Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Tahun 2013 menjadi tahun yang penting menjelang suksesi kepemimpinan Indonesia. “Namun di tengah persiapan menjelang Pemilu, tabir busuk partai politik semakin terkuak, dan pangkal segala penyakitnya adalah sistem demokrasi sekuler ” ungkap Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto, Selasa (24/12) melalui surat elektronik.
Menurut Ismail, syahwat mereka mengumpulkan pundi-pundi uang dengan segala cara untuk kepentingan demokrasi tak bisa ditahan lagi. Jadilah partai politik menjadi sarang bercokolnya para koruptor. “Wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR satu per satu dicokok oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” bebernya.
Ia mengingatkan, setelah tahun sebelumnya M Nazaruddin (bendahara Partai Demokrat) dijebloskan ke penjara karena terbukti korupsi giliran berikutnya adalah teman-temannya. Ada Angelina Sondakh yang November lalu dijatuhi hukuman 12 tahun penjara oleh Mahkamah Agung. Sementara Andi Alfian Mallarangeng, Menteri Pemuda dan Olahraga dari Partai Demokrat, ditahan KPK karena diduga terlibat korupsi Wisma Atlet di Hambalang. Kasus yang sama menyeret mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Padahal mereka ini sebelumnya adalah bintang iklan: “Katakan tidak pada korupsi!”
Bukan hanya Partai Demokrat, Ismail pun menyinggung utak-atik proyek yang dilakukan oleh kader Partai Keadilan Sejahtera. “Tak tanggung-tanggung, pelakunya adalah Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq. Di penghujung Januari, ia ditangkap KPK karena terlibat dalam pengaturan impor daging sapi dan tindak pidana pencucian uang. Di persidangan, Lutfi dinyatakan bersalah dan divonis 16 tahun penjara dan hartanya disita.”
Menurut Ismail, dalam sistem demokrasi korupsi ini tidak hanya menjadi domain wakil rakyat, birokrat pun terlibat. Beberapa hari sebelum Luthfi, Irjen Pol Joko Susilo digelandang KPK. Ia didakwa terlibat korupsi simulator SIM. Di persidangan Joko divonis 10 tahun penjara.
Rupanya, korupsi ini sudah menjadi penyakit akut dan menjangkiti semua lini. Agustus 2013, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini tertangkap tangan menerima suap di rumahnya. Uang itu dari perusahaan migas yang ingin memenangi tender.
Wakil Presiden Boediono diperiksa KPK karena diduga bertanggung jawab atas pengucuran dana bagi Bank Century, Rp 6.7 triliun. “Demikian pula Istana disebut-sebut terlibat dalam berbagai tindak korupsi dalam kasus impor daging sapi dan Hambalang,” ungkapnya.
Dan yang paling spektakuler di tahun 2013 adalah tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar oleh KPK. Ia dicokok di rumah dinasnya, komplek pejabat tinggi negara karena diduga menerima uang suap dalam kasus Pilkada di Kab Gunung Mas, Kalimantan Tengah. “Bersamanya digelandang pula kader Partai Golkar Chairunnisa,” tambahnya.
Ternyata Akil tidak hanya bermain di satu Pilkada itu saja. Ia pun diduga menerima suap dalam kasus Pilkada Lebak, Banten. Saat itu pula KPK menangkap Tubagus Chaeri Wardhana, adik kandung Gubernur Banten Atut Chosiyah. Dari sinilah, berbagai kasus korupsi di Banten oleh keluarga Atut mulai terkuak.
Terungkap pula, dinasti Atut menguasai hampir semua lini pemerintahan di provinsi paling barat pulau Jawa itu. Dan ada dugaan, terjadi penyalahgunaan kekuasaan di dalamnya. “Sehingga kini Atut pun digelandang ke KPK,” pungkasnya.[] Joko Prasetyo
