Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
HTI Press. Terkait program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), praktisi kesehatan di Purbalingga dukung Hizbut Tahrir Indonesia. Dukungan mereka beragam, ada yang meminta HTI terus “mengawal” pelaksanaan JKN, ada yang mengiyakan Indonesia masih dijajah dan yang tak kalah pentingnya mereka mendukung solusi Islam.
Hal itu terungkap dalam silaturahim delegasi HTI Purbalingga yang dipimpin Ketua HTI Purbalingga Amin RH dengan Kepala Dinas Kesehatan Purbalingga, Kepala Puskesmas Kota dan Ketua IDI, Sabtu (15/3) di Dinkes Purbalingga.
“Terima kasih kepada HTI atas kunjungan dan penjelasannya mulai dari kritik terhadap konsep JKN hingga solusi Islam, ini sangat memberikan tambahan pengetahuan dan masukan bagi kami,” ungkap Kadinkes Purbalingga Hanung.
Ia juga menyatakan JKN merupakan program dan kebijakan pemerintah pusat dan Dinkes di tingkat kabupaten hanyalah pelaksana teknis serta meminta HTI ikut mengawal JKN. “Jika terjadi persoalan dan kedzaliman dalam memberikan fasilitas kesehatan laporkan saja,” pinta Hanung.
Tanggapan lain juga muncul dari staf Dinkes Purbalingga Muslimin. “Terima kasih HTI ikut berpihak dan memperjuangkan nasib para insan kesehatan, memang dengan model biaya kapitasi, penghargaan kepada para dokter relatif kecil,” ungkapnya.
Selain itu, Ketua IDI Purbalingga Sri Wahyudi mengiyakan bila Indonesia dijajah kaum kapitalis. “Indonesia saat ini memang belum merdeka seutuhnya dan masih dijajah,” dukungnya.
Ketika ditanya tanggapan terkait dengan penerapan syariah Islam di negeri ini, maka mereka pun mengangkuk tanda setuju.
Sebelumnya, Amin RH menyebutkan ada sekitar 4000 pengaduan ke BPJS Pusat. “Ini menunjukkan JKN bermasalah dari konsepnya, bukan persolan waktu dan teknis semata sebagaimana pernyataan para pejabat dan politisi, tapi akar masalahnya adalah konsep JKN sendiri yang kapitalistik, yaitu pelayanan kesehatan yang seharusnya public service ditarik ke ranah bisnis dan negara lepas tanggung jawab hanya sekedar regulator saja,” tegasnya. Amin.
Ia juga menambahkan program JKN yang diberlakukan sekarang bukanlah hasil karya anak bangsa. Tapi hanyalah pesanan atau proyek asing kaum kapitalis yang ingin memprivatisasi dan meliberalkan layanan kesehatan.
“Program JKN ini harus kita kritisi bahkan kami secara tegas menolak program JKN, karena akan semakin menyengsarakan rakyat, dan solusinya adalah menerapkan sistem jaminan kesehatan Islam,” ungkapnya.
Menurutnya, dengan jaminan kesehatan dalam Islam yang diterapkan oleh khilafah maka pelayanan kesehatan akan benar-benar terjamin dan gratis, karena dana besar untuk memenuhi kesehatan dan kebutuhan dasar masyarakat lainnya diperoleh negara bukan dari pajak tapi dari kekayaan alam yang berlimpah. “Hanya sayangnya saat ini kekayaan alam kita dikuasai oleh asing,” tegas Amin RH.[]Pose Munajat/Joy
