Kekalahan Intelektual Negara Demokrasi, Inggris Berusaha Batasi Hizbut Tahrir

Meskipun Hizbut Tahrir diakui tidak melakukan tindakan terorisme dan berjuang tanpa angkat senjata, Inggris tetap saja berusaha membatasi gerak Hizbut Tahrir di negara itu. Lagi-lagi ini menunjukkan sikap hipokrit dari negara yang mengklaim demokrasi. Sekaligus menunjukkan kekalahan negara itu dalam perang pemikiran melawan Hizbut Tahrir yang kerap mengkritik sistem demokrasi dan kebijakan penjajahan negara-negara Barat di dunia Islam.

Seperti yang dilangsir 5pillarz.com (14/07/2013)pemerintah Inggris akan meluncurkan sebuah kasus hukum baru untuk membatasi kegiatan Islam partai politik Hizbut Tahrir (HT) yang dilihatnya sebagai “ancaman” di kampus universitas dan sebagai “lahan subur” bagi radikalisasi.

Perdana Menteri David Cameron akan memulai tawaran segar untuk menegakkan pembatasan hukum baru pada HT karena kekhawatiran yang semakin besar bahwa kelompok ini melihat kampus Inggris sebagai daerah perekrutan yang subur, meskipun sudah dilarang oleh National Union of Students (NUS).

Undang-undang baru akan dirancang untuk membatasi kegiatan HT dan saat ini sedang disusun tetapi tujuan David Cameron melarang kelompok sepenuhnya telah diberhentikan karena tidak ada bukti bahwa kelompok tersebut memiliki keterlibatan dalam kegiatan teroris.

HT memiliki ribuan anggota dan pendukung di Inggris. Tony Blair juga berusaha membuat larangan pasca pemboman London 7/7, tetapi diperingatkan oleh polisi dan dinas keamanan yang melarang kelompok tersebut bahwa hal ini bisa menjadi kontra-produktif karena tidak ada bukti kegiatan kekerasan.

Kubu Konservatif berjanji untuk melarang HT dalam manifesto pemilu mereka, dan menganjurkan “kekerasan menggulingkan masyarakat kita”, tapi tidak ada bukti yang mengaitkan kelompok tersebut dengan ekstremisme kekerasan.

HT (Partai Pembebasan) adalah sebuah partai politik Islam yang didirikan oleh ulama dan hakim Palestina, Taqiyuddin an-Nabhani pada tahun 1953. Kelompok ini aktif di lebih dari 60 negara di Eropa, Afrika, Amerika Utara dan Asia.

Tujuan utama mereka adalah menegakkan kembali Kekhilafahan di dunia Muslim yang diperintah oleh hukum syariah, menyatukan semua negara di bawah negara Khilafah tidak mengenal batas-batas atau kebangsaan. Hizbut Tahrir kerap mengecam sistem demokrasi sebagai sistem kufur dan  tidak berpartisipasi dalam sistem demokrasi .

Kelompok ini telah menyatakan dengan sangat jelas bahwa mereka tidak ingin mendirikan Kekhilafahan di Inggris atau di Barat, dan metodologi mereka untuk mendirikan negara Islam bukan melalui perjuangan bersenjata melainkan untuk memenangkan opini publik di kalangan kaum Muslim.

HT sangat kritis terhadap kebijakan luar negeri Barat di dunia Muslim, terutama Perang Melawan Teror, serta para penguasa dunia Muslim yang dirasakan oleh kelompok tersebut sebagai “proxy” kekuasaan kolonial Barat.

David Cameron saat ini sedang mempertimbangkan membentuk “Kelas B” dari kelompok “garis keras”, yang akan membatasi kegiatan mereka dan pada dasarnya kekurangan suatu larangan langsung.

Logistik hukum menyusun sistem semacam itu akan diserahkan kepada satgas anti-terorisme baru yang lebih dikenal dengan “Ekstrimism Task Force” atau “Satuan Petugas Ekstrimisme” yang dibentuk setelah pembunuhan tentara Inggris, Lee Rigby di Woolwich pada bulan Mei lalu.

Salah satu hasil yang mungkin terjadi adalah HT akan dilarang mengadakan pertemuan di gedung-gedung umum seperti universitas, pusat-pusat komunitas dan ruang acara.

Menteri Keamanan, James Brokenshire mengatakan kepada anggota parlemen minggu ini bahwa Departemen Dalam Negeri Inggris “berkomitmen untuk mengatasi kegiatan kelompok di kampus universitas”. Dia berkata: “Kelompok-kelompok tersebut tidak bebas untuk menyebarkan kebencian dan menghasut kekerasan sesuka mereka. Polisi memiliki kekuasaan yang luas untuk mengambil tindakan secara hukum pidana untuk berurusan dengan orang-orang yang menghasut kebencian, dan mereka akan melakukannya. Kami akan berusaha untuk memastikan bahwa Hizbut Tahrir dan kelompok-kelompok seperti itu tidak dapat beroperasi tanpa tantangan di tempat umum di negeri ini.

Tuduhan  menyebarkan kebencian dan menghasut kerap diarahkan kepada Hizbut Tahrir karena mengkritik kebijakan brutal negara-negara Barat di negeri Islam, membangun kesadaran politik umat Islam untuk lepas dari penjajahan Barat. Sikap Hizbut Tahrir yang dengan tegas menolak penjajahan zionis Israel di tanah negeri Islam Palestina, menjadi alasan yang sering dicari-cari untuk menuding Hizbut Tahrir menyerukan kekerasan. (AF)