Tanjungpinang – Niat Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) terus mendapat penolakan, termasuk di Tanjungpinang. Terakhir, massa dari Hizbut Tahir Indonesia (HTI) menggelar aksi penolakan kenaikan BBM di Lapangan Pamedan, Tanjungpinang, Sabtu (15/6/20130).
Dalam aksinya, puluhan massa HTI Tanjungpinang juga mendesak pemerintah daerah untuk tidak menyetujui kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga BBM. Massa yang didominasi kaum perempuan dan anak-anak ini, sebelumnya, melakukan longmarch dari Masjid Al Istiqomah di Jalan Ir Sutami.
Mereka berjalan di sempadan jalan agar tidak mengganggu aktivitas pengguna jalan dan pengendara lainnya. Sejumlah petugas polisi juga tampak mengawal untuk mengatur arus lalulintas agar tidak terjadi penumpukan kendaraan.
Ketua II DPD HTI Tanjungpinang, Erwin Susanto Hutabarat dalam orasinya mengatakan, melalui aksi ini, HTI ingin mengingatkan pemerintah bahwa menaikkan harga BBM bisa mendorong timbulnya gejolak sosial akibat tekanan ekonomi yang tidak tertahankan oleh puluhan juta rakyat miskin. HTI mengecam keras liberalisasi migas oleh pemerintah. Sehingga dikuasai oleh perusahaan asing yang membawa kesengsaraan rakyat.
Selain berorasi, massa HTI juga menggelar berbagai spanduk yang berisi penolakan terhadap kenaikan BBM. Salah satu spanduk bertuliskan; “Sistem Demokrasi Terbukti Gagal Mengurusi Rakyat”. “Menaikan Harga BBM = Bohong = Zalim = Kiamat”. Ada juga yang membawa atribut panci dan sendok sebagai bentuk penolakan kenaikan BBM.
Menurut Erwin, banyak alasan yang mendasari penolakan rencana kenaikan harga BBM. Karena kenaikan harga BBM akan diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan.
“Kondisi tersebut akan menambah beban rakyat yang saat ini sudah berat. Penderitaan yang paling besar tentu saja dirasakan masyarakat bawah,” ucapnya.
HTI juga mengajak para pengunjuk rasa untuk mendukung penerapan syariah dan khilafah sebagai pengganti sistem demokrasi yang menurut mereka telah gagal mensejahterakan masyarakat.
“Mari kita dukung penerapan syariah dan khilafah agar BBM benar-benar bisa jadi milik umat. Demokrasi hancurkan, khilafah tegakkan,” kata Erwin. (sindikasi.inilah.com,17/6)