Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
HTI Press. HTI DPD I Bengkulu kembali menyelenggarakan Kegiatan Halaqoh Islam Peradaban Bertempat di Aula Bapelkes Provinsi Bengkulu, dengan mengangkat Tema “Pemilu, Demokrasi dan Kesejahteraan”.
Dihadiri sekitar 100 orang peserta Dialog Halaqoh Islam Peradaban yang dimoderatori oleh Meyga Utama menjadi sangat hidup, peserta antusias menyimak dan menanggapi dengan melontarkan beberapa pertanyaan dan komentar.
Apakah Kesejahteraan dapat dicapai dengan Demokrasi? Menurut pembicara I Dr. Panji Suminar MA (Sosiolog UNIB), Korea Berhasil menjadi negara sejahtera tanpa demokrasi, begitu juga China, Mesir, dan masih banyak lagi. Di Indonesia parpol islam pernah mencapai kejayaannya pada kisaran tahun 55an, sementara sekarang dalam sistem Demokrasi hanya mengutamakan kekuasaan, jadi bohong besar jika parpol saat ini akan memikirkan kesejahteraan masyarakat. Virus ideologi Demokrasi yang dilaksanakan di Amerika tidak cocok dengan Indonesia dan ini juga sejalan dengan tren yang menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi percaya terhadap parpol yang ada. Bagaimana dengan kesejahteraan masyarakat di Bengkulu? Disampaikan secara gamblang bahwa pemilu demi pemilu mulai tahun 99 hingga sekarang tidak membawa pada kesejahteraan, masyarakat yang ikut mencoblos atau memilih parpol tertentu dikarenakan ada “Mahar”.
Ditegaskan oleh pembicara kedua Dediyanti, SPt, bahwa para penguasa yang ada saat ini adalah mereka yang korup dana APBD bekerja sama dengan anggota legislatif/eksekutif untuk menanamkan usaha mereka. Demokrasi telah dibajak oleh pemilik modal. Sementara di Bengkulu para pemilik SDA yang ada menginginkan “keamanan” dari anggota eksekutif dan legislatif. Dan ini adalah sebuah fakta di mana kita yang peduli pada kebaikan harus bergerak untuk sebuah perubahan.
Bagaimana Demokrasi di dunia?
menurut Septri Widiono, M.Si (DPD I HTI Bengkulu), Demokrasi faktanya tidak cocok dalam negara yang berbasis agama. Jika Demokrasi dipaksakan maka negara tersebut akan kelabakan. Korupsi meningkat, adanya pragmatisme dalam masyarakat dan politik Transaksional oleh elit politik. lebih jauh sistem ekonomi akan semakin Kapitalis dan Liberal. SDA yang ada hanya berputar pada pemilik modal. Maka perubahan yang ada dalam sistem Demokrasi adalah perubahan yang semu. Perubahan yang hakiki hanya terjadi pada perubahan sistemik, menuju sistem yang lebih baik yaitu sistem Islam, seperti yang pernah dicontohkan Oleh Rasulullah Muhammad dan para sahabat.
Bagaimana pandangan HTI terhadap sistem demokrasi?
Pembicara ke empat Dr.Rahmat Kurnia, M.Si ( DPP HTI ) menjelaskan kembali secara mendetail tentang defenisi Demokrasi. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ini sangat bertentangan dengan Islam. Sumber hukum yang dipakai dalam sistem Demokrasi adalah suara terbanyak dan faktanya itupun terkadang tidak mewakili suara rakyat. Sementara dalam sistem islam yang menjadi sumber hukum adalah al qur,an dan sunnah. Sistem Demokrasi pada akhirnya membuat negara menjadi “Corporate State”. Maka dalam pemerintahan sistem islam, hubungan antara Pemimpin (Khalifah) dan masyarakat (Ummat) ada bentuk bai’at dan ada Aqad di dalamnya dalam rangka menegakkan Syariat Allah. Sementara dalam pemerintahan Sekular Demokrasi tidak ada, yang ada hanya sumpah. Dan yang jauh lebih penting adalah sistem Islam mendapat jaminan Ridho dan kesejahteraan dari Allah SWT sebagaimana dijelaskan dalam banyak dalil terpercaya. Sementara tidak ada jaminan kesejahteraan dari Allah SWT bagi negara yang menerapkan sistem Demokrasi Sekular.[]
