Bupati Sebut Bir itu Sehat, Ulama Mojokerto Harus Protes

Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa

Pengamat Sosial Iwan Januar menyatakan pernyataan Bupati Mojokerto yang menyebut ‘minum bir itu sehat’ harus diprotes ulama Mojokerto. Bukan hanya bermasalah secara sosial, pernyataan itu juga bertentangan dengan Islam. “Pernyataan sang Bupati itu bermasalah secara sosial dan prinsip Islam,” tegasnya kepada mediaumat.com, Ahad (19/1) melalui surat elektronik.

Secara sosial ia tidak peka bahwa miras di tanah air sudah menimbulkan masalah. Setiap tahun kurang lebih 18 ribu nyawa melayang akibat miras. Bahkan di Mojokerto kan baru-baru saja terjadi 17 orang warganya tewas akibat miras. “Maka pernyataan itu indikasi ia memiliki karakter antisosial,” ungkapnya.

Dalam pandangan Islam  pernyataan sang Bupati juga bermasalah. Hukum khamr telah jelas haram. Tak ada satupun ulama yang mengingkarinya. Dosa besar bila ada seorang Muslim yang menghalalkan minuman keras sebagaimana firman Allah dalam surat  an-Nahl 116. Meskipun sang Bupati tidak sampai menghalalkan tapi memuji barang haram dan najis, bahkan ia juga mengaku terbiasa minum khamr, itu adalah kefasikan.

“Apa pantas kaum Muslimin dipimpin orang fasik?” tanyanya retoris.

Anggota Lajnah Siyasiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia tersebut pun menyatakan seharusnya umat Muslim di Mojokerto, juga para kyai dan alim ulamanya memberikan protes keras kepada kepala daerah semacam itu.

Bila ditelusuri konteksnya, lanjut Iwan, sang bupati mengeluarkan pernyataan itu dalam rangka mengendorse kaum kapitalis pengusaha minuman keras untuk berinvestasi di daerahnya. “Ujung-ujungnya PAD, duit. Agama bahkan nyawa warganya sendiri ia abaikan demi PAD yang sudah jadi berhala,” tegasnya.

Pernyataan bupati ini, menambah panjang daftar pejabat di Indonesia yang bermasalah. Sebelumnya ada Menkes Nafsiyah Mboi dan Wagub DKI Ahok yang ngotot ingin melegalkan perzinaan dalam wadah lokalisasi, ditambah lagi yang paling puncak adalah Perpres yang secara implisit melegalkan minuman keras. “Itu semua made in democracy,” pungkasnya. (mediaumat.com, 20/1/2014)