Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
JAKARTA, MINGGU — Pemerintah seharusnya memiliki posisi tawar lebih untuk meminta PT Minarak Lapindo Jaya menyelesaikan skema penggantian kepada korban Lumpur Lapindo seperti yang telah disepakati. Bila penyelesaian masih tersendat, membuktikan pemerintah tunduk pada korporasi dan tidak menjalankan kewajibannya memenuhi hak-hak warga negaranya. Demikian dikatakan Komisioner Subkomisi Mediasi Syafruddin Ngulma Simeulue saat dihubungi Kompas.com, Minggu (23/11).
“Pemerintah melalui Menteri Pekerjaan Umum dalam pertemuan Selasa lalu tak tegas memberi jawab penyelesaian ganti rugi, bahkan sepertinya memberi alasan Lapindo belum dapat memenuhi kewajibannya karena terkena dampak krisis keuangan global,” ujarnya.
“Yang kami sayangkan dalam kasus ini betapa lemahnya posisi tawar pemerintah pada korporasi. Jelas-jelas sudah ada peraturan Perpres 14/2007, tidak ada alasan untuk diabaikan. Pemerintah harus memastikan hak-hak warga negara itu terpenuhi, jadi ini tidak bisa ditunda karena menyangkut hak hidup warga,” tuturnya.
Syafruddin menegaskan, seharusnya pemerintah mampu mengerahkan segenap kekuatan untuk memaksa Lapindo menyelesaikan kewajibannya. “Kalau pemerintah serius, selalu ada cara, bisa dengan meminta Lapindo melakukan pinjaman bila memang tidak ada dana. Selain itu, menyita dan melelang aset bila Lapindo masih berkeras tak memenuhi,” kata Syafruddin.
“Bila memang semua upaya sudah dikerahkan, tapi tak juga menutup penyelesaian ganti rugi korban, pemerintah dapat melakukan mobilisasi dana dari dalam negeri ataupun luar negeri. Semuanya tergantung keseriusan pemerintah kita. Kalau dibiarkan, pemerintah melanggar Pasal 71 UU Nomor 39 Tahun 1999 dan tidak berdaya memenuhi hak-hak warganya,” tuturnya. (Kompas, 22/11/08)
Sekali lagi inilah bukti nyata bahwa negara kita adalah negara yang berasaskan KAPITALISME…yang mana dalam Kapitalisme negarra tunduk kepada pengusaha dan pemodal….
Lantas bagaimana menyelesaikan malsah Lapindo???Selesaikanlah dengan solusi dari Islam…tentunya itu hanya bisa teerlaksana penuh dengan tegaknya Daulah Khilafah Islamiyah yang akan menerapkan Syariat Islam…..
Yaa Allah berilah kesabaran kepada saudra2 kami yang menjadi korban lumpur Lapindo,berilah petunjuk kepada pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini dengan Petunujuk dari-Mu ya Rabb (amien)
Sudah 2 tahun lebih gak selesai2, coba kalau khilafah….
pasti cepat selesai..
Bukan begitu gus hate……
Tidak heran ! Inilah neoliberalisme yang dingung – dengungkan oleh para ekonom – ekonom yang “tercerahkan”
Bahkan mantan orang world bank seperti Stiglitz pun sudah menolak kebijakan yang terbukti sukses menghabisi masyarakat miskin dunia ketiga….mulai dari pedalaman Chiapas, Meksiko, Afrika dan tidak lewat juga negeri kita !