Seminar: Demokrasi Belum Sejahterakan Perempuan

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Konsep demokrasi terbukti tidak mampu menjawab berbagai persoalan, termasuk soal kesejahteraan dan keadilan, khususnya pada kaum wanita. Sebab itu, dibutuhkan konsep baru yang dapat secara realistis mampu menjawab berbagai persoalan tersebut.

Demikian benang merah Seminar bertajuk Potret Perempuan dalam Sistem Demokrasi dan Islam di Graha Gading, Sabtu (13-12).

Seminar yang digelar DPD Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) Lampung itu menghadirkan pembicara Ir. Latifah Musa (DPP MHTI), Ade Kumalasari (DPD MHTI Lampung), dan Hesma Eryani (Lampung Post).

Menurut Latifah, tidak hanya demokrasi, konsep kapitalisme juga ternyata tidak mampu berbuat banyak, apalagi di tengah krisis global kini.

Berdasar pada hasil-hasil survei lembaga survei dunia, konsep yang tidak mungkin dapat dihindari lagi untuk dijalani kelak adalah konsep khilafah/syariah Islam.

Sementara itu, Ade mengatakan Islam mengatur semua sendi kehidupan secara menyeluruh, termasuk soal perempuan. Sebab itu, sesungguhnya tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak menjalani syariat Islam dalam kehidupannya.

“Islam juga sama sekali tidak melarang perempuan berkiprah. Namun, peran perempuan itu harus proporsional,” kata dia.

Ketika berbicara tentang perempuan tentu tidak dapat dilepaskan dari pembahasan sederetan persoalan mulai dari kemiskinan, buta huruf, pelecehan, dan kesehatan. Deretan persoalan itu oleh sistem demokrasi dianggap sebagai buah rendahnya partisipasi perempuan dalam pembuatan kebijakan. Dampak lanjutannya, muncul kebijakan yang tidak berpihak pada perempuan.

Sistem demokrasi menyeru perempuan maju mengisi posisi-posisi pengambil kebijakan, baik eksekutif maupun legislatif. Sistem demokrasi juga menyeru perempuan terjun total ke sektor publik dengan dalih upaya mengeluarkan perempuan dari kemiskinan. (Lampung Post, 15/12/08)