamijahan. Kyai Mumuh (sapaan akrab beliau -red) kemudian menasehati anggota Dewan yang ditemuinya agar menolak rencana kenaikan harga BBM subsidi, meski sikap resmi fraksi PPP di pusat ternyata terlanjur mendukung kebijakan yang zhalim tersebut. Kyai Mumuh menyampaikan bahwa dalam Syari’at Islam, hak rakyat atau ummat ada pada barang-barang atau sumber daya Alam yang sifatnya melimpah dan milik umum yakni air, api (sumber energy termasuk BBM, gas dll) serta padang gembalaan (hutan). Hal itu sebagaimana yang di sabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dari Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, Imam An Nasaaiy, dan lain-lain, menuturkan sebuah hadits bahwasanya Rasulullah saw bersabda:
الناس شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ
“Manusia itu berserikat (bersama-sama memiliki) dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api”. [HR Ahmad, Abu Dawud, An Nasaaiy, dll).
Maka pengelolaan SDA selama ini oleh pemerintah yang diserahkan kepada pihak asing mulai dari hulu hingga hilir adalah sebuah pengkhianatan kepada rakyat sebagai pemilik sah sumber daya alam tersebut. Sehingga berdampak pada orientasi pengelolaannya kepada keuntungan bukan pelayanan kepada rakyat. Dan ini yang memicu kenaikan harga BBM yang akan berimbas pada meningkatnya rakyat miskin dan kesulitan hidup yang semakin berat. Di akhir pertemuan dengan fraksi PPP, Ketua DPD 2 HTI Kabupaten Bogor, Ustadz Ibnu Suyana membacakan sikap resmi HTI menolak kenaikan BBM, sebagai kebijakan zhalim dan khianat.
Selanjutnya delegasi HTI diterima oleh fraksi PKS yang juga disambut langsung oleh Ketua Fraksinya Bapak Eko Saiful Rohman dan dua orang anggotanya juga turut menerima dengan penuh apresiasi. HTI menyampaikan sama seperti apa yang disampaikan sebelumnya ke fraksi PPP tentang sikap penolakannya terhadap kebijakan zhalim kenaikan BBM subsidi. Dengan tinjauan fakta dan syar’i, kebijakan kenaikan BBM adalah kebijakan yang menipu rakyat, zhalim dan khianat. Dan oleh karenanya harus di tolak berdasarkan dorongan aqidah Islam bukan dorongan lain.
Kedua fraksi DPRD Kabupaten Bogor yang disambangi HTI sangat senang dikunjungi oleh teman-teman HTI. Mereka berharap agar pertemuan atau silah ukhuwah yang dilakukan HTI dapat berkelanjutan dan tidak berhenti pada isu BBM saja. Akhirnya, pada kesempatan waktu terakhir, Kyai Mumuh menyampaikan bahwa HTI tetap konsisten untuk membela hak kaum Muslim khususnya di Indonesia agar dapat menikmati hidup sejahtera. Dan kenyataan tersebut hanya dapat terwujud ketika kaum Muslim di atur oleh syari’at Islam dalam naungan Khilafah Islamiyyah yang diwajibkan Allah dan Rasul –Nya.
Selanjutnya Ustadz Ibnu Suyana, selaku Ketua DPD 2 HTI Kabupaten Bogor diwawancarai oleh wartawan sejumlah media massa, diantaranya dari harian Radar Bogor, Jurnal Bogor, BogorPlus, Pakuan Raya, RRI Bogor, dan Megaswara.
(Amirullah, Sekretaris DPD 2 HTI Kabupaten Bogor)
[Photo by Iwan Setiawan Kartakusumah]