Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Mediaumat.com- Lembaga Pol-Tracking Institute menemukan bahwa sebagian besar masyarakat tidak puas dengan kinerja Pemerintahan SBY-Boediono selama empat tahun ini. Selain menyoroti kinerja pemerintah, lembaga ini juga merilis hasil kepuasan masyarakat terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Hal ini diungkapkan Manajer Riset Pol-Tracking Institute, Arya Budi, dalam “Evaluasi 4 Tahun SBY-Boediono: Stagnansi Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintah dan DPR” di Hotel Morrisey, Jakarta, Minggu 20 Oktober 2013.
“Secara umum, hanya 40,5 persen masyarakat yang puas dengan kinerja pemerintahan SBY-Boediono, 51 persen tidak puas dengan rincian 41,5 persen merasa kurang puas, dan 10 persen sangat tidak puas. Sementara sisanya sebesar 8 persen yang menyatakan tidak tahu,” kata Arya Budi.
Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintahan SBY-Boediono itu disebabkan oleh adanya “wajah ganda” presiden dan para menterinya menjelang Pemilu 2014. Wajah ganda yang dimaksud adalah di satu sisi sebagai pengurus negara, di sisi lain sebagai pengurus partai politik.
Ada 19 kursi atau 55 persen jabatan dalam kabinet yang merupakan anggota partai politik. Dari 19 menteri itu, 4 orang di antaranya adalah ketua umum partai, yaitu Muhaimin Iskandar (PKB), Suryadharma Ali (PPP), Hatta Rajasa (PAN), dan Syarief Hassan (Demokrat). Ditambah SBY yang menjadi ketua umum Partai Demokrat. Selain itu, ada 10 menteri dari unsur partai yang turut maju sebagai calon legislatif Pemilu 2014.
“Dengan posisi ganda itulah, konsentrasi para menteri dan presiden menjadi terpecah antara urusan partai dan negara,” kata dia.
Survei ini juga menemukan bahwa sebagian besar masyarakat menilai kinerja DPR tidak memuaskan. Rinciannya adalah 61,68 persen menilai bahwa kinerja badan legislatif itu buruk, dan 25,68 persen menilai tidak tahu. Hanya 12,64 persen responden yang menilai kinerja DPR baik.
Menurut hasil survei ini, rendahnya penilaian publik disebabkan oleh rendahnya kualitas dan kuantitas kinerja dan produk DPR di tiga fungsi utama, yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Hal ini juga diperburuk oleh anggota dewan yang banyak tersangkut kasus korupsi, skandal moral, dan komunikasi publik yang kurang etis di media.
Pol-Tracking Institute mengeluarkan hasil survei nasional yang dilakukan pada 13-23 September 2013 di 33 provinsi seluruh Indonesia. Hasil survei yang dilakukan kepada 2010 responden ini memperkirakan ada kurang lebih 2,19 persen margin error pada tingkat kepercayaan 95 persen. Penarikan sampel survei ini menggundakan metode multi-stage random sampling, sedangkan pengambilan data melalui wawancara tatap muka dengan kuesioner.[] (viva/fm)
