Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Setidaknya ada tiga faktor yang membuat semakin lunturnya kepercayaan publik kepada partai politik peserta pemilu, sehingga ungkap Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia Rokhmat S Labib, survei Cirus pun menyebut hanya 9,4 persen publik yang masih percaya Parpol.
“Pertama, karena selama ini tidak satu pun parpol peserta pemilu yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat,” tegasnya kepada mediaumat.com, Senin (6/1) di Kantor DPP HTI, Crown Palace, Jalan Soepomo, Jakarta Selatan.
Kedua, hampir semua parpol peserta pemilu terlibat korupsi. “Seperti pernah dinyatakan Nazaruddin uang korupsi itu juga melibatkan parpol secara institusi karena dana korupsi itu juga masuk ke kas parpol,” ungkapnya.
Ketiga, mereka juga bukan hanya terlibat tetapi memang yang membuat berbagai UU, yang justru ketika diterapkan malah menindas rakyat. Begitu juga dengan kebijakan-kebijakannya.
“Misalnya dengan menaikan harga BBM, harga gas. Serta memberikan jalan yang sangat lapang bagi asing untuk semakin mengeruk kekayaan alam dan aset negara,” Labib mencontohkan.
Setidaknya karena tiga faktor di atas rakyat menjadi pesimis bahkan apatis terhadap Parpol. “Serta akan menggeneralisir Parpol yang lama maupun yang baru sebagai lembaga yang tidak amanah,” prediksinya.
Labib pun mengingatkan, kader-kader parpol yang tidak amanah tersebut bukan hanya duduk di DPR tetapi berada pula di kedua pilar negara demokrasi lainnya yakni eksekutif dan yudikatif. “Dengan kata lain kepercayaan rakyat terhadap negara ini menjadi rapuh dan pemerintah yang ada menjadi tidak legitimate,” ungkapnya.
Maka, sebenarnya di sini pentingnya Parpol Islam Ideologis menyadarkan masyarakat agar tidak boleh apatis tetapi harus optimis, dan masih ada harapan untuk perbaikan hidup dalam bermasyarakat dan bernegara. “Jalannya, tiada lain dengan mencampakkan sistem pemerintahan demokrasi ini dan diganti dengan sistem pemerintahan Islam yakni Khilafah,” tegasnya.
Labib pun menjelaskan sebenarnya hakikat politik itu mengurus urusan rakyat. “Cuma masalahnya, mengurusnya menggunakan ideologi apa? Bila menggunakan ideologi kapitalisme ya kejadiannya akan seperti yang terjadi saat ini,” ujarnya.
Oleh karena itu parpol mengurusi rakyat harus dengan menggunakan ideologi Islam. Baik asas anggotanya, asas parpolnya mau pun asas negara yang ditegakkannya haruslah Islam saja.
“Karena kalau asasnya bukan Islam, selain mendapatkan murka Allah SWT, hajat hidup orang banyak pun akan terlantar seperti yang terjadi saat ini,” pungkasnya. (mediaumat.com, 6/1/2014)
