Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Pihak Amnesty International dan CEDAW Working Group Indonesia (CWGI) menyampaikan surat terbuka kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Agum Gumelar mengenai implementasi kewajiban HAM Indonesia berdasarkan Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Hal itu disampaikan Deputi Direktur Asia-Pasifik Koordinator CEDAW Working Group Indonesia (CWGI), Isabelle Arradon Estu Fanani dalam keterangan tertulisnya di London, Minggu (25-8).
Surat terbuka Amnesty Internasional yang bermarkas di London juga diteruskan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsuddin, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi serta Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi dan Ketua Kaukus Perempuan Parlemen RI, Usmawarnie Peter. Dalam surat terbuka, Amnerty Internasional menyebutkan Komite PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Komite CEDAW), kelompok ahli yang bertugas meninjau implementasi CEDAW, mengeluarkan kesimpulan pengamatannya setelah meninjau perkembangan Indonesia dalam melindungi dan mempromosikan hak perempuan.
Komite mengekspresikan keperihatinannya atas serangkaian hal di mana Indonesia dinilai gagal dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi CEDAW, serta membuat serangkaian rekomendasi untuk memperbaiki penghormatan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak perempuan.
Namun, satu tahun kemudian, banyak dari rekomendasi yang bertujuan memberantas diskriminasi dan kekerasan berbasis jender yang masih belum diimplementasikan, dan juga, kurangnya pemahaman mengenai rekomendasi diantara institusi pemerintahan.
Kegagalan mengambil langkah nyata mengatasi diskriminasi dan kekerasan berbasis jender, yang direkomendasikan Komite, membuat anak dan perempuan terus terpapar resiko pelanggaran HAM yang terus menerus, serta komitmen pemerintah melindungi dan mempromosikan hak-hak mereka patut dipertanyakan. (lampost.co, 25/8/2013)
