InilahTiga Faktor yang Membuat DPR menjadi Dewan Perampok Rakyat

Meski gaji para anggotanya terbesar keempat sejagad, Dewan Perwakilan Rakyat tetap saja menjadi lembaga terkorup.. “Gaji tinggi tidak menjadi jaminan untuk mengurangi korupsi karena korupsi sudah menjadi penyakit sosial,” ujar Dr Arim Nasim kepada mediaumat.com, Ahad (28/7).

Menurutnya, penyakit sosial yang secara riil membuat  DPR menjadi dewan perampok rakyat tersebut terjadi setidaknya lantaran tiga faktor.

Pertama, pemikiran kapitalis. Saat ini perilaku DPR khususnya dan masyarakat pada umum dihinggapi dengan tiga pemikiran yang merusak yang merupakan pemikiran yang disebarluaskan oleh para kapitalis yakni: sekulerisme (peraturan agama hanya dijalankan dalam masalah ritual); asas manfaat  sebagai tolok ukur perbuatan; dan menjadikan kenikmatan  jasmani  sebagai standar kebahagiaan.

Kedua, perasaan yang tidak islami. Perasaan ini lahir lantaran mengadopsi pemikiran kapitalis. Sehingga tidak membenci yang dibenci Allah SWT dan tidak merindukan yang diridhai Allah SWT.

Ketiga, peraturan  yang rusak karena hasil buatan manusia. Karena faktor pertama dan kedua tadi maka dibuatlah peraturan yang tidak berbasis syariah. Konsekuensinya tentu saja akan dibuatlah hukum berbasis kepentingan para pembuatnya.

“Di Indonesia malah lebih parah kalau di berbagai negara korupsi dihukum dengan hukuman berat bahkan sampai hukuman potong kepala, di Indonesia malah koruptor dipotong masa tahanannya bahkan penjara di Indonesia  bukan sesuatu yang menakutkan karena bisa milih fasilitas laksana Hotel,” bebernya.

Ketua Lajnah Maslahiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia tersebut juga menyatakan pemikiran kapitalis akan terus bercokol selama sistem demokrasi diterapkan. Karena sistem ini merupakan lahan yang subur bagi orang-orang yang rakus dalam mengeksploitasi rakyat dan sumber daya alam.

“Karena itu, untuk mewujudkan keadilan dan menghilangkan korupsi,  kita harus mencampakkan biang korupsi dan ketidakadilan yaitu manusia-manusia yang rakus. Dan sistem demokrasi yang diterapkan diganti dengan sistem yang adil dan amanah yaitu sistem Islam yang dilaksanakan oleh orang-orang yang adil dan amanah,” pungkasnya.

Seperti diberitakan merdeka.com (27/7), Independent Parliamentary Standards Authority (Ipsa) dan Dana Moneter Internasional (IMF) melansir bahwa gaji anggota DPR Indonesia salah satu yang paling besar di dunia setelah Nigeria, Kenya dan Ghana. Namun sayangnya, gaji selangit tak membuat para legislator Tanah Air bekerja profesional. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang terlibat dalam sejumlah kasus korupsi.(Mediaumat.com, 29/7/2013)